Lampung Jadi Target Hilirisasi dan Investasi Besar di Sektor Pangan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 19 Sep 2025 - 19:52

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Dirjenbun Kementan RI Abdul Roni Angkat membahas program hilirisasi dan investasi pangan di Bandarlampung. -FOTO DOK. BIRO ADPIM -

Selain GPM, pihaknya juga menggelar operasi pasar, dan Bulog menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Ditempat yang sama, Kepala Biro Perekonomian Setprov Lampung Lampung, Rinvayanti, menyebutkan bahwa inflasi Lampung secara tahunan (y-on-y) berada di angka 1,05 persen.

“Sementara secara bulanan (m-to-m) kita mengalami deflasi 1,47 persen (Agustus, red), dan secara tahun berjalan (y-to-d) masih deflasi 0,08 persen,” kata Rinva.

Penyebab utama deflasi, lanjutnya, adalah penurunan biaya pendidikan di tingkat SMA dan SMP, serta penurunan harga bawang putih dan cabai rawit.

Meskipun demikian, Rinva menekankan pentingnya memantau perkembangan harga pangan ke depan, karena komoditas ini sering menjadi pemicu utama inflasi.

Rinva menambahkan, operasi pasar akan digencarkan jika harga komoditas pangan tidak stabil. “Sepanjang harga masih terjaga, operasi pasar tidak perlu dilakukan,” tuturnya.

Namun, Bulog tetap menyalurkan beras SPHP sesuai permintaan daerah yang mengalami kenaikan harga.

Ia menekankan bahwa beras merupakan salah satu komoditas pemicu inflasi yang perlu dijaga stabilitas harganya. Saat ini, harga beras medium di Lampung terpantau stabil di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.500, sedangkan beras premium berada di angka Rp14.000 hingga Rp15.000.

“Insyaallah, Lampung masih aman dan terkendali. Kami tidak melihat adanya lonjakan harga yang signifikan,” pungkasnya.

Ia berharap penyaluran beras yang gencar dilakukan pada Agustus lalu telah membantu menjaga stabilitas harga saat ini.

Diketahui, Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Perkembangan Situasi Nasional dan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Senin 2 September 2025.

Pada sesi rapat pengendalian inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inflasi nasional y-on-y, pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen, turun dibandingkan Juli 2025 sebesar 2,37 persen.

Dari 38 provinsi, sebanyak 11 provinsi mengalami inflasi, sementara 27 provinsi mengalami deflasi. Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar.

Provinsi Lampung sendiri mencatat deflasi sebesar 1,47 persen, dengan Kota Bandar Lampung mengalami deflasi tertinggi di Sumatera yakni 1,81 persen.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Agustus 2025 Lampung tercatat -0,43 persen, dengan komoditas penyumbang utama cabai merah, bawang merah, dan beras.

lampung jadi target hilirisasi dan investasi besar di sektor pangan                            bandarlampung – provinsi lampung menjadi target utama program hilirisasi dan investasi besar yang akan dijalankan pemerintah melalui kementerian pertanian (kementan). 
program ini dimulai desember 2025 dengan peremajaan tanaman di sektor hulu senilai rp180 miliar, dilanjutkan pembangunan pabrik pengolahan di sektor hilir pada tahun berikutnya.
hal itu disampaikan dirjen perkebunan (dirjenbun) kementan ri, abdul roni angkat, dalam pertemuan dengan gubernur lampung rahmat mirzani djausal beserta jajaran dan perwakilan perusahaan di ruang kerja gubernur, bandarlampung, kamis (18/9/2025).
menurut roni, lampung memiliki potensi besar sebagai pusat hilirisasi produk pangan. “sesuai instruksi pak menteri, insyaallah kita akan mengusung program hilirisasi dan investasi besar di lampung. pada sektor hulu, pemerintah akan menyediakan benih, jasa penanaman, hingga pengolahan tanah. dari situ, bahan baku akan menjadi ekosistem yang kuat dan siap diolah menjadi produk hilir seperti tapioka, kopi, cokelat, hingga gula,” jelasnya.
ia menambahkan, tahap awal hilirisasi akan fokus pada peremajaan tanaman dengan dana rp180 miliar. “september ini langsung kita eksekusi dan ditargetkan selesai pada desember. sementara untuk pembangunan pabrik pengolahan, kemungkinan terealisasi tahun depan,” kata roni.
sementara itu, gubernur lampung rahmat mirzani djausal menyoroti bahwa mayoritas produk perkebunan dan pertanian lampung masih diekspor dalam bentuk mentah. kondisi ini, menurutnya, membuat nilai tambah yang diterima petani sangat kecil dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“lebih dari 60 persen ekspor kopi indonesia berasal dari lampung, begitu juga dengan cokelat. berdasarkan analisis saya, sekitar 70 persen uang lampung justru keluar daerah. kalau uang itu berputar di lampung, pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih cepat dan signifikan,” ujar mirza.
ia optimistis lampung akan berkembang menjadi sentra hilirisasi pangan. pasalnya, banyak perusahaan melirik lampung untuk pembangunan pabrik pengolahan berkat hasil perkebunan yang melimpah, lahan yang luas, dan lokasi strategis dekat jakarta.
“hasil perkebunan kita melimpah, lahan kita luas, lokasi strategis, jadi wajar kalau banyak perusahaan ingin membangun pabrik di sini,” tandasnya.
sebelumnya, pemerintah provinsi (pemprov) lampung terus berupaya mengendalikan harga komoditas pangan, terutama beras, minyak goreng, dan gula. ini guna menjaga stabilitas ekonomi daerah. 
kepala dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, dan hortikultura (kptph) lampung elvira umihanni menyampaikan bahwa gerakan pangan murah (gpm) dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan.
‘’saat ini kabupaten/kota terus melakukan gpm secara bergantian setiap minggunya,” ujar elvira saat ditemui usai rapat inflasi, selasa (2/9).
dia menjelaskan bahwa komoditas yang dijual dalam gpm, seperti gula, minyak goreng, dan beras medium, didatangkan langsung dari bulog. 
’’harganya adalah harga distributor tanpa subsidi, sehingga lebih murah dari harga pasar dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (het),” jelasnya.
selain gpm, pihaknya juga menggelar operasi pasar, dan bulog menyalurkan beras sphp (stabilisasi pasokan dan harga pangan).
ditempat yang sama, kepala biro perekonomian setprov lampung lampung, rinvayanti, menyebutkan bahwa inflasi lampung secara tahunan (y-on-y) berada di angka 1,05 persen. 
“sementara secara bulanan (m-to-m) kita mengalami deflasi 1,47 persen (agustus, red), dan secara tahun berjalan (y-to-d) masih deflasi 0,08 persen,” kata rinva.
penyebab utama deflasi, lanjutnya, adalah penurunan biaya pendidikan di tingkat sma dan smp, serta penurunan harga bawang putih dan cabai rawit. 
meskipun demikian, rinva menekankan pentingnya memantau perkembangan harga pangan ke depan, karena komoditas ini sering menjadi pemicu utama inflasi.
rinva menambahkan, operasi pasar akan digencarkan jika harga komoditas pangan tidak stabil. “sepanjang harga masih terjaga, operasi pasar tidak perlu dilakukan,” tuturnya. 
namun, bulog tetap menyalurkan beras sphp sesuai permintaan daerah yang mengalami kenaikan harga.
ia menekankan bahwa beras merupakan salah satu komoditas pemicu inflasi yang perlu dijaga stabilitas harganya. saat ini, harga beras medium di lampung terpantau stabil di kisaran rp12.000 hingga rp13.500, sedangkan beras premium berada di angka rp14.000 hingga rp15.000. 
“insyaallah, lampung masih aman dan terkendali. kami tidak melihat adanya lonjakan harga yang signifikan,” pungkasnya. 
ia berharap penyaluran beras yang gencar dilakukan pada agustus lalu telah membantu menjaga stabilitas harga saat ini.
diketahui, sekda provinsi lampung, marindo kurniawan mengikuti rapat koordinasi terkait perkembangan situasi nasional dan pengendalian inflasi daerah tahun 2025 yang dipimpin menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian, secara virtual dari ruang rapat sakai sambayan, kompleks kantor gubernur lampung, pada senin 2 september 2025.
pada sesi rapat pengendalian inflasi, kepala badan pusat statistik (bps) ri amalia adininggar widyasanti menyampaikan bahwa inflasi nasional y-on-y, pada agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen, turun dibandingkan juli 2025 sebesar 2,37 persen.
dari 38 provinsi, sebanyak 11 provinsi mengalami inflasi, sementara 27 provinsi mengalami deflasi. sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar. 
provinsi lampung sendiri mencatat deflasi sebesar 1,47 persen, dengan kota bandar lampung mengalami deflasi tertinggi di sumatera yakni 1,81 persen. 
indeks perkembangan harga (iph) m4 agustus 2025 lampung tercatat -0,43 persen, dengan komoditas penyumbang utama cabai merah, bawang merah, dan beras. 
kemudian secara y-on-y, inflasi lampung tercatat 1,05 persen, terendah di pulau sumatera, dan masuk dalam kuadran iii sebaran inflasi provinsi nasional, yakni kategori inflasi rendah dan menurun dibanding bulan sebelumnya.
selain isu inflasi, rapat juga membahas perkembangan situasi nasional pasca aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa. tercatat ada 107 titik aksi serentak di 32 provinsi sejak 25 agustus 2025, dimana aksi di lampung berlangsung kondusif. 
mendagri tito karnavian memberikan apresiasi kepada gubernur lampung yang dinilai aktif sehingga penyampaian aspirasi di daerah dapat berlangsung dengan aman dan tertib.
 “terima kasih banyak kepada kepala daerah yang sudah melaksanakan langkah-langkah proaktif sesuai poin arahan. yang belum segera laksanakan,” ujar mendagri. 
dalam arahannya, mendagri meminta seluruh kepala daerah bersama forkopimda mengambil langkah proaktif, di antaranya melaksanakan rapat koordinasi, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, menggelar doa lintas agama untuk kedamaian, serta menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
selain itu, mendagri menekankan agar kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, menghindari flexing kemewahan, serta memastikan pejabat dan keluarga menjalani kehidupan sederhana. 
kepala daerah juga diminta tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, melainkan tetap berada di daerah untuk mengendalikan kondisi bersama forkopimda.
lebih lanjut, mendagri juga menegaskan pentingnya menjamin kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang serta pasal 19 universal declaration of human rights (udhr), namun menegaskan penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan cara anarkis.
“untuk daerah yang mengalami kerusakan fasilitas umum akibat aksi agar segera melakukan perbaikan agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal serta tidak mengakibatkan trauma sosial,” pesan mendagri. 
ia juga mengingatkan agar komunikasi publik kepala daerah dilakukan dengan bahasa yang santun, sederhana, dan tidak menyinggung perasaan masyarakat, sehingga dapat menjaga kondusifitas publik di tengah dinamika sosial yang berkembang. (adpim/c1/abd)