TKD Lampung Dipangkas Rp580 Miliar, Pemprov Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 08 Oct 2025 - 20:13

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan program prioritas seperti jalan dan pendidikan tetap berjalan meski dana TKD dipotong Rp580 miliar. -FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA/ RADAR LAMPUNG -

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan menjaga keberlanjutan program pembangunan prioritas meski menghadapi pemotongan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

Hal itu disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menjawab pertanyaan awak media usai pertemuan bersama Menteri Keuangan dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta.

Mirza –sapaan akrab gubernur– mengungkapkan TKD yang dipangkas pemerintah pusat berasal dari dana alokasi umum (DAU) dengan total sekitar Rp580 miliar untuk Provinsi Lampung.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya rasio belanja pegawai dalam APBD 2026 karena sebagian dana harus digunakan untuk menutupi kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum sepenuhnya teranggarkan.

“Banyak DAU yang ditarik, sementara PPPK tahun depan belum teranggarkan. Jadi kami harus memakai APBD untuk membayar PPPK, dan itu membuat rasio belanja pegawai naik,” ujar Mirza di lobi Kantor Gubernur Lampung, Rabu (8/10/2025).

Meski demikian, Mirza menegaskan Pemprov Lampung akan melakukan penyesuaian anggaran secara internal tanpa mengorbankan proyek pembangunan strategis.

“InsyaAllah tidak berdampak pada pembangunan. Jalan tetap prioritas, pendidikan tetap jalan, dan perbaikan infrastruktur terus kita dorong. Mungkin ada penyesuaian di pos lain, tapi secara umum tidak ada masalah,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, Pemprov Lampung akan memangkas sejumlah belanja di organisasi perangkat daerah (OPD).

“Yang kita potong paling belanja OPD. Tapi tidak ada pemotongan tunjangan pegawai (TPP) atau hak ASN dan guru. Kita ingin pegawai tetap semangat bekerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mirza menyampaikan bahwa Menteri Keuangan berharap perekonomian nasional dapat tumbuh positif pada kuartal I 2026 sehingga memungkinkan adanya penambahan kembali alokasi transfer ke daerah.

“Menteri Keuangan berharap Q1 2026 ekonomi naik sehingga akan ada tambahan untuk transfer ke daerah,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan fiskal.

“Yang membangun Lampung bukan hanya APBD. Kita butuh sinergi dengan sektor swasta dan desa agar ekonomi tumbuh dari bawah. Infrastruktur jalan tetap jadi penopang percepatan ekonomi daerah,” pungkasnya.

