Komisaris BUMN Kerap Lakukan Manipulasi Lapkeu dan Fraud

CEO Danantara Rosan Roeslani dalam acara Hipmi-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (20/10). --FOTO BERITASATU.COM/ALFIDA RIZKY FEBRIANNA
JAKARTA - CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkap berbagai penyimpangan yang pernah dilakukan oleh sejumlah komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa di antaranya kerap melakukan manipulasi laporan keuangan (lapkeu) hingga tindakan kecurangan (fraud) yang dinilai merusak tata kelola perusahaan pelat merah.
Rosan menilai, sebagian komisaris justru mendorong peningkatan laba dengan cara-cara yang tidak sehat. ’’Dahulu kita lihat, komisaris ikut mendorong profit tinggi, tetapi dengan cara mempercantik buku laporan keuangan, dibedakin, bahkan kadang-kadang berani melakukan fraud,” ujar Rosan dalam acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (20/10).
Menindaklanjuti hal tersebut, Rosan memastikan Danantara akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap laporan keuangan BUMN yang dinilai tidak akurat. ’’Tahun depan, saya akan melakukan koreksi buku beberapa perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar,” katanya.
Rosan juga menyoroti praktik pembagian dividen yang dinilai tidak sehat dan berpotensi menimbulkan masalah keuangan bagi perusahaan.
’’Profit-nya besar, tetapi waktu bagi-bagi dividen harus pinjam duit dahulu ke bank. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Rosan menegaskan, di bawah kepemimpinannya, Danantara akan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi dan segala bentuk penyimpangan. ’’Banyak kebijakan yang kami ubah, termasuk penghapusan bonus atau tantiem bagi para komisaris. Karena kalau kita lihat di negara lain, tidak ada komisaris atau non-executive director yang dapat bonus, mereka hanya menerima gaji tetap karena fungsinya adalah pengawasan,” jelasnya.
Menurut Rosan, langkah pembenahan ini memang berisiko, tetapi merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas BUMN. (beritasatu.com/c1)