Ada Mafia Tambang Ilegal di Waykanan?

Reporter: Hermansyah |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 21 Aug 2025 - 21:08

Tim gabungan yang terdiri dari TNI/Polri, Kejari Waykanan, Lanudad, Skuadron, Dansubdenpom, serta Camat Umpusemenguk, Camat Blambanganumpu, dan Camat Waytuba, dengan dipimpin oleh Kasatpol PP Waykanan melakukan penertiban tambang liar, premanisme, pungli,-FOTO IST -

Menurut Mahfud saat itu Bahlil menyampaikan jika masalah pencabutan izin tersebut berada dibawah Kementerian ESDM.

Tak berselang lama, Mahfud bertemu dengan Menteri ESDM yang dijabat oleh Arifin Tasrif.

Saat bertemu, Mahfud meminta Arifin untuk segera mencabut izin dan permintaan itu langsung direspon oleh Menteri ESDM.

Namun Mahfud menyampaikan, menururt Arifin bahwa anak buahnya mengakui jika surat sudah di mejanya, namun kenyataannya surat pencabutan izin tersebut belum dibuatkan.

“Maka hari itu juga Arifin memerintahkan anak buahnya untuk membuat surat tersebut,” ungkap Mahfud.

“Ini berarti ada permainan untuk mengulur waktu pencabutan surat izin penambangan emas tersebut di tingkat pusat yang kewenangannya beralih seperti itu,” paparnya.

Mahfud menyampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk masalah yang harus dihadapi oleh Prabowo dalam menindak pertambangan ilegal.

“Ini baru satu contoh kecil kasus tambang ilegal di Sangihe dan saat ini ada ribuan tambang ilegal yang harus dibereskan oleh Prabowo,” tambahnya.

Mahfud juga menyampaikan bahwa aparat TNI dan Polri disebut-sebut ikut dalam mempermudah kelancaran operasional tambang ilegal tersebut.

Selain itu oknum aparat pemerintahan daerah hingga pusat juga ikut bermain dan ini yang memperkeruh dalam penanganan tambang ilegal.

Dari laporan yang dilansir oleh Greenpeace Indonesia, yang dipublikasikan oleh mangobay bahwa penambangan di Sangihe masih berlanjut meskipun izin telah dicabut.

Dari laporannya, bahwa PT Tambang Mas Sangihe (TMS) melalui dua perusahaan lokal, CV Mahamu Hebat Sejahtera (MHS) dan PT Putra Rimpulaeng Persada (PRP) masih melakukan kegiatan penambangan meskipun izinnya telah dicabut oleh pihak ESDM.

Adapun surat ESDM itu sebagai tindak lanjut Keputusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 650/2023, tentang Pencabutan Izin Peningkatan Operasi Produksi TMS.

Menurut Afdillah Chudiel selaku Ocean Campaigner Greenpeace Indonesia bahwa TMS mengajukan izin baru pada 13 Februari 2025, lewat laman resminya,

Baru Gold, Induk perusahaan TMS, mengumumkan telah mencapai tahap akhir untuk memperoleh izin produksi dari KESDM. “Secara legal itu tidak memenuhi persyaratan," tegasnya.

