Upaya Polda Tertibkan Rokok Ilegal di Lampung Dianggap Sebelah Mata

Reporter: Anggri Sastriadi |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 14 Aug 2025 - 21:31

Radar Lampung Baca Koran--

Justru Kapolda pun menghimbau kepada masyarakat apabila mengetahui adanya praktik penjualan rokok ilegal untuk segera melapor ke pihaknya.

"Kami terus melakukan pengawasan dan penindakan. Jadi apabila masyarakat mengetahui segera laporkan ke pihak berwajib," pungkasnya.

Sebelumnya, Terkait maraknya peredaran rokok ilegal di Lampung, kinerja Bea Cukai dan aparat penegak hukum (APH) dipertanyakan.

Sebab klaim penindakan sudah dilakukan, tetapi tetap saja rokok ilegal ini dijual bebas sampai warung-warung kelontongan.

Sorotan pun datang dari akademisi dan legislator di Provinsi Lampung, yang mempertanyakan penindakan hanya dimaksimalkan di pabean.

Pengamat ekonomi Universitas Lampung (Unila) Prof. Marselina Djayasinga menilai ini merupakan kewenangan Bea Cukai di masing-masing sektornya.

Peredaran rokok ilegal yang masih bebas ini salah satunya disebabkan Bea Cukai yang hanya fokus melakukan penindakan di satu lini. Di mana yang mencuat selama ini penertiban dilakukan hanya di wilayah pabean.

’’Pelaku harus ditindak dan diwajibkan mengganti kerugian negara. Pemerintah, khususnya Bea Cukai, jangan hanya bertindak di wilayah pabean. Harus koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Kementerian Perdagangan untuk membasmi bersama,” ujarnya saat dihubungi Radar Lampung, Rabu (13/8)..

Tak hanya itu, menurutnya, edukasi kepada pedagang kecil juga sangat penting. ’’Warung kecil tidak bisa langsung disalahkan. Mereka umumnya tidak tahu mana rokok ilegal dan mana yang legal. Perlu ada edukasi dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat,” katanya.

Dia juga menilai maraknya rokok ilegal jelas merugikan negara dari sisi penerimaan cukai dan keuangan nasional.

’’Ini persoalan serius. Negara sangat dirugikan karena tidak ada pemasukan dari bea cukai,” jelas Prof. Marselina.

Dia mengungkapkan di tengah turunnya pendapatan negara dari sektor bea cukai, peredaran rokok ilegal justru semakin menjadi. ’’Ini mengganggu ekosistem industri hasil tembakau dalam negeri yang sah. Rokok legal jadi sulit bersaing karena harganya kalah jauh dari rokok ilegal yang tidak membayar pajak,” tegasnya.

Sementara, anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris menilai kondisi ini merugikan masyarakat sekaligus menggerus potensi pendapatan negara dan daerah.

Ia mendesak Bea Cukai serta aparat penegak hukum mengoptimalkan langkah penindakan. ’’Karena masih marak dan beredar di tengah masyarakat, berarti upaya yang dilakukan Bea Cukai maupun APH perlu dioptimalkan lagi,” tegas Munir, Senin (11/8).

