PAD Jeblok, OPD Pemprov Lampung Baru Sibuk Mau “Action”

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 19 Oct 2025 - 20:54

Radar Lampung Baca Koran--

“Nanti kalau ada temuan, saya bersurat. Kalau yang tidak bayar akan kena sanksi atau lahannya kita alihkan. Data penyewa dan yang menunggak sedang kami siapkan. Kalau perlu, tolong bantu dipublikasikan agar mereka sadar,” tegasnya.

Bambang menyebut untuk lahan di Desa Branti Raya total luas lahan yang dimanfaatkan masyarakat diperkirakan sekitar 30–60 hektare dari potensi 100 hektare. Optimalisasi retribusi sekaligus menjadi masa transisi sebelum kawasan tersebut disiapkan untuk pengembangan bandara internasional.

“Saya ingin masyarakat merasa diakui. Mereka kontrak tiap tahun, tanah aman, dan sewanya murah. Tapi kesadaran membayar ini yang masih perlu kita dorong,” tutupnya.

Begitu juga, Dinas Sosial Lampung menjadi salah satu dinas dengan realisasi retribusi terendah. Hingga 30 September 2025, pemasukan baru mencapai Rp1 juta atau sekitar 10 persen dari target.

Retribusi bersumber dari rumah dinas milik Dinsos yang ditempati pegawai, seperti honorer petugas penjaga kantor, tukang sapu, dan lainnya. Saat ini, satu penghuni dinyatakan telah membayar sewa sebesar Rp1 juta.

“Kami akan tagih dan surati. Nanti juga diteruskan ke Bapenda dan Inspektorat agar mereka bayar. Lokasinya di seberang kantor Dinsos,” ujar Kepala Dinsos Lampung, Aswarodi.

Sementara, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung mencatat realisasi retribusi Rp791,83 juta atau 52,61 persen hingga akhir September 2025. Sumber retribusi antara lain berasal dari, pelelangan ikan, tempat labuh kapal, benih ikan, dan pengujian mutu hasil perikanan.

Kepala DKP Lampung, Liza Derni, mengungkapkan penurunan PAD terjadi akibat penghentian operasional pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) sejak 12 Agustus 2025 oleh pemerintah pusat.

“Itu kebijakan kementerian, sekarang dalam evaluasi,” jelasnya.

Sebagai langkah pengganti, DKP mengoptimalkan sektor lain yang masih potensial, seperti produksi benih unggul bersertifikat dan pemanfaatan aset UPTD pelabuhan perikanan serta balai pembenihan.

“Retribusi kami saat ini berasal dari UPTD Pelabuhan Perikanan, UPTD PMHP, pelelangan ikan, tambat labuh, dan retribusi pembenihan,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat realisasi retribusi daerah sebesar Rp362,98 miliar hingga 30 September 2025.

Angka ini setara 78,90 persen dari target APBD murni 2025 sebesar Rp450,12 miliar. Sementara dalam APBD Perubahan 2025, target retribusi ditetapkan sebesar Rp460,06 miliar, yang kini dikejar penyelesaiannya hingga akhir tahun.

Berdasarkan data dalam rapat evaluasi pendapatan retribusi daerah triwulan I sampai III tahun 2025, pada Rabu 15 Oktober 2025 di Sakai Sambayan, realisasi anggaran tahun 2025 di lingkungan pemprov menunjukkan variasi signifikan antar organisasi perangkat daerah (OPD).

Beberapa dinas dan badan bahkan mencatat realisasi melebihi pagu perubahan (APBDP), sementara sebagian lainnya masih berada di bawah 60 persen.

