Mendagri Ungkap 3 Biang Kebocoran Anggaran Daerah

Mentalitas Eksekutif, Intervensi Legislatif, dan Markup Rekanan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap faktor utama penyebab kebocoran dan inefisiensi belanja anggaran daerah. Menurutnya masalah terletak pada mentalitas eksekutif daerah, intervensi legislatif, hingga praktik markup oleh rekanan pengadaan.

’’Banyak yang saya tahu bocor. Pengaruhnya macam-macam, mentalitas eksekutifnya, ada intervensi dari DPRD, dan rekanannya mengambil markup besar. Akhirnya, yang sampai ke masyarakat justru berkurang,” katanya, Jumat (19/9).

 

Tito menambahkan, fenomena ini terbukti dari maraknya kasus korupsi yang menyeret berbagai pejabat eksekutif maupun legislatif di daerah. ’’Makanya banyak yang ketangkep, mulai dari DPRD, kepala daerah, staf, hingga rekanan. Semua masuk penjara,” ujarnya.

 

Tito meminta kepala daerah melakukan introspeksi dan memperketat pengelolaan anggaran agar belanja publik lebih efisien. ’’Daerah harus introspeksi. Banyak belanja yang pemborosan, tidak efektif, dan itu artinya bocor,” tegasnya.

 

Kebocoran anggaran ini juga menjadi alasan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Anggaran TKD tahun depan hanya dialokasikan Rp650 triliun turun 24,8% dibanding outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

 

Salah satu program yang ditarik ke pusat adalah makanan bergizi gratis (MBG). Tito menilai langkah ini penting untuk memutus rantai kebocoran sekaligus memastikan manfaat program langsung dirasakan masyarakat. ’’Makanya porsi TKD menurun dan programnya ditarik ke pusat,” tutupnya. (beritasatu.com/c1)