PT GAG Nikel Kembali Beroperasi

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Minggu , 14 Sep 2025 - 20:41

TAMBANG NIKEL: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat mengunjungi wilayah tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.--FOTO BERITASATU.COM/KEMENTERIAN ESDM

JAKARTA - Menteri lingkungan hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya aturan ketat bagi PT GAG Nikel yang kembali beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“Pertama yang paling krusial adalah (PT GAG Nikel) tidak boleh ada surface runoff (limpasan permukaan) yang jatuh langsung ke badan sungai atau badan air, sehingga settling pond (kolam pengendapan) itu dibikin presisi,” ujar Hanif seperti dilansir dari Antara, Minggu (14/9).

Pemerintah mengatur agar perusahaan tambang tersebut membangun beberapa tahapan kolam pengendapan supaya air hujan yang membawa larian bukaan tambang tidak langsung mengalir ke sungai.

“Ini untuk menjamin tidak ada air larian dari bukaan tambang yang menyebabkan sedimentasi dan kekeruhan, itu yang penting,” lanjut Hanif.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pengendalian emisi yang dihasilkan perusahaan. “Tingkat emisi kami kontrol, jadi kami wajibkan dipasang stasiun pengendali kualitas udara di sana untuk memastikan bahwa emisi yang dikeluarkan di bawah baku mutu,” kata Hanif.

Adapun soal batasan operasional, ia menyebut hal itu menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kami juga memberitahu ESDM bahwa ini (Raja Ampat) pulau kecil yang kaya, namun demikian mandat undang-undang dimungkinkan untuk itu (penambangan), ya menjadi tugas kami menjamin bahwa pelaksanaan tambang benar-benar harus dimitigasi potensi kerusakan lingkungannya,” tegas Hanif.

pt gag nikel kembali beroperasi                            jakarta - menteri lingkungan hidup hanif faisol nurofiq menekankan pentingnya aturan ketat bagi pt gag nikel yang kembali beroperasi di raja ampat, papua barat daya.
 
“pertama yang paling krusial adalah (pt gag nikel) tidak boleh ada surface runoff (limpasan permukaan) yang jatuh langsung ke badan sungai atau badan air, sehingga settling pond (kolam pengendapan) itu dibikin presisi,” ujar hanif seperti dilansir dari antara, minggu (14/9).
 
pemerintah mengatur agar perusahaan tambang tersebut membangun beberapa tahapan kolam pengendapan supaya air hujan yang membawa larian bukaan tambang tidak langsung mengalir ke sungai.
 
“ini untuk menjamin tidak ada air larian dari bukaan tambang yang menyebabkan sedimentasi dan kekeruhan, itu yang penting,” lanjut hanif.
 
selain itu, pemerintah juga menekankan pengendalian emisi yang dihasilkan perusahaan. “tingkat emisi kami kontrol, jadi kami wajibkan dipasang stasiun pengendali kualitas udara di sana untuk memastikan bahwa emisi yang dikeluarkan di bawah baku mutu,” kata hanif.
 
adapun soal batasan operasional, ia menyebut hal itu menjadi kewenangan kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm).
 
“kami juga memberitahu esdm bahwa ini (raja ampat) pulau kecil yang kaya, namun demikian mandat undang-undang dimungkinkan untuk itu (penambangan), ya menjadi tugas kami menjamin bahwa pelaksanaan tambang benar-benar harus dimitigasi potensi kerusakan lingkungannya,” tegas hanif.
 
sebelumnya, masyarakat sempat mengadukan aktivitas pertambangan di raja ampat karena lokasi tersebut merupakan pusat keanekaragaman hayati dengan ekosistem yang rentan terhadap pencemaran. pemerintah akhirnya mencabut empat izin usaha pertambangan (iup) di raja ampat, yakni pt anugerah surya pratama, pt nurham, pt melia raymond perkasa, dan pt kawai sejahtera. 
 
sementara pt gag nikel, anak usaha pt antam tbk., hanya dihentikan sementara untuk peninjauan dan audit lingkungan. perusahaan itu kembali diizinkan beroperasi sejak rabu (3/9/2025).
 
hanif mengungkapkan, hasil audit lingkungan selama empat tahun berturut-turut menunjukkan pt gag nikel memperoleh peringkat hijau dan biru dalam program penilaian kinerja perusahaan (proper). meski begitu, ia ingin memastikan tidak ada dampak pencemaran di masa depan dengan memperketat pengawasan.
 
“pengawasan yang biasanya dilakukan setiap 6 bulan, maka akan kami lakukan lebih rapat menjadi setiap 2 bulan sekali dengan tinjauan langsung ke lapangan,” jelas hanif.
 
“yang namanya orang lingkungan pasti akan khawatir, maka dari itu kita harus menyeimbangkan antara pembangunan dan lingkungan. jika dalam tahapannya terdapat kerusakan lingkungan, kewajiban dan tugas kita segera menghentikan,” tambah hanif. (beritasatu.com/c1)