DDTC Ungkap 5 Titik Kebocoran Penerimaan Pajak

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 26 Aug 2025 - 20:58

Ilustrasi pajak--FOTO ANTARA

ddtc ungkap 5 titik kebocoran penerimaan pajak                            bandarlampung – danny darussalam tax center (ddtc) mengungkapkan bahwa upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak masih menghadapi hambatan serius. ada lima titik kebocoran pajak, mulai shadow economy hingga pajak yang tidak dilaporkan maupun tidak dibayarkan.
 
managing partner ddtc, darussalam, menjelaskan bahwa kebocoran pertama berasal dari shadow economy atau kegiatan ekonomi tidak tercatat, baik legal maupun ilegal. kondisi ini membuat otoritas pajak kesulitan memungut pajak.
 
laporan ernest & young global shadow economy report 2025 mencatat kebocoran pajak indonesia mencapai 23,8% dari produk domestik bruto (pdb), tertinggi kedua setelah india (26,1%).
 
’’ini yang menjadi tantangan, bagaimana hal-hal yang bersifat ilegal bisa dipungut pajak, tetapi tidak dalam konteks melegalkan hal-hal yang sudah memang ilegal tersebut. namun, jangan sampai pajaknya juga tidak terambil atau tidak kita terima,” kata darussalam, selasa (26/8).
 
kebocoran kedua berasal dari offshore tax evasion atau penggelapan pajak luar negeri, di mana wajib pajak menyimpan aset di negara bebas pajak (tax haven).
 
’’nah, yang sangat mencengangkan bahwa kegiatan menempatkan aset di negara-negara tax haven, itu sekitar 20% tidak terdeteksi oleh otoritas pajak,” ungkap darussalam.
 
ketiga, praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base erosion and profit shifting/beps) oleh perusahaan multinasional melalui skema transfer pricing, bunga pinjaman berlebih, hingga treaty shopping.
 
’’indonesia bisa kehilangan potensi antara rp23 triliun sampai rp28,6 triliun dari potensi pph,” tambah darussalam.
 
keempat, kompetisi perpajakan antarnegara yang memicu pemberian insentif pajak dan penurunan tarif pajak. belanja perpajakan indonesia dalam apbn 2025 diperkirakan mencapai rp530,3 triliun.
 
’’jangan sampai belanja perpajakan sebesar rp530,3 triliun ini tidak diimbangin dengan narasi, sehingga masyarakat tidak tahu bahkan tidak merasakan secara langsung manfaat belanja perpajakan,” jelas darussalam.
 
kelima, beban pajak yang tidak dilaporkan atau dibayarkan akibat ketidakpatuhan, korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan administrasi pajak.
 
’’menurut saya, hal ini menjadi problem terkait dengan sistem perpajakan di indonesia yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan bersama-sama,” ungkap darussalam.
 
berdasarkan data kementerian keuangan, penerimaan pajak semester i-2025 mencapai rp831,26 triliun atau 38% dari target apbn 2025, tetapi mengalami kontraksi 7% dibanding periode yang sama tahun lalu. (beritasatu.com/c1)