tkd lampung dipangkas rp580 miliar, pemprov pastikan pembangunan tetap berjalan                            bandarlampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung memastikan menjaga keberlanjutan program pembangunan prioritas meski menghadapi pemotongan transfer ke daerah (tkd) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
hal itu disampaikan gubernur lampung, rahmat mirzani djausal saat menjawab pertanyaan awak media usai pertemuan bersama menteri keuangan dan asosiasi pemerintah provinsi seluruh indonesia (appsi) di jakarta.
mirza –sapaan akrab gubernur– mengungkapkan tkd yang dipangkas pemerintah pusat berasal dari dana alokasi umum (dau) dengan total sekitar rp580 miliar untuk provinsi lampung.
kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya rasio belanja pegawai dalam apbd 2026 karena sebagian dana harus digunakan untuk menutupi kebutuhan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang belum sepenuhnya teranggarkan.
baca juga:dprd lampung gelar paripurna, penarikan dan usul raperda prakarsa pemprov serta inisiatif dewan
“banyak dau yang ditarik, sementara pppk tahun depan belum teranggarkan. jadi kami harus memakai apbd untuk membayar pppk, dan itu membuat rasio belanja pegawai naik,” ujar mirza di lobi kantor gubernur lampung, rabu (8/10/2025).
meski demikian, mirza menegaskan pemprov lampung akan melakukan penyesuaian anggaran secara internal tanpa mengorbankan proyek pembangunan strategis.
“insyaallah tidak berdampak pada pembangunan. jalan tetap prioritas, pendidikan tetap jalan, dan perbaikan infrastruktur terus kita dorong. mungkin ada penyesuaian di pos lain, tapi secara umum tidak ada masalah,” jelasnya.
untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, pemprov lampung akan memangkas sejumlah belanja di organisasi perangkat daerah (opd).
“yang kita potong paling belanja opd. tapi tidak ada pemotongan tunjangan pegawai (tpp) atau hak asn dan guru. kita ingin pegawai tetap semangat bekerja,” tegasnya.
lebih lanjut, mirza menyampaikan bahwa menteri keuangan berharap perekonomian nasional dapat tumbuh positif pada kuartal i 2026 sehingga memungkinkan adanya penambahan kembali alokasi transfer ke daerah.
“menteri keuangan berharap q1 2026 ekonomi naik sehingga akan ada tambahan untuk transfer ke daerah,” katanya.
ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan fiskal.
“yang membangun lampung bukan hanya apbd. kita butuh sinergi dengan sektor swasta dan desa agar ekonomi tumbuh dari bawah. infrastruktur jalan tetap jadi penopang percepatan ekonomi daerah,” pungkasnya.
diketahui, puluhan gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi mendatangi kementerian keuangan di jakarta, selasa (7/10/2025).
baca juga:akhir tahun, pemkab mesuji bagikan sk pppk paruh waktu
kehadiran para kepala daerah tersebut bertujuan menyampaikan keberatan atas rencana pemangkasan tkd dalam apbn 2026. anggaran tkd 2026 ditetapkan sebesar rp692,995 triliun, turun 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai rp919,9 triliun atau berkurang sekitar rp226,9 triliun.
para kepala daerah yang hadir berasal dari jambi, kalimantan timur, kalimantan utara, kepulauan bangka belitung, banten, kepulauan riau, jawa tengah, sulawesi tengah, maluku utara, sumatra barat, di yogyakarta, papua pegunungan, bengkulu, aceh, sumatra utara, lampung, sulawesi selatan, ntb, papua barat daya, kalimantan selatan, kalimantan tengah, jawa timur, gorontalo, hingga sumatra selatan.
ketua umum appsi sekaligus gubernur jambi, al haris, menilai pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para kepala daerah menyampaikan aspirasi mengenai dampak pemotongan tkd.
“banyak daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai, apalagi dengan kewajiban membayar pppk. dampaknya luar biasa terhadap apbd 2026,” ujar al haris.
ia mengakui pemerintah pusat memiliki berbagai program nasional yang akan dijalankan di daerah dengan total anggaran mencapai rp1.300 triliun pada tahun depan. namun, menurutnya, pemerintah daerah belum mengetahui secara rinci pelaksanaan program-program tersebut.
“kalau daerah dengan pad kecil dan bergantung pada tkd, tentu sulit untuk berkembang,” jelasnya.
pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa suara daerah semakin lantang menanggapi kebijakan fiskal nasional. para gubernur berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang rencana pemotongan tkd serta mempertimbangkan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah demi keberlanjutan pembangunan nasional. 
baca juga:empat bangunan di pringsewu rusak diterjang angin kencang dan hujan deras
