Nasib Ribuan PPPK Tahap II di Pemprov Lampung Belum Jelas

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 10 Aug 2025 - 20:32

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinisi Lampung Rendi Reswandi -FOTO DOK RADAR LAMPUNG -

BANDAR LAMPUNG – Nasib ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) tahun anggaran 2024 tahap II masih belum jelas.

Diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah menyerahkan surat keputusan (SK) PPPK tahun anggaran 2024 tahap I pada Rabu 30 Juli 2025.

Namun, untuk seleksi PPPK tahap II Pemprov Lampung saat ini masih berproses.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Rendi Reswandi mengatakan, 1.103 calon PPPK tahap II Pemprov Lampung baru menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup.

Kata Rendi, saat ini proses penerimaan PPPK tahap II Pemprov Lampung tengah dalam proses pengusulan nomor induk PPPK ke pemerintah pusat.

"Sejumlah 1.103 calon PPPK tahap II, prosesnya saat ini sedang pengusulan nomor induk PPPK. Setelah itu kita akan tunggu proses selanjutnya," ujar Rendi.

Saat ditanya kapan kepastian ribuan PPPK ini bakal dilantik dan mendapatkan SK, jawaban dari Rendi belum ada kejelasan pasti.

"Untuk waktu kapan selesainya dan pelantikannya kita masih terus berkoordinasi dengan pusat. Nanti kita sampaikan," sambungnya.

Sementara, saat ditanya terkait penyerahan SK PPPK tahap I kemarin, Rendi menyebut sudah rampung dibagikan dan pegawai PPPK telah mulai bekerja di OPD masing-masing.

"Kalau SK (PPPK tahap I, red) masing-masing bisa dilihat di web untuk dicetak masing-masing," ucapnya.

Namun, menurut Rendi Reswandi ada dua orang yang dibatalkan menjadi PPPK tahap I Pemprov Lampung. Itu kerana keduanya meninggal dunia.

"Memang ada dua orang yang meninggal dunia dan sudah kita laporkan ke pusat. Artinya pasti di batalkan karena meninggal dunia," ungkapnya.

Saat disinggung terkait nasib pegawai honorer dilingkungan Pemprov Lampung yang masuk kategori R4 pada seleksi PPPK kemarin, dirinya masih menunggu arahan dari pusat.