ada mafia tambang ilegal di waykanan?                            penertiban cuma formalitas, warga desak aparat bongkar aktor besar
blambanganumpu – ternyata, ucapan mahfud m.d. kalau aparat hingga oknum pemerintah daerah dan pusat ikut bermain dalam mengamankan tambang ilegal bisa benar adanya.
hal itu terbukti saat tim di waykanan melakukan penertiban tambang diduga ilegal, tak satu pun pelaku penambangan yang diamankan.
dugaan keberadaan mafia tambang ilegal (tamli) di waykanan mulai tercium. meski aparat gabungan tni/polri, kejari, lanudad, skuadron, subdenpom, hingga satpol pp bersama camat setempat melakukan penertiban, kenyataannya aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah ptpn vii blambanganumpu masih seperti gunung es, tampak bekasnya, pelaku tak tersentuh.
baca juga:staf presiden turun, hgu pt bnil ditinjau
padahal dalam pidato kenegaraannya, presiden prabowo subianto menyampaikan segera membereskan pertambangan ilegal yang telah beroperasi selama ini. bahkan, sulitnya membersihkan tambang ilegal juga dibongkar mahfud m.d. 
saat menyampaikan pidatonya, prabowo mengatakan terdapat 1.063 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. dia juga mengaku mengetahui ada pensiunan jenderal dan aparat aktif yang ikut bermain di pertambangan ilegal ini.
sementara, penertiban yang dilakukan di waykanan diklaim sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tim 12 tokoh adat buay pemuka pangeran udik dengan pemerintah daerah. namun di lapangan, tim hanya menemukan lubang-lubang bekas tambang liar. para pelaku sudah hilang, seolah telah mendapatkan bocoran sebelum aparat turun.
“untuk tambang liar, di lokasi hanya ada bekas-bekas. pelaku tidak ditemukan. sementara, untuk premanisme dan warung remang-remang, ada 40 wanita yang terdata dan diberi pembinaan,” ujar kasat pol pp way kanan, irwansyah.
warga dan tokoh adat setempat menilai penertiban ini sekadar formalitas. para pemuka adat sebelumnya sudah melayangkan protes keras, lantaran aktivitas tambang emas ilegal di lahan ulayat adat mereka yang kini masuk kawasan ptpn vii terkesan dibiarkan.
“kami menduga ada pembiaran. tidak mungkin tambang liar bisa bertahun-tahun beroperasi tanpa sepengetahuan aparat maupun pihak ptpn,” tegas seorang tokoh adat yang enggan disebut namanya.
ironisnya, aparat yang datang dengan kekuatan penuh justru hanya pulang membawa pendataan warung remang-remang dan beberapa wanita pekerja hiburan. sementara dugaan mafia tambang emas ilegal yang lebih besar nilainya, justru lolos begitu saja.
dalam operasi gabungan itu, selain tambang ilegal, aparat juga menyoroti premanisme, pungli, serta warung remang-remang yang berjejer di sepanjang lintas sumatera dari negeri baru hingga perbatasan sumsel.
meski begitu, hasilnya kembali mengecewakan. aparat tidak menemukan praktik pungli, meskipun sopir dan warga sudah lama mengeluhkan aksi “tukang palak” di jalan lintas. warung remang-remang justru kembali menjadi sasaran utama karena mengganggu kenyamanan prajurit asing yang sedang latihan di lanud gatot subroto.
"untuk pelaku pungli dan premanisme dari negeri baru sampai perbatasan sumatera selatan kami tidak menemukan sementara untuk wanita yang diduga bekerja di warung remang-remang dan penghibur di tempat karaoke sambil langsung berikan pembinaan dan pengarahan agar dapat menghentikan aktivitas mereka karena suara musik dapat mengganggu konsentrasi anggota army yang sedang berada di lanud gatot subroto, dan kalau tetap dilanggar baru akan kita berikan sanksi sesuai dengan regulasi yang ada,"imbuh irwansyah.
selain kerugian negara, aktivitas tambang liar di way kanan juga menimbulkan dampak serius, seperti hutan rusak, lahan adat tercemar, dan sungai-sungai kian keruh akibat limbah tambang. ironisnya, aparat seolah tak berdaya menghadapi para pelaku.
diberitakan sebelumnya, dalam pidato kenegaraannya, prabowo subianto selaku presiden ri menyampaikan segera membereskan pertambangan ilegal yang telah beroperasi selama ini.
menanggapi hal ini, sulitnya membersihkan tambang ilegal dibongkar mahfud m.d. dia mengatakan jika aparat hingga oknum pemda dan pusat ikut bermain dalam mengamankan tambang ilegal ini.
saat menyampaikan pidatonya, prabowo mengatakan jika terdapat 1.063 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah tanah air.
prabowo juga mengatakan jika dirinya mengetahui terdapat pensiunan jenderal dan aparat aktif yang ikut bermain di pertambangan ilegal ini.
