Bank Lampung Salurkan KUR bagi 1.000 Pelaku UMKM, Dorong Usaha Naik Kelas

BANDARLAMPUNG, RADAR LAMPUNG — Bank Lampung menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam program Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional 800.000 Debitur UMKM.

Kegiatan ini digelar secara serentak pada Selasa (21/10/2025) dan dipusatkan di Surabaya, dengan dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Acara tersebut melibatkan sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari seluruh Indonesia, dengan nilai pembiayaan mulai dari Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Untuk Provinsi Lampung, pelaksanaan akad massal dilakukan secara daring di Mahan Agung, Bandarlampung, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekda Provinsi Marindo Kurniawan, Wali Kota dan Bupati se-Lampung, Kepala BI Perwakilan Lampung, Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan pelaku UMKM.

“Bank Lampung turut berpartisipasi dalam program nasional ini dengan melibatkan 1.000 debitur UMKM di Lampung. Melalui KUR, kami berharap para pelaku usaha dapat semakin berkembang, naik kelas, dan bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Direktur Utama Bank Lampung, Mahdi Yusuf.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan akad kredit secara simbolis antara Bank Lampung dan beberapa pelaku UMKM, disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung dan Direktur Utama Bank Lampung.

Mahdi menambahkan, program ini tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui KUR, kami berupaya menyediakan pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau agar UMKM dapat memperluas usaha dan tumbuh berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mahdi menyampaikan bahwa Bank Lampung siap mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk rencana penghapusan kredit macet KUR.

“Kami menunggu regulasi resmi dari pemerintah terkait kebijakan tersebut,” tutupnya. (*)