Koperasi Merah Putih di Lampung Hanya 58 yang Aktif

BANDARLAMPUNG – Program pendirian 2.650 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Provinsi Lampung terancam hanya jadi catatan di atas kertas. 

Fakta terungkap, baru 58 koperasi yang benar-benar beroperasi secara rutin dan menghasilkan usaha nyata. Sisanya mati suri atau sekadar mengandalkan papan plang di balai desa.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lampung Samsurijal mengakui lambannya pergerakan koperasi desa. ’’Saat ini baru 58 KDMP yang benar-benar jalan,” katanya.

BACA JUGA:Kejati Periksa Mantan Pj. Gubernur Lampung

Menurutnya, dari jumlah itu, sebagian besar hanya bergerak di usaha sembako, dengan sedikit yang merambah penyaluran LPG atau distribusi pupuk.

Sebaran 58 koperasi yang aktif pun timpang. Bandarlampung mencatat 10 koperasi, Lampung Selatan 14, Tulangbawang Barat 7, Waykanan 6, dan daerah lain hanya segelintir.

’’Sementara Metro, Mesuji, dan Tanggamus belum ada satu pun KDMP yang hidup,” ujar Samsurizal.

Bahkan dari ribuan koperasi itu, baru 790 yang memiliki kantor operasional. Seperti di Lampung Timur menempati posisi teratas dengan 264 kantor, disusul Lampung Utara (247), Pesisir Barat (118), dan Tulangbawang Barat (65). Sisanya, aktivitas koperasi hanya menumpang di balai desa atau rumah pengurus.

Padahal, ketiadaan kantor permanen menjadi kendala utama pengelolaan keuangan, administrasi, hingga akses ke perbankan. ’’Banyak yang masih jalan seadanya, menumpang balai desa,” kata Samsurijal.

Meski aktivitas fisik belum terlihat, Pemprov Lampung bergerak cepat di jalur digital. Sekitar 90 persen KDMP sudah masuk sistem digitalisasi.

“Lewat sistem digital ini, pengurus koperasi bisa memperbarui profil, mencatat permodalan, dan memetakan potensi toko atau gudang. Bahkan, Lampung menempati peringkat kedua di Sumatera dalam kemajuan pembuatan akun koperasi digital,” ucapnya.

Namun, Samsurijal tak menampik bahwa digitalisasi hanyalah pintu awal. “Permasalahan utama tetap pembiayaan. Dengan sistem ini, kami berharap koperasi lebih mudah mengakses pendanaan perbankan,” ujarnya.

Ke depan, bank-bank Himbara siap menyalurkan pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi dengan catatan seluruh data digital rampung dan usaha benar-benar berjalan.

Pemprov Lampung memang berkomitmen memberikan pendampingan dan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Namun tanpa usaha nyata di lapangan, digitalisasi dan pinjaman bank hanya akan menjadi janji di layar gawai.