upaya polda tertibkan rokok ilegal di lampung dianggap sebelah mata                             bandarlampung – upaya stakeholder terkait, yakni bea cukai dan aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini polda lampung, masih dianggap sebelah mata oleh mafia rokok ilegal. 
sebab, meski telah dilakukan penertiban, hingga kini mafia rokok ilegal itu masih saja leluasa mengirimkan pasokan rokok ilegal hingga warung-warung kelontongan.  
artinya, upaya yang dilakukan belum bisa membendung cerdik dan pintarnya para mafia untuk mengedarkan rokok ilegal ini. 
kapolda lampung irjen helmy santika menjelaskan sejak beberapa waktu lalu, pihaknya terus aktif melakukan koordinasi dengan aparat yang berwenang, termasuk bea cukai memberantas barang ilegal yang ada di wilayah lampung. ’’termasuk halnya rokok ilegal," ujarnya, kamis (14/8).
menurut jenderal bintang dua ini, selain peran aktif aph dan stakeholder yang berkaitan melakukan pemberantasan rokok ilegal ini, tentunya harus ada peran masyarakat untuk membantu pihak kepolisian. 
’’peran penting masyarakat tentunya sangat kami butuhkan. adanya peran dari masyarakat jaringan (pengungkapan rokok ilegal) ini tidak akan berjalan lancar," jelasnya. 
baca juga:bukan hanya judol dan pinjol, payment id juga akan pantau bansos nontunai 
namun, kapolda mengingkatkan dan memberi warning apabila jangan sampai ada pihak-pihak tertentu untuk terlihat dalam peredaran atau penjualan rokok ilegal ini. 
"jadi masyarakat jangan sampai tergiur (menjual rokok ilegal). karena ini sangat menganggu perekonomian dari pemerintahan kita ini," tegasnya. 
apalagi kata dia, rokok ilegal itu pun tak aman di konsumsi. "kami juga berharap apabila masyarakat di provinsi lampung semakin sadar bahaya dan rugi yang ditimbulkan rokok (ilegal) ini," katanya. 
karena kata kapolda, selain merugikan negara rokok ilegal ini pun berbahaya untuk kesehatan karena tak mendapatkan uji kualitas yang sudah ditetapkan. 
"operasi terhadap peredaran rokok ilegal akan terus kami lakukan di provinsi lampung," ujarnya. 
ditanya apakah ada kesulitan dalam melakukan penindakan rokok ilegal ini, kapolda menerangkan bahwa tidak ada.
baca juga: bangun plts 100 gw, ri ajak kerja sama perusahaan solar di tiongkok
justru kapolda pun menghimbau kepada masyarakat apabila mengetahui adanya praktik penjualan rokok ilegal untuk segera melapor ke pihaknya. 
"kami terus melakukan pengawasan dan penindakan. jadi apabila masyarakat mengetahui segera laporkan ke pihak berwajib," pungkasnya. 
sebelumnya, terkait maraknya peredaran rokok ilegal di lampung, kinerja bea cukai dan aparat penegak hukum (aph) dipertanyakan.
sebab klaim penindakan sudah dilakukan, tetapi tetap saja rokok ilegal ini dijual bebas sampai warung-warung kelontongan.  
sorotan pun datang dari akademisi dan legislator di provinsi lampung, yang mempertanyakan penindakan hanya dimaksimalkan di pabean. 
pengamat ekonomi universitas lampung (unila) prof. marselina djayasinga menilai ini merupakan kewenangan bea cukai di masing-masing sektornya.
peredaran rokok ilegal yang masih bebas ini salah satunya disebabkan bea cukai yang hanya fokus melakukan penindakan di satu lini. di mana yang mencuat selama ini penertiban dilakukan hanya di wilayah pabean. 
baca juga:kpk bidik pihak lain kasus dugaan suap pengelolaan hutan lampung
’’pelaku harus ditindak dan diwajibkan mengganti kerugian negara. pemerintah, khususnya bea cukai, jangan hanya bertindak di wilayah pabean. harus koordinasi dengan dinas perdagangan dan kementerian perdagangan untuk membasmi bersama,” ujarnya saat dihubungi radar lampung, rabu (13/8)..
tak hanya itu, menurutnya, edukasi kepada pedagang kecil juga sangat penting. ’’warung kecil tidak bisa langsung disalahkan. mereka umumnya tidak tahu mana rokok ilegal dan mana yang legal. perlu ada edukasi dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat,” katanya. 
dia juga menilai maraknya rokok ilegal jelas merugikan negara dari sisi penerimaan cukai dan keuangan nasional.
’’ini persoalan serius. negara sangat dirugikan karena tidak ada pemasukan dari bea cukai,” jelas prof. marselina. 
dia mengungkapkan di tengah turunnya pendapatan negara dari sektor bea cukai, peredaran rokok ilegal justru semakin menjadi. ’’ini mengganggu ekosistem industri hasil tembakau dalam negeri yang sah. rokok legal jadi sulit bersaing karena harganya kalah jauh dari rokok ilegal yang tidak membayar pajak,” tegasnya.
sementara, anggota komisi iii dprd lampung munir abdul haris menilai kondisi ini merugikan masyarakat sekaligus menggerus potensi pendapatan negara dan daerah.
ia mendesak bea cukai serta aparat penegak hukum mengoptimalkan langkah penindakan. ’’karena masih marak dan beredar di tengah masyarakat, berarti upaya yang dilakukan bea cukai maupun aph perlu dioptimalkan lagi,” tegas munir, senin (11/8).
berdasarkan data badan pusat statistik (bps), lampung memiliki persentase perokok tertinggi di indonesia, yakni 36–37 persen dari total perokok nasional. 
menurut munir, dengan data tersebut, seharusnya lampung menjadi salah satu daerah dengan pendapatan pajak rokok terbesar.
namun, ia mengaku belum mendapatkan data perbandingan secara rinci antarprovinsi. 
“seharusnya, karena lampung merupakan provinsi dengan jumlah perokok terbesar, penghasilan pajak rokok juga yang terbesar,” ujarnya.
munir menambahkan, maraknya rokok ilegal membuat pemerintah daerah kehilangan potensi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (dbh cht) yang seharusnya dialokasikan dari pemerintah pusat. 
selain itu, masyarakat juga dirugikan karena membeli produk tanpa cukai resmi, namun dengan harga yang tidak jauh berbeda dari rokok legal.
terkait target pendapatan asli daerah (pad) dari pajak rokok, munir menyebut bahwa dalam rancangan apbd 2025, target dbh cht tetap sama dengan tahun sebelumnya, yakni rp739,086 miliar. 
ia menegaskan, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor ini, langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh rokok yang beredar di lampung memiliki cukai resmi.
“penindakan terhadap rokok ilegal harus dipertegas dan diperketat agar tidak merugikan negara dan masyarakat,” pungkasnya.
sebelumnya, rokok ilegal kian marak di lampung. peredarannya semakin jadi. bahkan, orang tua hingga remaja bebas membelinya di warung-warung kelontongan. 
upaya stakeholder terkait, utamanya bea cukai, tampaknya tak digubris oleh pedagang atau pemasoknya. entah apa penyebabnya. 
meski diklaim selalu dilakukan penindakan dengan penyitaan, rokok-rokok ini tetap saja ada di pasaran sampai warung retail. 
buktinya hingga selasa (12/8), tetap ditemukan rokok ilegal beredar bebas di warung-warung kaki lima. 
artinya yang dilakukan oleh bea cukai tidak berefek terhadap peredaran rokok ilegal di lampung alias tumpul. 
kantor wilayah bea cukai sumatera bagian barat (sumbagbar) mengklaim berkomitmen penuh memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah lampung.
ilman najib, kepala bidang fasilitas kepabeanan dan cukai kanwil bea cukai sumbagbar, mengatakan langkah yang dilakukan melalui berbagai strategi. termasuk melalui operasi pasar, patroli darat, dan pemanfaatan teknologi untuk memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah lampung.
’’bea cukai senantiasa berkomitmen memberantas peredaran rokok ilegal melalui berbagai langkah strategis dan sinergi dengan instansi terkait," ujar ilham, minggu (10/8). (ang/c1/abd)