Uang Komite Dihapus, Harus Ada Solusi Meng-cover Dana BOS

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 29 Aug 2025 - 20:53

DISKUSI: Forum Peduli Pendidikan Provinsi Lampung (FP3L) menggelar diskusi dengan tema ’’Guru Menjadi Beban Negara’’ di Nuwono Tasya Guesthouse, Jl. Perwira No. 9, Rajabasa, Bandarlampung, Jumat (29/8).--FOTO ISTIMEWA

BANDARLAMPUNG – Forum Peduli Pendidikan Provinsi Lampung (FP3L) menggelar diskusi dengan tema Guru Menjadi Beban Negara di Nuwono Tasya Guesthouse, Jl. Perwira No. 9, Rajabasa, Bandarlampung, Jumat (29/8). Diskusi menghadirkan narasumber pakar pendidikan yang juga Ketua Dewan Pakar Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) sekaligus Kepala Kantor DPD RI perwakilan Lampung Gino Vanolie, S.Pd., M.H.; Ketua KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah, S.Si., M.M.; Ketua Komisi V DPRD Lampung Fraksi PDI Perjuangan Dr. Hi. Yanuar Irawan, S.E., M.M.; serta perwakilan Kemendikbud Lampung, pengawas sekolah Hamda Sukma, S.Si., M.Pd.

Gino menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa guru menjadi beban negara, namun sejatinya peran guru sangat miris jauh dari kata layak terkhusus guru honorer. "Saya merasa pernyataan Sri Mulyani terkait guru menjadi beban negara menjadi pemicu kebalikannya karena pada dasarnya guru honorer jauh dari kata layak," ujarnya.

Gino mengatakan, dirinya kurang sepakat terhadap kebijakan pemerintah. "Kami kurang sepakat terhadap kebijakan penghapusan uang komite sekolah. Kalaupun kebijakan ini diterapkan, pemerintah harus mencari solusi untuk kelayakan dunia pendidikan. Gubernur harus mencari solusi dan diterapkan untuk meng-cover dana BOS agar dunia pendidikan menjadi berkualitas," ungkapnya.

Sementara Iqbal Ardiansyah menyampaikan masalah dunia pendidikan yang kompleks. "Saya menanggapi masalah pendidikan yang kompleks. Masalah ini harus diluruskan dan mecari solusi dari pemangku kebijakan. Seharusnya Pemprov Lampung memikirkan anggaran untuk menangani dunia pendidikan sehingga terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas," katanya.

Iqbal Ardiansyah menekankan anggaran infrastruktur yang kurang dibutuhkan dapat dialihkan ke dunia pendidikan. "Saya berharap pemangku kebijakan dapat memikirkan dan mencari solusi untuk kemajuan dunia Pendidikan, terkhusus di Lampung dan secara global untuk Indonesia. Pendidikan ini merupakan salah satu untuk menciptakan SDM yang berkualitas," ujarnya. (rls/c1)

uang komite dihapus, harus ada solusi meng-cover dana bos                            bandarlampung – forum peduli pendidikan provinsi lampung (fp3l) menggelar diskusi dengan tema guru menjadi beban negara di nuwono tasya guesthouse, jl. perwira no. 9, rajabasa, bandarlampung, jumat (29/8). diskusi menghadirkan narasumber pakar pendidikan yang juga ketua dewan pakar forum martabat guru indonesia (fmgi) sekaligus kepala kantor dpd ri perwakilan lampung gino vanolie, s.pd., m.h.; ketua knpi lampung iqbal ardiansyah, s.si., m.m.; ketua komisi v dprd lampung fraksi pdi perjuangan dr. hi. yanuar irawan, s.e., m.m.; serta perwakilan kemendikbud lampung, pengawas sekolah hamda sukma, s.si., m.pd.
 
gino menyampaikan bahwa pernyataan menteri keuangan sri mulyani bahwa guru menjadi beban negara, namun sejatinya peran guru sangat miris jauh dari kata layak terkhusus guru honorer. "saya merasa pernyataan sri mulyani terkait guru menjadi beban negara menjadi pemicu kebalikannya karena pada dasarnya guru honorer jauh dari kata layak," ujarnya.
 
gino mengatakan, dirinya kurang sepakat terhadap kebijakan pemerintah. "kami kurang sepakat terhadap kebijakan penghapusan uang komite sekolah. kalaupun kebijakan ini diterapkan, pemerintah harus mencari solusi untuk kelayakan dunia pendidikan. gubernur harus mencari solusi dan diterapkan untuk meng-cover dana bos agar dunia pendidikan menjadi berkualitas," ungkapnya.
 
sementara iqbal ardiansyah menyampaikan masalah dunia pendidikan yang kompleks. "saya menanggapi masalah pendidikan yang kompleks. masalah ini harus diluruskan dan mecari solusi dari pemangku kebijakan. seharusnya pemprov lampung memikirkan anggaran untuk menangani dunia pendidikan sehingga terciptanya sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas," katanya.
 
iqbal ardiansyah menekankan anggaran infrastruktur yang kurang dibutuhkan dapat dialihkan ke dunia pendidikan. "saya berharap pemangku kebijakan dapat memikirkan dan mencari solusi untuk kemajuan dunia pendidikan, terkhusus di lampung dan secara global untuk indonesia. pendidikan ini merupakan salah satu untuk menciptakan sdm yang berkualitas," ujarnya. (rls/c1)

Tag

Share