Prabowo Tegaskan Larangan Bonus untuk BUMN Merugi, KPK Diminta Turun Tangan

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Rabu , 01 Oct 2025 - 09:36

Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada acara Peresmian Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2025. -Foto Setpres-

prabowo tegaskan larangan bonus untuk bumn merugi, kpk diminta turun tangan                            jakarta – presiden prabowo subianto menegaskan tidak akan mentolerir praktik pembagian bonus di perusahaan milik negara yang mengalami kerugian.
ia menekankan, komisi pemberantasan korupsi (kpk) bersama kejaksaan akan dilibatkan untuk menindak tegas direksi bumn yang nekat membagikan tantiem meski kinerjanya buruk.
sikap tegas kepala negara ini mendapat sambutan dari berbagai kalangan, salah satunya pusat kajian antikorupsi (pukat) ugm.
peneliti pukat, zaenur rohman, menilai langkah kpk bisa ditempuh melalui dua jalur.
pertama, lewat upaya pencegahan dan perbaikan sistem tata kelola. kedua, melalui jalur hukum jika terbukti ada unsur pelanggaran.
"di kpk terdapat direktorat akuntabilitas badan usaha (akbu) yang berfungsi melakukan pendampingan, agar bumn tidak terjebak praktik kecurangan,” kata zaenur dalam program beritasatu utama, selasa (30/9).
menurutnya, modus korupsi di bumn kerap bermula dari manipulasi laporan keuangan.
perusahaan yang sejatinya rugi dilaporkan seolah-olah untung, bahkan tak jarang menggunakan transaksi fiktif hanya demi mengejar tantiem.
zaenur menekankan, pemberian bonus baru bisa dibenarkan jika perusahaan benar-benar sehat secara finansial dan memperoleh laba nyata.
namun, jika keuntungan hanya hasil rekayasa, hal itu sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
"unsur pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 uu tipikor bisa terpenuhi bila laporan keuangan dipalsukan untuk memperoleh bonus,” tegasnya.
selain manipulasi laporan, praktik revaluasi aset juga kerap digunakan untuk menampilkan keuntungan semu.
dengan cara ini, bumn tampak tumbuh pesat padahal sekadar menaikkan nilai aset lama, tanpa adanya peningkatan nyata dalam aktivitas bisnis.
zaenur mendesak kpk tidak hanya fokus pada pendampingan, tetapi juga berani memberi efek jera.
"komisaris sudah tidak lagi menerima bonus. yang perlu dipantau kini adalah direksi. kalau masih coba-coba bermain, kpk harus bergerak,” ucapnya.
ia turut menyoroti lemahnya fungsi pengawasan komisaris bumn.
padahal, komisaris semestinya menjadi filter pertama untuk mencegah penyimpangan di level direksi.
“banyak kasus lolos karena pengawasan komisaris tidak berjalan efektif,” tambahnya.
teguran presiden prabowo disebut sebagai sinyal kuat agar perusahaan negara benar-benar berorientasi pada perbaikan kinerja.
keterlibatan kpk diharapkan memperkuat kontrol sekaligus memastikan keuntungan bumn benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi pengelolanya.
sebelumnya, dalam pidatonya di musyawarah nasional vi partai keadilan sejahtera (pks), presiden prabowo mengkritik tajam fenomena pembagian bonus di bumn merugi.
ia bahkan menyebut ada direksi yang berperilaku seolah perusahaan negara adalah milik keluarganya.
“kadang mereka menganggap bumn itu warisan leluhurnya. perusahaan rugi, tetapi mereka malah menambah bonus untuk dirinya sendiri,” ujar prabowo dalam pidato penutupan munas vi pks, jakarta.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 2 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan