AHY Tegaskan Target Indonesia “Zero ODOL” Mulai Berlaku 1 Januari 2027

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan truk over dimension over loading (ODOL). 

ODOL selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

AHY menyampaikan bahwa target nasional ’’Zero ODOL” mulai diberlakukan efektif pada 1 Januari 2027 dan keberhasilannya harus diwujudkan melalui kerja sama semua pihak.

’’Urgensi penanganan truk ODOL ini sudah berkali-kali kita ingatkan. Jangan sampai narasi diputarbalikkan seolah-olah pemerintah tidak berpihak pada sopir atau wong cilik,” ujar AHY dalam Rapat Koordinasi Nasional, Senin, 6 Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa kebijakan Zero ODOL justru bertujuan melindungi masyarakat.

“Padahal sebaliknya. Kita ingin menghadirkan solusi agar kita bisa menekan betul angka kecelakaan lalu lintas,” sambung AHY.

Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 150.906 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban jiwa, di mana 10,5 persen di antaranya melibatkan kendaraan angkutan barang.

AHY menyebut terdapat lima persoalan utama dalam penanganan ODOL, mulai dari biaya distribusi barang yang tinggi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, hingga maraknya pungutan liar di sektor angkutan barang.

Selain itu, konflik kepentingan antara pengemudi, pemilik kendaraan, dan pelaku usaha logistik, serta rendahnya kesejahteraan sopir angkutan barang, turut menjadi hambatan serius.

“Karena saya dengar ini sudah belasan tahun tidak tuntas-tuntas. Tapi saya rasa kehadiran kita semua di sini menunjukkan semangat yang sama, ya Bapak-Ibu,” ucapnya.

Dengan nada optimis, AHY menegaskan komitmen untuk mewujudkan Indonesia bebas ODOL.

“Kita ingin menuju Zero ODOL. Indonesia harus bebas kendaraan ODOL. Bisa kita capai bersama? Bisa. Optimis? Optimis,” tegasnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah telah menyiapkan sembilan rencana aksi nasional, yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut.

Langkah-langkah yang dibahas mencakup integrasi pendataan angkutan barang berbasis sistem elektronik, pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha, kajian dampak kebijakan ODOL terhadap biaya logistik dan inflasi, serta penguatan standar ketenagakerjaan bagi pengemudi.