sementara, pemprov lampung mencatat realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 mencapai 50,18 persen atau sekitar rp3,8 triliun dari total anggaran rp7,6 triliun sesuai apbd murni 2025.
plt. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi lampung, nurul fajri, mengatakan capaian tersebut menunjukkan posisi keuangan yang relatif seimbang dengan realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar rp3,8 triliun atau 51,2 persen dari total target pendapatan rp7,5 triliun.
 “kalau kita lihat, antara 51 persen pendapatan dan 50 persen belanja itu sudah berimbang. selisih satu persen merupakan uang kas yang masuk harian ke rkud (rekening kas umum daerah),” ujar nurul, rabu (8/10/2025).
nurul menegaskan pemprov lampung tetap disiplin dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. prinsip utama yang diterapkan adalah belanja hanya dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang telah terealisasi di rkud. 
 “pemerintah provinsi lampung mengatur arus kas agar belanja tidak melebihi pendapatan yang masuk. jadi setiap pengeluaran harus disesuaikan dengan kondisi kas daerah,” jelasnya.
meski realisasi belanja baru mencapai 50 persen, nurul memastikan tidak ada program yang dikorbankan. hanya saja, pemprov tetap memprioritaskan belanja wajib dan mengikat.
 “belanja wajib itu mencakup kebutuhan dasar seperti listrik, air, internet, dan operasional kendaraan dinas. sedangkan belanja mengikat seperti gaji dan tunjangan harus tetap dibayarkan sesuai jadwal,” paparnya.
selain itu, belanja modal, terutama untuk pembangunan infrastruktur, juga terus berjalan sesuai jadwal penarikan kas oleh masing-masing skpd.
dengan sisa waktu sekitar tiga bulan menuju akhir tahun anggaran, nurul optimistis target pendapatan dan realisasi belanja dapat tercapai maksimal. 
 “masih ada waktu sampai akhir desember. kami terus mendorong seluruh satuan kerja mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai ketentuan,” pungkasnya. 
sebelumnya, pemerintah provinsi (pemprov) lampung memastikan telah menyiapkan langkah antisipatif menyusul rencana penurunan anggaran transfer ke daerah (tkd) dalam apbn 2026. 
dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) ta 2026, tkd ditetapkan sebesar rp692,99 triliun, turun sekitar 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai rp919,9 triliun.
penurunan sekitar rp226,9 triliun ini dinilai dapat memengaruhi kapasitas fiskal di berbagai daerah, termasuk lampung. 
kendati demikian, pemprov juga belum ada data pasti berapa tkd yang terpangkas di tahun anggaran 2026. 
di tahun 2025, lampung mendapatkan jatah tkd sebesar rp 3,394 trilun. di mana, berdasarkan data simtrada per tanggal 07 oktober 2025, realisasinya sudah rp2, 539 trilun atau 74.81 persen. 
menanggapi hal tersebut, tim anggaran pemprov saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah.
“kita sedang melakukan analisis menyeluruh, baik terhadap kebijakan belanja maupun potensi penerimaan, untuk memastikan dampak penurunan dana transfer dari pusat,” ujar sekretaris daerah provinsi lampung, marindo kurniawan, saat ditemui di ruang sakai sambayan, selasa (7/10/2025).
menurutnya, pemprov lampung telah menyusun apbd 2026 berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, termasuk dari transfer pusat.
“alhamdulillah apbd 2026 sudah dibahas bersama dprd dan kini tengah dievaluasi kementerian dalam negeri. jika nanti ada penyesuaian dana transfer, tentu akan kami sesuaikan sesuai rekomendasi kemendagri,” jelasnya.
marindo menegaskan, prinsip utama pemprov dalam menghadapi situasi ini adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar program prioritas tetap berjalan.
“ketika pendapatan berkurang, kita sudah memetakan pos belanja mana yang perlu disesuaikan,” tambahnya. 
terkait detail besaran tkd untuk lampung tahun depan, marindo menyebut masih menunggu kepastian resmi dari pemerintah pusat. “perkiraannya sudah ada, tapi angka pastinya belum kita terima,” ujarnya.
selain menunggu keputusan pusat, pemprov juga aktif mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
“hari ini (kemarin, red) pak gubernur bersama menteri keuangan melakukan audiensi, salah satunya membahas potensi lampung agar dukungan fiskal tetap optimal,” ungkapnya.
ia menambahkan, gubernur dan wakil gubernur lampung berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah agar pembangunan tetap berlanjut.
“pemprov terus berupaya menggali potensi penerimaan daerah agar pembangunan tidak terhambat meskipun terjadi penyesuaian tkd,” ujarnya. (pip/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 9 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan