Sekolah Pakai IFP Butuh Dana Rp2 T

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 15 Sep 2025 - 20:40

KUNJUNGI SRMA: Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan.--FOTO BIRO HUMAS KEMENSOS/ISTIMEWA

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan siswa di sekolah mengikuti pembelajaran berbasis perkembangan teknologi. Karena itu, Prabowo pun ingin menggunakan interactive flat panel (IFP) atau papan interaktif pintar.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, untuk pengadaan IFP atau papan interaktif pintar dibutuhkan dana mencapai Rp2 triliun. Politisi PKB tersebut menyampaikan, anggaran tersebut langsung diajukan oleh Presiden Prabowo melalui instruksi presiden atau Inpres. "Anggarannya Rp2 triliun pada 2025 itu dalam bentuk Inpres," katanya kepada wartawan, Senin (15/9).

Menurut Lalu, pengadaan IFP tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sementara Komisi X DPR hanya bertugas mengawasi. Lalu berharap IFP diterima oleh sekolah yang membutuhkan, bukan diperuntukkan bagi sekolah dengan fasilitas mencukupi.

"Terkait dengan harga barang dan sebagainya itu, kami tidak masuk ke sana. Tetapi, pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan dari program tersebut, ya tentu menjadi pengawasan dan tugas utama Komisi X," kata Lalu.

"Nah kemudian terkait dengan hal-hal lain, tentu menjadi tanggung jawab penuh dari kementerian terkait. Yakni Kemendikdasmen dan lain-lain," tambah Lalu. (beritasatu.com/c1)

sekolah pakai ifp butuh dana rp2 t                            jakarta - presiden prabowo subianto menginginkan siswa di sekolah mengikuti pembelajaran berbasis perkembangan teknologi. karena itu, prabowo pun ingin menggunakan interactive flat panel (ifp) atau papan interaktif pintar.
 
wakil ketua komisi x dpr lalu hadrian irfani mengatakan, untuk pengadaan ifp atau papan interaktif pintar dibutuhkan dana mencapai rp2 triliun. politisi pkb tersebut menyampaikan, anggaran tersebut langsung diajukan oleh presiden prabowo melalui instruksi presiden atau inpres. "anggarannya rp2 triliun pada 2025 itu dalam bentuk inpres," katanya kepada wartawan, senin (15/9).
 
menurut lalu, pengadaan ifp tersebut berada di bawah kewenangan kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen), sementara komisi x dpr hanya bertugas mengawasi. lalu berharap ifp diterima oleh sekolah yang membutuhkan, bukan diperuntukkan bagi sekolah dengan fasilitas mencukupi.
 
"terkait dengan harga barang dan sebagainya itu, kami tidak masuk ke sana. tetapi, pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan dari program tersebut, ya tentu menjadi pengawasan dan tugas utama komisi x," kata lalu.
 
"nah kemudian terkait dengan hal-hal lain, tentu menjadi tanggung jawab penuh dari kementerian terkait. yakni kemendikdasmen dan lain-lain," tambah lalu. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share