nasib ribuan pppk tahap ii di pemprov lampung belum jelas                             bandar lampung – nasib ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (pppk) tahun anggaran 2024 tahap ii masih belum jelas.
diketahui  pemerintah provinsi (pemprov) lampung telah menyerahkan surat keputusan (sk) pppk tahun anggaran 2024 tahap i pada rabu 30 juli 2025. 
namun, untuk seleksi pppk tahap ii pemprov lampung saat ini masih berproses.
plt. kepala badan kepegawaian daerah (bkd) lampung rendi reswandi mengatakan, 1.103 calon pppk tahap ii pemprov lampung baru menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup.
kata rendi, saat ini proses penerimaan pppk tahap ii pemprov lampung tengah dalam proses pengusulan nomor induk pppk ke pemerintah pusat.
"sejumlah 1.103 calon pppk tahap ii, prosesnya saat ini sedang pengusulan nomor induk pppk. setelah itu kita akan tunggu proses selanjutnya," ujar rendi.
saat ditanya kapan kepastian ribuan pppk ini bakal dilantik dan mendapatkan sk, jawaban dari rendi belum ada kejelasan pasti. 
baca juga:nasdem target tembus tiga besar pemilu 2029, fokus perluas basis dukungan
"untuk waktu kapan selesainya dan pelantikannya kita masih terus berkoordinasi dengan pusat. nanti kita sampaikan," sambungnya.
sementara, saat ditanya terkait penyerahan sk pppk tahap i kemarin, rendi menyebut sudah rampung dibagikan dan pegawai pppk telah mulai bekerja di opd masing-masing.
"kalau sk (pppk tahap i, red) masing-masing bisa dilihat di web untuk dicetak masing-masing," ucapnya. 
namun, menurut rendi reswandi ada dua orang yang dibatalkan menjadi pppk tahap i pemprov lampung. itu kerana keduanya meninggal dunia.
"memang ada dua orang yang meninggal dunia dan sudah kita laporkan ke pusat. artinya pasti di batalkan karena meninggal dunia," ungkapnya.
saat disinggung terkait nasib pegawai honorer dilingkungan pemprov lampung yang masuk kategori r4 pada seleksi pppk kemarin, dirinya masih menunggu arahan dari pusat.
terkait paruh waktu maupun r4 akan dibahas bersama-sama. sebagaimana nanti kedepan seperti apa kebijakannya, sama kami juga menunggu juklak dan juknis dari pusat," tuturnya.
"karena kami tidak mau sebelum ada arahan dari pusat kami lakukan langkah. tapi yakin saya apapun regulasinya akan kami ikuti," ungkapnya.
baca juga:belum diaspal, 92 km jalan provinsi lampung masih jadi pr 
sebelumnya, pemerintah provinsi lampung pada rabu (30/7) resmi melantik 5.467 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i untuk tahun anggaran 2024. pelantikan dilakukan serentak di seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemprov.
plt. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) lampung nurul fajri menyampaikan bahwa gaji pppk yang baru dilantik mulai dibayarkan pada september 2025 dengan sistem rapel dua bulan, yakni agustus dan september.
ia menjelaskan sistem penggajian bagi pppk pada dasarnya serupa dengan pegawai negeri sipil (pns). komponen gaji mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan beras, hingga perlindungan kecelakaan kerja.
’’jumlah komponennya hampir sama dengan pns, ada sekitar 11 jenis. tentu jauh berbeda dengan saat mereka masih berstatus honorer atau pthl yang hanya menerima sekitar rp2,3 juta per bulan,” ujar nurul.
gaji pertama mulai dihitung 1 agustus 2025, seiring penyerahan surat perintah melaksanakan tugas (spmt) dan surat keputusan (sk) pengangkatan pada 30 juli. meski demikian, pembayaran dilakukan setelah proses penyesuaian administrasi di opd masing-masing.
’’karena pppk statusnya setara dengan pns, mereka berhak menerima gaji di awal sebelum bekerja. berbeda dengan pthl yang dibayar setelah bekerja,” tambahnya.
baca juga: puluhan siswa bolos sekolah, disdikbud metro minta ditindak tegas 
menurut nurul, anggaran yang telah dialokasikan untuk membayar gaji pppk tahap i dan ii hingga akhir tahun mencapai hampir rp 600 miliar. sementara jika gaji dibayarkan sejak januari, anggaran yang disiapkan berkisar rp 800 miliar hingga rp 900 miliar.
besaran gaji pppk bervariasi tergantung jenjang pendidikan dan posisi jabatan. sebagai contoh, pppk di bpkad dengan pendidikan s1 menerima gaji pokok sekitar rp 3,2 juta, belum termasuk berbagai tunjangan.
selain itu, masih terdapat 1.122 calon pppk tahap ii untuk tahun anggaran 2024 yang saat ini masih dalam proses administrasi dan dijadwalkan segera menyusul untuk dilantik.
sebelumnya, pemerintah provinsi (pemprov) lampung akan membagikan sk dan melakukan pengambilan sumpah pengangkatan pppk tahap i pada rabu (30/7) pukul 10.00 wib.
kepala dinas komunikasi dan informatika (kominfotik) lampung ganjar jationo mengatakan ada 5.469 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i pemprov lampung yang akan dilantik dan diserahkan sk-nya.
“ini sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh gubernur lampung untuk menyelesaikan kebijakan yang sudah di perintahkan terkait dengan pengangkatan pppk tahap i,” ujar ganjar jationo saat ditemui di bkd lampung, selasa 22 juli 2025.
 “bkd secara spesifik teknis pelaksanaan penyerahan sk teman-teman pppk itu kami rencanakan pada tanggal rabu 30 juli 2025 kurang lebih pukul 10.00 wib,” sambungnya.
kata ganjar jationo, pelantikan para calon pppk tahap i tidak terpusat, tapi dilakukan secara serentak oleh kepala opd masing-masing yang memiliki formasi pppk tahap i.
adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan saat pelantikan, yaitu penandatanganan perjanjian kerja antara pppk dengan pemberi kerja dalam hal ini pemprov lampung kemudian pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai pppk.
“selanjutnya pengambilan sumpah jabatan dan pengangkatan pppk akan dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemprov lampung atau di masing-masing opd ini sesuai dengan peraturan bkn nomor 18 tahun 2020,” tuturnya.
lanjut ganjar jationo, sesuai amanat dari gubernur rahmat mirzani djausal bentuk kepedulian terhadap perubahan iklim para pppk diminta menyiapkan satu bibit pohon yang ditanam di opd masing-masing.
“kepada teman-teman pppk yang akan diangkat diwajibkan untuk menggelora kan gerakan penanaman pohon dengan cara masing-masing orang membawa satu jenis bibit pohon untuk ditanam di lingkungan opd masing-masing,” ungkapnya.
“untuk yang tidak ada halaman nanti akan di modifikasi agar tetap estetis dan ramah lingkungan,” sambungnya. (pip/abd)