pad jeblok, opd pemprov lampung baru sibuk mau “action”                             bandarlampung – pendapatan asli daerah (pad) melalui retribusi tidak menyentuh angka 50 persen di triwulan iii, beberapa organisasi perangkat daerah terkesan baru sibuk mau action. 
salah satu opd yang capaian pendapatan asli daerah (pad)-nya tidak sampai 50 persen adalah dinas perhubungan provinsi lampung. 
targetnya tidak sebanyak opd-opd lain, hanya rp167.870.200. namun sudah masuk triwulan iii, baru tercapai rp57. 238.400 atau 34,10 persen dari target total. 
realisasi retribusi terbesar berasal dari pemanfaatan lahan di desa branti raya. dari total potensi lahan seluas 1.124.344 meter persegi, sebanyak 54.552 meter persegi telah disewa oleh 91 penyewa, dengan kontribusi retribusi mencapai rp40.080.000.
sementara itu, di desa taman sari, pesawaran, dari total lahan 4.355 meter persegi, baru 569 meter persegi yang dimanfaatkan oleh tiga penyewa, namun hingga kini belum ada realisasi pembayaran sewa. 
di wilayah tanjung bintang, dari 1.690 meter persegi yang tersedia, baru 30 meter persegi dimanfaatkan oleh satu penyewa dengan realisasi sebesar rp600 ribu.
pada aset terminal mulyojati, dari total lahan 18.010 meter persegi, sebanyak 681,92 meter persegi telah disewa oleh 10 penyewa dan menyumbang rp6.298.400. di kawasan pahoman, dari 450 meter persegi yang tersedia, 111 meter persegi dimanfaatkan oleh tiga penyewa dengan realisasi rp2.220.000.
adapun lahan di kemiling seluas 2.976 meter persegi telah disewa 402 meter persegi oleh 10 penyewa dengan pemasukan rp8.040.000.
kepala dinas perhubungan lampung, bambang sumbogo, menjelaskan bahwa pengelolaan lahan tersebut baru dilimpahkan ke dishub sekitar dua hingga tiga tahun terakhir melalui surat keputusan gubernur. 
sebelumnya, aset berada di bawah badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) dan sebagian besar lahan dimanfaatkan tanpa kontribusi oleh masyarakat.
“selama ini masyarakat memanfaatkan lahan seperti tak bertuan. sekarang kami ajak mereka tertib. sewanya murah, hanya rp300 per meter per tahun. tapi saya tidak bisa langsung keras ke masyarakat, pendekatannya bertahap,” ujar bambang.
ia mengungkapkan, dishub saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif untuk menarik retribusi, terutama pada warga yang menggarap lahan di desa branti raya—area seberang landasan pacu yang nantinya akan digunakan untuk terminal 2 bandara. di lokasi tersebut warga menanam padi, singkong, ataupun komoditas lain.
“beberapa tanaman sebenarnya tidak boleh, seperti padi dan jagung karena bisa mengundang burung yang berbahaya untuk penerbangan. singkong atau tanaman akar masih diperbolehkan,” jelasnya.
bambang menuturkan bahwa jika imbauan tidak diindahkan, dishub siap mengirimkan surat peringatan dan memberikan sanksi, termasuk pengalihan lahan kepada pihak lain yang bersedia menyewa.
“nanti kalau ada temuan, saya bersurat. kalau yang tidak bayar akan kena sanksi atau lahannya kita alihkan. data penyewa dan yang menunggak sedang kami siapkan. kalau perlu, tolong bantu dipublikasikan agar mereka sadar,” tegasnya.
bambang menyebut untuk lahan di desa branti raya total luas lahan yang dimanfaatkan masyarakat diperkirakan sekitar 30–60 hektare dari potensi 100 hektare. optimalisasi retribusi sekaligus menjadi masa transisi sebelum kawasan tersebut disiapkan untuk pengembangan bandara internasional.
“saya ingin masyarakat merasa diakui. mereka kontrak tiap tahun, tanah aman, dan sewanya murah. tapi kesadaran membayar ini yang masih perlu kita dorong,” tutupnya.
begitu juga, dinas sosial lampung menjadi salah satu dinas dengan realisasi retribusi terendah. hingga 30 september 2025, pemasukan baru mencapai rp1 juta atau sekitar 10 persen dari target.
retribusi bersumber dari rumah dinas milik dinsos yang ditempati pegawai, seperti honorer petugas penjaga kantor, tukang sapu, dan lainnya. saat ini, satu penghuni dinyatakan telah membayar sewa sebesar rp1 juta.
