Pemkot Bandar Lampung dan Kejari Sinergi Dorong Ekonomi Inklusif Lewat Gebyar UMKM Mitra Adhyaksa 2025

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Gebyar UMKM Mitra Adhyaksa (UMA) 2025 yang digelar di Graha Mandala, Jumat hingga Minggu (17–19 Oktober 2025).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain menampilkan puluhan produk unggulan lokal, Gebyar UMKM juga menghadirkan berbagai layanan publik yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus legalitas dan memperoleh pendampingan hukum.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengapresiasi inisiatif kejari yang menghadirkan layanan hukum terpadu bagi pelaku UMKM. Dalam kesempatan tersebut, kejari meluncurkan kartu Si UMA (Sahabat UMKM Adhyaksa) sebagai simbol dukungan hukum gratis bagi pelaku usaha di Kota Tapis Berseri.

’’Alhamdulillah, hari ini kita meluncurkan kartu Si UMA dari kejari yang memberikan bantuan hukum bagi pelaku UMKM. Harapannya, seluruh pelaku usaha kecil di Bandar Lampung dapat menjalankan usahanya dengan lebih mudah, lancar, dan terlindungi secara hukum,” ujar Eva Dwiana.

Ia menambahkan, Pemkot terus memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM melalui berbagai program, mulai dari pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga akses pinjaman tanpa bunga. Eva berharap, kolaborasi bersama Kejaksaan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun nasional.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Baharuddin menjelaskan, program Mitra Adhyaksa merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan.

“Melalui UMKM Mitra Adhyaksa, kami menghadirkan layanan pendampingan hukum gratis bagi pelaku UMKM. Program ini dijalankan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang kompeten dan profesional dalam memberikan konsultasi serta advokasi hukum,” jelas Baharuddin.

Pendampingan yang diberikan tidak hanya sebatas konsultasi hukum, tetapi juga mencakup percepatan perizinan usaha, sertifikasi halal, penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), akses permodalan, dan strategi pemasaran digital. Dengan pendekatan ini, pelaku UMKM diharapkan dapat naik kelas dan lebih percaya diri bersaing di pasar yang lebih luas.

Kegiatan Gebyar UMKM Mitra Adhyaksa 2025 menghadirkan 17 stan layanan publik yang memberikan kemudahan langsung kepada pelaku UMKM, serta 70 stan UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan seperti kuliner khas Lampung, kriya, fashion, dan hasil olahan pertanian.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kejari Bandar Lampung bersama Kejati Lampung dan Pemkot Bandar Lampung juga menyerahkan bantuan perlengkapan usaha kepada 22 pelaku UMKM, serta 18 unit warung portabel atau gerobak usaha. Selain itu, diserahkan pula 7 sertifikat halal dan 18 sertifikat merek dagang sebagai bagian dari percepatan legalitas usaha.

“Ini merupakan komitmen berkelanjutan kami untuk hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pembangunan ekonomi rakyat. Ke depan, pendataan UMKM akan terus diperbarui, konsultasi hukum akan dibuka setiap saat, dan sinergi lintas sektor akan terus kami perkuat,” tegas Baharuddin.

Kegiatan ini bukan sekadar ajang pameran produk, tetapi juga momentum memperkuat kesadaran hukum dan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, serta lembaga penegak hukum. Sinergi tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya program Mitra Adhyaksa dan peluncuran Kartu Si UMA, Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (mel/c1/abd)