sedangkan mahfud md yang merupakan mantan menteri koordinator bidang politik dan keamanan indonesia mengungkapkan bahwa semasa dirinya menjabat, untuk menyelesaikan satu kawasan tambang ilegal saja memakan waktu yang cukup lama.
mahfud menyampaikan salah satu contohnya adalah tambang emas di pulau sangihe, sulawesi utara.
“banyak sekali penambang ilegalnya yang merugikan negara, padahal korporasi yang melakukan penambangan telah dicabut izinnya oleh mahkamah agung,” ungkap mahfud dalam podcastnya.
“ternyata setelah dicabut izinnya oleh ma, namun kementerian esdm tidak langsung mengeluarkan sk pencabutan izin, sehingga saat izin perusahan dicabut langsung bermunculan penambangan ilegal,” paparnya di akun youtube @mahfudmd.
adanya aparat yang ikut bermain karena mahfud juga telah mengirimkan 2 orang untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan.
“saat mereka sampai di lokasi, tempat itu bersih dan tidak ada aktifitas penambangan, namun sesampainya di manado, mereka menerima foto dan video kegiatan tambang di situ,” paparnya.
“setelah mereka kembali ke lokasi, baru ketemu dengan penambangan emas liar yang tengah melakukan penambangan,” kenang mahfud.
dalam mengatasi hal ini, mahfud juga mengakui telah menghubingi bahlil lahadalia yang saat itu merupakan menteri investasi.
“pak bahlil ini ada keputusan ma bahwa izin pertambangan ini dibatalkan dan anda harus langsung mencabut izin penambangannya,” papar mahfud.
menurut mahfud saat itu bahlil menyampaikan jika masalah pencabutan izin tersebut berada dibawah kementerian esdm.
tak berselang lama, mahfud bertemu dengan menteri esdm yang dijabat oleh arifin tasrif.
saat bertemu, mahfud meminta arifin untuk segera mencabut izin dan permintaan itu langsung direspon oleh menteri esdm.
namun mahfud menyampaikan, menururt arifin bahwa anak buahnya mengakui jika surat sudah di mejanya, namun kenyataannya surat pencabutan izin tersebut belum dibuatkan.
“maka hari itu juga arifin memerintahkan anak buahnya untuk membuat surat tersebut,” ungkap mahfud.
“ini berarti ada permainan untuk mengulur waktu pencabutan surat izin penambangan emas tersebut di tingkat pusat yang kewenangannya beralih seperti itu,” paparnya.
mahfud menyampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk masalah yang harus dihadapi oleh prabowo dalam menindak pertambangan ilegal.
“ini baru satu contoh kecil kasus tambang ilegal di sangihe dan saat ini ada ribuan tambang ilegal yang harus dibereskan oleh prabowo,” tambahnya.
mahfud juga menyampaikan bahwa aparat tni dan polri disebut-sebut ikut dalam mempermudah kelancaran operasional tambang ilegal tersebut.
selain itu oknum aparat pemerintahan daerah hingga pusat juga ikut bermain dan ini yang memperkeruh dalam penanganan tambang ilegal.
dari laporan yang dilansir oleh greenpeace indonesia, yang dipublikasikan oleh mangobay bahwa penambangan di sangihe masih berlanjut meskipun izin telah dicabut.
dari laporannya, bahwa  pt tambang mas sangihe (tms) melalui dua perusahaan lokal, cv mahamu hebat sejahtera (mhs) dan pt putra rimpulaeng persada (prp) masih melakukan kegiatan penambangan meskipun izinnya telah dicabut oleh pihak esdm.
adapun surat esdm itu sebagai tindak lanjut keputusan kasasi mahkamah agung nomor 650/2023, tentang pencabutan izin peningkatan operasi produksi tms.
menurut afdillah chudiel selaku ocean campaigner greenpeace indonesia bahwa tms mengajukan izin baru pada 13 februari 2025, lewat laman resminya, 
baru gold, induk perusahaan tms, mengumumkan telah mencapai tahap akhir untuk memperoleh izin produksi dari kesdm. “secara legal itu tidak memenuhi persyaratan," tegasnya.
kondisi itulah yang menjadi dasar aksi koalisi ssi melayangkan surat ke kesdm, 13 maret 2025.
afdillah menyebutkan jika ada beberapa catatan tertuang dalam surat itu, pertama bahwa tms tidak lagi memiliki izin lingkungan.
kedua, izin baru akan melanggar undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 
sedangkan muhammad jamil selaku kepala divisi hukum jaringan advokasi tambang (jatam), mengatakan, undang-undang  melarang pertambangan mineral termasuk emas di pulau kecil luas di bawah 2.000 kilometer persegi. 
“apalagi mahkamah konstitusi telah menyatakan, dalam putusan terkait judicial review undang-undang perlindungan pulau-pulau kecil, bahwa pertambangan di pulau-pulau kecil adalah aktivitas yang sangat berbahaya,” paparnya. (sah/c1/yud)