“kami akan tagih dan surati. nanti juga diteruskan ke bapenda dan inspektorat agar mereka bayar. lokasinya di seberang kantor dinsos,” ujar kepala dinsos lampung, aswarodi.
sementara, dinas kelautan dan perikanan (dkp) lampung mencatat realisasi retribusi rp791,83 juta atau 52,61 persen hingga akhir september 2025. sumber retribusi antara lain berasal dari, pelelangan ikan, tempat labuh kapal, benih ikan, dan pengujian mutu hasil perikanan.
kepala dkp lampung, liza derni, mengungkapkan penurunan pad terjadi akibat penghentian operasional pengelolaan benih bening lobster (bbl) sejak 12 agustus 2025 oleh pemerintah pusat. 
“itu kebijakan kementerian, sekarang dalam evaluasi,” jelasnya.
sebagai langkah pengganti, dkp mengoptimalkan sektor lain yang masih potensial, seperti produksi benih unggul bersertifikat dan pemanfaatan aset uptd pelabuhan perikanan serta balai pembenihan.
 “retribusi kami saat ini berasal dari uptd pelabuhan perikanan, uptd pmhp, pelelangan ikan, tambat labuh, dan retribusi pembenihan,” tuturnya.
pemerintah provinsi (pemprov) lampung mencatat realisasi retribusi daerah sebesar rp362,98 miliar hingga 30 september 2025.
angka ini setara 78,90 persen dari target apbd murni 2025 sebesar rp450,12 miliar. sementara dalam apbd perubahan 2025, target retribusi ditetapkan sebesar rp460,06 miliar, yang kini dikejar penyelesaiannya hingga akhir tahun.
berdasarkan data dalam rapat evaluasi pendapatan retribusi daerah triwulan i sampai iii tahun 2025, pada rabu 15 oktober 2025 di sakai sambayan, realisasi anggaran tahun 2025 di lingkungan pemprov menunjukkan variasi signifikan antar organisasi perangkat daerah (opd).
beberapa dinas dan badan bahkan mencatat realisasi melebihi pagu perubahan (apbdp), sementara sebagian lainnya masih berada di bawah 60 persen.
sebelumnya, pendapatan asli daerah (pad) lampung kembali disorot. hingga 30 september 2025, capaian retribusi baru menyentuh rp362,98 miliar atau 78,90 persen dari target apbd murni sebesar rp450,12 miliar. 
padahal dalam apbd perubahan, targetnya naik menjadi rp460,06 miliar. artinya dalam tiga bulan tersisa, pemprov harus menambal kekurangan hampir rp100 miliar. 
ya, kinerja pad lampung memasuki zona kuning. namun di balik angka itu, lima organisasi perangkat daerah (opd) belum mampu merealisasikan setengah dari target pad-nya.
evaluasi terbaru pemerintah provinsi (pemprov) lampung mencatat, hingga triwulan iii 2025, ada ketimpangan ekstrem antar-opd dalam kinerja pendapatan.
sementara sebagian lembaga berhasil menembus 100 persen lebih, sejumlah opd lain justru terseok dengan realisasi di bawah 50 persen.
laporan resmi dalam rapat evaluasi pendapatan retribusi daerah, rabu (15/10), mengungkap bahwa blud dinas pendidikan mencapai 48,11%, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi (45,07%), biro umum (45,07%), dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, dan hortikultura (34,93%), serta dinas sosial (10,42%)
dinas sosial menjadi yang paling rendah. realisasi hanya 10,42 persen, dari target rp9,6 juta, baru terealisasi rp1 juta.
data rapat evaluasi retribusi triwulan i–iii 2025 menunjukkan ketimpangan mencolok antar-opd. di satu sisi, blud rs bandar negara husada (rsbnh) mencatat kinerja fantastis membukukan 190,53 persen dari target.
namun di sisi lain, dinas sosial hanya menyentuh 10,42 persen, bahkan belum menembus rp2 juta dari target rp9,6 juta.
“kita sudah di bulan oktober, waktu tinggal tiga bulan. semua opd harus bergerak cepat untuk menarik pad, karena ini tulang punggung fiskal daerah,” tegas asisten administrasi umum setprov lampung, sulpakar, usai memimpin rapat evaluasi, rabu (15/10/2025).
sulpakar menegaskan, penarikan pad bukan sekadar formalitas laporan keuangan, melainkan indikator sejauh mana daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri.
