Golkar Terbanyak di Kabinet Merah Putih

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen partainya mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto seusai pertemuan dengan presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.-FOTO BERITASATU.COM -
JAKARTA - Partai Golkar kini tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak di Kabinet Merah Putih, yakni delapan orang. Mereka adalah Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Meutya Hafid (Menkomdigi), Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN), Wihaji (menteri kependudukan dan pembangunan keluarga). Lalu Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Maman Abdurrahman (Menteri UMKM), dan Mukhtarudin (Menteri P2MI).
Selain itu, Golkar juga memiliki tiga wakil menteri, yaitu Christina Aryani (Wamen P2MI), Dyah Roro Esti Widya Putri (Wamen Perdagangan), dan Lodewijk Freidrich Paulus (Wamenko Polkam).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui partainya merekomendasikan nama Mukhtarudin untuk menduduki posisi menteri perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI).
“Itu hak prerogatif presiden. Namun, kami dari partai hanya merekomendasikan,” kata Bahlil seusai pelantikan menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Bahlil menegaskan, keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Mukhtarudin siap menjalankan tugas, khususnya memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
“Sebagai prajurit dan pembantu, selalu siap setiap saat apa pun yang telah diputuskan presiden,” tambah Bahlil.
Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding dari PKB yang sebelumnya menjabat sebagai menteri P2MI. Dalam perombakan kabinet terkini, Presiden Prabowo juga memberhentikan Dito Ariotedjo dari kursi menpora. Namun, sosok penggantinya belum diumumkan.
Terpisah, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai pergantian Abdul Kadir Karding dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bukan dikarenakan bermain domino.
Ia menyebut pergantian menteri di kabinet merupakan kewenangan presiden. “Setiap kabinet adalah kewenangan Presiden,” kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 8 September 2025.
Meski demikian, ia mengaku tak mengetahui apa pertimbangan Presiden Prabowo untuk mengganti Karding.
“Saya nggak tahu,” jawab Cak Imin saat ditanya ada tidaknya kaitan dengan viral Abdul Karding bermain domino.
“Semua kan kewenangan presiden,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk menggantikan Abdul Kadir Karding.
Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. (beritasatu/yud)