Puan Minta Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Ribuan Kasus Keracunan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 22 Sep 2025 - 22:01

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis setelah ribuan siswa mengalami keracunan di 17 provinsi. -FOTO DISWAY -

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait insiden keracunan yang menimpa ribuan siswa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Berdasarkan data, sejak Januari hingga September 2025 tercatat 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi.

Puan menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak terkait. ’’Harus selalu dilakukan evaluasi untuk ditindaklanjuti agar pelaksanaan di lapangan bisa lebih baik dan jangan sampai anak-anak yang dirugikan,” kata Puan di gedung DPR RI, Senin (22/9).

Ia menekankan bahwa menjalankan program MBG bukanlah hal mudah, sehingga diperlukan langkah evaluasi total agar penyediaan makanan benar-benar aman dan efektif.

’’Memang tidak mudah melaksanakan MBG. Karenanya pihak-pihak terkait harus bisa melakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.

Seperti diketahui, beberapa sekolah di berbagai daerah melaporkan adanya dugaan keracunan makanan yang dikonsumsi siswa dalam program tersebut. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai standar keamanan makanan yang disediakan.

Puan berharap pemerintah segera memperbaiki sistem distribusi serta pengawasan makanan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Sebagai informasi, MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah. Namun, dalam RAPBN 2026, alokasi transfer ke daerah justru mengalami pemangkasan, dari Rp864,1 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp650 triliun.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR serta pihak-pihak terkait harus mencari solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi.

Misalnya, menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa.

“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya Zaini dalam keterangannya, Senin 22 September 2025.

Seperti diketahui, saat ini MBG melibatkan mitra seperti yayasan dan UMKM untuk operasional dapur dan penyaluran makanannya.

Yahya mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang ada, sekaligus karena pihak sekolah lebih memahami karakter anak-anak didiknya yang mendapat fasilitas program MBG.

“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” sambungnya.

puan minta evaluasi total program makan bergizi gratis usai ribuan kasus keracunan                            jakarta – ketua dpr ri puan maharani angkat bicara terkait insiden keracunan yang menimpa ribuan siswa dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg) di sejumlah daerah.
berdasarkan data, sejak januari hingga september 2025 tercatat 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi.
puan menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak terkait. ’’harus selalu dilakukan evaluasi untuk ditindaklanjuti agar pelaksanaan di lapangan bisa lebih baik dan jangan sampai anak-anak yang dirugikan,” kata puan di gedung dpr ri, senin (22/9).
ia menekankan bahwa menjalankan program mbg bukanlah hal mudah, sehingga diperlukan langkah evaluasi total agar penyediaan makanan benar-benar aman dan efektif.
’’memang tidak mudah melaksanakan mbg. karenanya pihak-pihak terkait harus bisa melakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
seperti diketahui, beberapa sekolah di berbagai daerah melaporkan adanya dugaan keracunan makanan yang dikonsumsi siswa dalam program tersebut. kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai standar keamanan makanan yang disediakan.
puan berharap pemerintah segera memperbaiki sistem distribusi serta pengawasan makanan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
sebagai informasi, mbg merupakan program prioritas pemerintahan presiden prabowo subianto untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah. namun, dalam rapbn 2026, alokasi transfer ke daerah justru mengalami pemangkasan, dari rp864,1 triliun pada apbn 2025 menjadi rp650 triliun. 
wakil ketua komisi ix dpr ri yahya zaini menilai badan gizi nasional (bgn) bersama dpr serta pihak-pihak terkait harus mencari solusi dan alternatif pengelolaan mbg agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi.
misalnya, menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu mbg yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa. 
“mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif mbg dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata yahya zaini dalam keterangannya, senin 22 september 2025. 
seperti diketahui, saat ini mbg melibatkan mitra seperti yayasan dan umkm untuk operasional dapur dan penyaluran makanannya.
yahya mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang ada, sekaligus karena pihak sekolah lebih memahami karakter anak-anak didiknya yang mendapat fasilitas program mbg.
“karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” sambungnya.
adapun program makan bergizi gratis (mbg) yang digadang-gadang sebagai terobosan pemenuhan gizi anak sekolah dan menjadi program prioritas pemerintahan presiden prabowo subianto justru menimbulkan banyak persoalan, terutama maraknya keracunan massal di berbagai daerah.
sejak januari hingga september 2025, sedikitnya 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi.
banyak daerah harus menanggung biaya perawatan korban di puskesmas maupun rumah sakit, meski di saat bersamaan alokasi transfer ke daerah justru dipangkas dari rp864,1 triliun (apbn 2025) menjadi rp650 triliun dalam rapbn 2026.
terbaru, keracunan massal mbg terjadi di kab banggai kepulauan.
kemudian ada juga keracunan mbg di garut, tasikmalaya, hingga bau bau sulawesi tenggara.
belum lagi muncul isu soal instruksi agar masalah keracunan mbg tidak dipublikasi alias dirahasiakan.
selain masalah keracunan, yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran bgn.
di mana anggaran mbg hingga september hanya terserap rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi rp71 triliun. 
padahal, klaim pelaksanaan mbg telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta.
akan tetapi, angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses publik. 
apalagi, laporan transparency international indonesia menemukan bahwa sejumlah menu mbg tidak mencapai nilai rata-rata rp10 ribu per penerima manfaat. belum lagi, menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa juga telah mewanti-wanti bgn bahwa jika sampai akhir oktober anggaran untuk melaksanakan mbg tidak terserap, maka pihaknya akan menarik alokasi dana untuk keperluan lain. 
yahya pun menyinggung pernyataan kepala badan gizi nasional (bgn) dadan hindayana yang mengungkapkan alasan serapan anggaran mbg masih rendah lantaran banyak pihak tidak yakin terhadap jalannya program tersebut.
karena itu, ia meminta bgn mencari alternatif pengelolaan mbg agar target dari program unggulan presiden prabowo ini dapat segera tercapai. 
“ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. mengingat serapan anggaran bgn masih rendah sekitar 22  persen,” terang yahya. 
lanjutnya, ia menyebut pihak ketiga yang bekerja sama untuk pelaksanaan mbg masih tetap bisa dilanjutkan. hal ini, kata yahya, dapat dilakukan sambil evaluasi tata kelola pelaksanaan mbg.
diketahui polemik program makan bergizi gratis (mbg) makin memanas. anggota komisi ix dpr ri, nurhadi, menuding adanya ribuan dapur fiktif dalam program yang dijalankan badan gizi nasional (bgn).
namun, tudingan itu langsung dibantah tegas oleh kepala bgn, dadan hindayana.
menurut dadan, angka 5.000 satuan pelaksana program gizi (sppg) yang ramai disebut sebagai fiktif justru berasal dari data internal bgn sendiri.
polemik program makan bergizi gratis (mbg) makin memanas. anggota komisi ix dpr ri, nurhadi, menuding adanya ribuan dapur fiktif dalam program yang dijalankan badan gizi nasional (bgn).
namun, tudingan itu langsung dibantah tegas oleh kepala bgn, dadan hindayana.
menurut dadan, angka 5.000 satuan pelaksana program gizi (sppg) yang ramai disebut sebagai fiktif justru berasal dari data internal bgn sendiri.
dadan menjelaskan, sppg baru bisa disebut fiktif jika sudah menerima dana tapi tidak melaksanakan mbg.
dalam kasus ini, 5.000 titik itu terkena kebijakan roll back atau reset karena pemesan dapur tidak menindaklanjuti pembangunan dalam waktu 20 hari.
“5.000 sppg itu belum menerima anggaran, jadi tidak bisa disebut fiktif. mereka hanya pesan titik tapi tidak ada aktivitas, sehingga kena roll back,” ujarnya.
sementara itu, nurhadi bersikeras bahwa kasus ini membuktikan adanya kelemahan sistem di bgn. ia bahkan menyebut ada praktik jual-beli lokasi dapur mbg oleh oknum nakal.
“seperti yang pernah saya laporkan, di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. buktinya, bgn sendiri melakukan roll back yang akhirnya ditemukan sekitar 5.000 titik,” tegas nurhadi dalam rapat kerja, jumat (19/9/2025).
ia juga menyoroti insiden keracunan makanan di sejumlah daerah meski para ahli gizi dan kepala sppi sudah dibekali pelatihan di universitas pertahanan. (disway/c1/abd)