ia meminta semua kepala opd turun langsung mengejar potensi, bukan hanya menunggu realisasi dari unit teknis di bawahnya.
“penarikan pad harus optimal tapi tetap taat regulasi. tidak boleh asal kejar target sampai menyalahi aturan,” ujarnya menegaskan.
menurutnya, evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menelusuri hambatan, terutama pada dinas yang realisasinya masih jauh di bawah rata-rata.
sulpakar bahkan mewanti-wanti agar perencanaan pendapatan tahun depan disusun realistis dan proporsional.
“jangan target terlalu tinggi tapi realisasi rendah. jangan pula terlalu rendah hanya karena tidak mau kerja keras,” tandasnya.
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) lampung, slamet riadi, mengakui masih banyak potensi pad yang belum tergarap maksimal. mulai dari retribusi pemakaian jalan untuk reklame, bando, hingga penanaman kabel fiber optik, hingga aset daerah yang selama ini tidak produktif.
“kami tengah menyiapkan sistem informasi retribusi terintegrasi agar tertib administrasi dan masyarakat lebih mudah bertransaksi,” ujarnya.
slamet juga mengungkap bahwa sejumlah opd sedang mengajukan penyesuaian tarif retribusi, antara lain di dinas ketahanan pangan, dinas perkebunan, dinas perhubungan, hingga badan penghubung. namun, proses birokrasi yang panjang membuat dampak finansialnya belum terasa tahun ini.
terpisah, pemerintah provinsi (pemprov) lampung mulai mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan alternatif sebagai respons atas pemangkasan dana transfer ke daerah (tkd) dari pemerintah pusat. 
sekretaris daerah (sekda) provinsi lampung, marindo kurniawan, menegaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (opd) kini didorong berinovasi menggali potensi aset yang mereka miliki.
menurut marindo, pemprov bersama badan pendapatan daerah (bapenda) telah melakukan analisis dan kajian terhadap potensi penerimaan di tiap opd. 
tidak hanya mengandalkan pola tradisional seperti penyewaan aset, pemprov mendorong pengelolaan yang lebih kreatif dan bernilai ekonomis tinggi.
“setiap opd punya potensi penerimaan, minimal dari aset yang ada. inovasinya adalah bagaimana aset itu tidak sekadar disewakan, tapi digerakkan menjadi model bisnis yang bisa memberi keuntungan lebih bagi daerah,” ujar marindo saat ditemui di lobi kantor gubernur lampung, rabu 15 oktober 2025.
salah satu bentuk inovasi tersebut adalah skema kerjasama pemanfaatan aset. dengan model ini, aset milik pemprov dapat menghasilkan nilai lebih dibanding hanya disewakan berdasarkan ketentuan tarif perda atau pergub.
marindo mencontohkan pemanfaatan lahan di bawah dan bahu jalan milik pemprov lampung yang digunakan operator fiber optik.
ia menyebutkan, aset tersebut tercatat dan dikelola oleh dinas bina marga dan bina konstruksi (bmbk), sehingga wajar jika dimaksimalkan sebagai sumber penerimaan.
“itu bagian dari pemanfaatan aset pemerintah daerah. sama halnya dengan lahan yang dipakai untuk atm. fiber optik pun menggunakan aset kita, dan itu bisa menjadi sumber penerimaan,” jelasnya.
selain itu, pemprov juga kembali mengintensifkan penerimaan dari sumbangan pihak ketiga kepada daerah (sp3d).
meski tidak dikategorikan sebagai inovasi baru karena telah diatur dalam perda sejak 2014, kebijakan ini digencarkan kembali untuk menutup keterbatasan fiskal.
“kalau sumbangan pihak ketiga itu bukan inovasi karena perdanya sudah ada sejak 2014. tapi karena kondisi fiskal terbatas, ya kita gali lagi potensi penerimaan dari situ,” katanya.
marindo menegaskan, langkah-langkah ini merupakan strategi adaptif pemprov lampung dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa membebani masyarakat. 
optimalisasi aset daerah disebut menjadi ujung tombak upaya pemerintah dalam menghadapi penurunan kucuran dana pusat. (pip/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 20 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan