17 Agustus, Mantan Bupati Lamteng Mustafa Bebas

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Kamis , 07 Aug 2025 - 21:30

Radar Lampung Baca Koran--

Padahal Mustafa sudah lebih dahulu divonis bersalah di PN Jakarta Pusat pada tahun 2018 sudah divonis bersalah atas kasus suap DPRD Lamteng untuk persetujuan atas izin pinjaman Rp300 miliar di PT Sarana Multi Infrastruktur.

"Jadi intinya permohonan kami pidana tidak bisa diputuskan dua kali. Kan dua peristiwa yang sama tetapi ada dua putusan yang berbeda di PN Tanjungkarang dan PN Jakarta. Setelah kita telaah pasal 263 KUHAP ada keadaan baru, semestinya perkara kedua (di PN Tanjungkarang) itu Ne Bis In Idem. Karena sudah diputus di Pengadilan Jakarta," kata Muhammad Yunus.

Kemudian yang kedua, yakni azas kepastian hukum di mana tidak ada dasar yang jelas untuk penghitungan antara uang pengganti kerugian negara dan hukuman subsider. Contohnya kata dia kasus perkara Setya Novanto uang pengganti kerugian negara Rp100 miliar apabila tidak diganti maka menjalani hukuman subsider dua tahun. (nca)

17 agustus, mantan bupati lamteng mustafa bebas                            bandarlampung - mantan bupati lampung tengah (lamteng) mustafa segera menghirup udara bebas. paling lambat, dia keluar dari lapas sukamiskin, bandung, pada 18 agustus 2025. 
tim kuasa hukum mustafa, muhammad yunus, ketika dikonfirmasi radar lampung, kamis (7/8), membenarkan mustafa segera bebas. 
’’iya (bebas). tanggal pastinya belum tahu apakah 16 atau tepat 17 agustus ini. tetapi paling lambat 18 agustus, dia (mustafa) sudah keluar," ungkap yunus.
baca juga:kasus korupsi google cloud, nadiem diperiksa kpk
dia mengatakan mustafa seharusnya sudah bebas sejak dua tahun lalu, tetapi ia harus menjalani hukuman pidana uang pengganti selama dua tahun. 
’’seharusnya dua tahun lalu dia (mustafa) sudah bebas. tetapi kan karena tidak bisa mengganti uang kerugian negara rp17 miliar, pengadilan memutuskan untuk menggantinya dengan pidana tambahan selama dua tahun," paparnya. 
lalu bukannya kasus mustafa belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap, mengingat pada 2023 lalu, ia mengajukan peninjauan kembali (pk) ke mahkamah agung (ma)? 
yunus menjawab bila pk yang diajukan mustafa ditolak oleh ma, sehingga ia tetap harus menjalani pidana pengganti kerugian negara. 
’’hasil pk-nya ditolak. kan waktu itu kita pk salah satu poinnya terkait disparitas putusan uang pengganti. tetapi kan ditolak pk itu, dia tetap harus menjalani pidana dua tahun," ulasnya. 
lantas ke mana mustafa setelah bebas, apakah akan kembali ke lampung? yunus mengatakan mustafa akan menikmati waktu bersama keluarga. 
’’yang jelas, dia ingin menikmati waktu bersama keluarga. apalagi sekarang kan anaknya ada yang kuliah di bandung," ujarnya.
diketahui pada oktober 2023 lalu, mustafa mengajukan pk ke mahkamah agung. dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri tanjungkarang itu, mustafa memiliki dua alasan mengajukan pk.
pengacara mustafa, muhammad yunus, mengatakan bila inti permohonan kliennya adalah membatalkan putusan di pengadilan tipikor tanjungkarang pada tahun 2021 lalu atas korupsi suap fee proyek di dinas pupr lamteng, sebab pandangannya perkara mustafa termasuk ne bis in idem atau satu perkara dengan dua putusan yang berbeda. 
 
padahal mustafa sudah lebih dahulu divonis bersalah di pn jakarta pusat pada tahun 2018 sudah divonis bersalah atas kasus suap dprd lamteng untuk persetujuan atas izin pinjaman rp300 miliar di pt sarana multi infrastruktur. 
 
"jadi intinya permohonan kami pidana tidak bisa diputuskan dua kali. kan dua peristiwa yang sama tetapi ada dua putusan yang berbeda di pn tanjungkarang dan pn jakarta. setelah kita telaah pasal 263 kuhap ada keadaan baru, semestinya perkara kedua (di pn tanjungkarang) itu ne bis in idem. karena sudah diputus di pengadilan jakarta," kata muhammad yunus. 
 
kemudian yang kedua, yakni azas kepastian hukum di mana tidak ada dasar yang jelas untuk penghitungan antara uang pengganti kerugian negara dan hukuman subsider. contohnya kata dia kasus perkara setya novanto uang pengganti kerugian negara rp100 miliar apabila tidak diganti maka menjalani hukuman subsider dua tahun. (nca)