Pengangguran Terdidik Masih Tinggi

BANDARLAMPUNG - Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi menjadi sorotan pemerintah pusat di tengah agenda percepatan pembangunan nasional. 

Di saat yang sama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai berhasil menawarkan model pemberdayaan masyarakat sebagai solusi langsung terhadap masalah tersebut, dan menerima penghargaan Mandaya Awards 2025 dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI.

Penghargaan diserahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, pada Kamis 16 Oktober 2025 lalu. Lampung menjadi penerima untuk kategori Dedikasi dan Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat.

BACA JUGA:Lampung Kejar Target TPT 4 Persen

Dalam sambutannya, Muhaimin menekankan bahwa pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah. Dari total 7,28 juta pengangguran nasional, sebanyak 4,85 juta merupakan tenaga kerja terdidik yang belum terserap pasar kerja.

“Artinya, bukan hanya soal lapangan pekerjaan, tapi juga soal kemampuan daerah menciptakan ekosistem ekonomi produktif,” ujar Muhaimin.

Ia memaparkan, angka kemiskinan nasional tahun 2025 masih berada di 8,47 persen atau setara 12,58 juta jiwa, mayoritas tinggal di wilayah pedesaan. Ketimpangan sosial juga menjadi tantangan dengan gini rasio 0,375.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah pusat mendorong transformasi pendekatan dari bantuan sosial menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan. Bukan sekadar program, kata Muhaimin, tetapi menciptakan ruang produktif agar masyarakat punya martabat dan kemandirian.

“Mandaya adalah simbol perubahan paradigma, dari bantuan menjadi pemberdayaan, dari program menjadi gerakan, dari ide menjadi dampak nyata,” tegasnya.

Muhaimin menyebutkan, 50 inisiatif penerima penghargaan tahun ini—termasuk Lampung—memiliki satu kesamaan, yakni keyakinan bahwa masyarakat bisa menjadi pelaku pembangunan bila diberi akses, ruang, dan kepercayaan.

Presiden juga memberi arahan agar fasilitas pemerintah tidak boleh dibiarkan mangkrak dan harus dioptimalkan untuk mendukung UMKM serta aktivitas ekonomi akar rumput.

“UMKM harus menjadi prioritas utama. Pemerintah wajib memberikan ruang dan fasilitas agar UMKM bisa tumbuh sehat dan bersaing di tengah iklim ekonomi yang ketat,” ujarnya.

Penghargaan untuk Provinsi Lampung diberikan atas model pemberdayaan masyarakat berbasis desa dan UMKM, yang dinilai mampu menjadi intervensi langsung terhadap kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja.

Melalui berbagai skema pelatihan vokasi, pengembangan usaha mikro, hingga mobilisasi fasilitas publik untuk komunitas ekonomi lokal, Lampung dinilai menunjukkan praktik yang bisa direplikasi secara nasional.