Target Pertumbuhan Ekonomi Tak Akan Tercapai jika Andalkan SDA

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 19 Aug 2025 - 21:10

Infografik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 1 dekade.--FOTO BERITASATU.COM/RIO SISWONO

JAKARTA - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Target pertumbuhan ekonomi 2026 ini hanya bisa diraih apabila kebijakan pemerintah pusat dan daerah bergerak seirama untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, saat ini kondisi lapangan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang rapuh. ’’Pasar tradisional dan pusat perbelanjaan cenderung sepi meski di hari libur. Kebijakan fiskal ke depan harus diarahkan pada instrumen yang benar-benar pro-growth, dengan multiplier effect yang besar. Program-program prioritas seperti transfer ke daerah dan belanja sosial produktif harus dipastikan mengalir lancar, sehingga mampu menghidupkan aktivitas ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai jika hanya bertumpu pada daerah kaya sumber daya alam (SDA). Semua daerah perlu diberi ruang fiskal dan dorongan agar bisa tumbuh bersama,” katanya.

Syafruddin berpendapat kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di berbagai daerah justru memberikan dampak kontraproduktif. ’’Lantaran kenaikan PBB malah akan menekan kemampuan konsumsi rumah tangga. Padahal, konsumsi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah pusat perlu memberi sinyal tegas bahwa penyesuaian PBB saat ini sangat tidak tepat dan mendorong daerah untuk mencari sumber pendapatan yang lebih kreatif tanpa mengorbankan daya beli rakyat,” ujarnya.

Pemerintah harus menampilkan wajah kebijakan ekonomi yang partisipatif dan demokratis. Rakyat perlu merasa dilibatkan dalam arah pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki meski kehidupan ekonomi tengah diliputi ketidaknyamanan.

Menurut Syafruddin, partisipasi publik ini bukan sekadar simbolis, melainkan diwujudkan melalui forum konsultasi, transparansi belanja, dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari rantai pasok program pembangunan.

’’Dengan cara seperti ini, maka target pertumbuhan ekonomi 5,4% bukan hanya mungkin dicapai. Tetapi, juga akan memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh lapisan masyarakat,” tegas Syafruddin. (beritasatu.com/c1)

target pertumbuhan ekonomi  tak akan tercapai jika andalkan sda                            jakarta - pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2026. target pertumbuhan ekonomi 2026 ini hanya bisa diraih apabila kebijakan pemerintah pusat dan daerah bergerak seirama untuk menjaga daya beli masyarakat.
 
ekonom universitas andalas syafruddin karimi mengatakan, saat ini kondisi lapangan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang rapuh. ’’pasar tradisional dan pusat perbelanjaan cenderung sepi meski di hari libur. kebijakan fiskal ke depan harus diarahkan pada instrumen yang benar-benar pro-growth, dengan multiplier effect yang besar. program-program prioritas seperti transfer ke daerah dan belanja sosial produktif harus dipastikan mengalir lancar, sehingga mampu menghidupkan aktivitas ekonomi lokal. pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai jika hanya bertumpu pada daerah kaya sumber daya alam (sda). semua daerah perlu diberi ruang fiskal dan dorongan agar bisa tumbuh bersama,” katanya.
 
syafruddin berpendapat kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan (pbb) di berbagai daerah justru memberikan dampak kontraproduktif. ’’lantaran kenaikan pbb malah akan menekan kemampuan konsumsi rumah tangga. padahal, konsumsi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. karena itu, pemerintah pusat perlu memberi sinyal tegas bahwa penyesuaian pbb saat ini sangat tidak tepat dan mendorong daerah untuk mencari sumber pendapatan yang lebih kreatif tanpa mengorbankan daya beli rakyat,” ujarnya.
 
pemerintah harus menampilkan wajah kebijakan ekonomi yang partisipatif dan demokratis. rakyat perlu merasa dilibatkan dalam arah pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki meski kehidupan ekonomi tengah diliputi ketidaknyamanan.
 
menurut syafruddin, partisipasi publik ini bukan sekadar simbolis, melainkan diwujudkan melalui forum konsultasi, transparansi belanja, dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari rantai pasok program pembangunan.
 
’’dengan cara seperti ini, maka target pertumbuhan ekonomi 5,4% bukan hanya mungkin dicapai. tetapi, juga akan memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh lapisan masyarakat,” tegas syafruddin. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share