RAHMAT MIRZANI

Provinsi Lampung Kembali Raih Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023 Kategori Nindya

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si., kepada Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si., --

Salah satu implementasi Gubernur Lampung dalam Pengaurusutamaan gender adalah jumlah JPTP Perempuan berjumlah 13 orang dari 52 OPD di lingkungan Pemerintah Paerah Provinsi Lampung

Dengan diraihnya APE ini, sambung Fitrianita Damhuri, Gubernur berharap agar seluruh pihak dan stakeholder terkait dapat bersama-sama mewujudkan dan meningkatkan pembangunan yang responsif gender di Sai Bumi Ruwa Jurai maupun kabupaten/kota. “Termasuk pula Tim Penggerak PKK dalam mencapai kesejahteraan keluarga yang berdasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender,” tegasnya.

Secara khusus, Fitrianita Damhuri mewakili Gubernur Lampung mengucapkan terima kasih kepada sembilan kabupaten/kota yang telah berhasil mendapatkan penghargaan.

 “Ini merupakan bukti nyata bahwa para bupati dan wali kota memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di daerah. PUG bukan sekedar konsep, tetapi suatu komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan,” ungkapnya. 

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Akan Percantik Jembatan Pulau Pasaran

Namun demikian, kata dia, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Lampung maupun di kabupaten/kota. “Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung dari tahun ke tahun terus membenahi dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa dengan mewujudkan komitmen pelaksanaan pengarusutamaan gender tersebut,” tegasnya.

Melalui momen ini, Gubernur Lampung juga berharap dengan diraihnya penghargaan APE tahun 2023, seluruh pihak terkait bersama-sama mewujudkan dan meningkatkan pembangunan yang Responsif Gender di Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota. “Ini tidak dapat dilakukan tanpa kerjasama semua pihak (stakeholder) seperti lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi wanita termasuk TP PKK untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang berdasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender,” tandasnya. (*)

Tag
Share