Penghapusan Tantiem di BUMN Bisa Hemat Rp8 T

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 07 Aug 2025 - 21:21

Menteri Investasi Rosan Roeslani.--FOTO BERITASATU.COM/CELVIN MONIAGA SIPAHUTAR

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kebijakan anyar terkait tantiem di BUMN berpotensi menghemat anggaran hingga Rp8 triliun setiap tahun.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada 30 Juli 2025.

Salah satu poin penting dalam aturan itu melarang pemberian tantiem, insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang, atau bentuk penghasilan lain berbasis kinerja kepada anggota dewan komisaris BUMN dan anak usahanya.

“Penghematan konservatif dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar Rp8 triliun per tahun. Kajian lengkap sudah kami siapkan,” ujar Rosan dikutip dari Antara, Kamis (7/8).

Rosan menyampaikan laporan ini kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan sekitar pukul 13.00 WIB sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri di Kantor Presiden pukul 14.00 WIB.

Di hadapan presiden dan para menteri, Rosan juga memaparkan kebijakan deregulasi yang sedang dijalankan Danantara. Rosan menjelaskan bahwa pemerintah kini memiliki dasar hukum baru berupa peraturan pemerintah (PP) yang mendukung percepatan proses perizinan.

“PP-nya baru saja diterbitkan. Jadi, jika batas waktu perizinan lewat dan belum ada tanggapan dari kementerian terkait, kami langsung keluarkan izinnya,” jelas Rosan.

penghapusan tantiem di bumn bisa hemat rp8 t                            jakarta - menteri investasi dan hilirisasi sekaligus ceo danantara rosan perkasa roeslani menyampaikan kepada presiden prabowo subianto bahwa kebijakan anyar terkait tantiem di bumn berpotensi menghemat anggaran hingga rp8 triliun setiap tahun.
kebijakan itu tertuang dalam surat edaran (se) nomor s-063/di-bp/vii/2025 yang dikeluarkan oleh badan pengelola investasi (bpi) danantara pada 30 juli 2025.
 
 
salah satu poin penting dalam aturan itu melarang pemberian tantiem, insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang, atau bentuk penghasilan lain berbasis kinerja kepada anggota dewan komisaris bumn dan anak usahanya.
 
 
“penghematan konservatif dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar rp8 triliun per tahun. kajian lengkap sudah kami siapkan,” ujar rosan dikutip dari antara, kamis (7/8).
 
rosan menyampaikan laporan ini kepada presiden prabowo dalam pertemuan sekitar pukul 13.00 wib sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna bersama para menteri di kantor presiden pukul 14.00 wib.
 
di hadapan presiden dan para menteri, rosan juga memaparkan kebijakan deregulasi yang sedang dijalankan danantara. rosan menjelaskan bahwa pemerintah kini memiliki dasar hukum baru berupa peraturan pemerintah (pp) yang mendukung percepatan proses perizinan.
 
“pp-nya baru saja diterbitkan. jadi, jika batas waktu perizinan lewat dan belum ada tanggapan dari kementerian terkait, kami langsung keluarkan izinnya,” jelas rosan.
 
presiden prabowo, menurut rosan, langsung menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga yang belum terintegrasi penuh dengan sistem perizinan baru agar segera menyesuaikan.
 
 
''presiden minta agar semua kementerian yang belum sepenuhnya terhubung dengan sistem kami untuk segera menindaklanjuti, karena pp-nya sudah keluar,” tegas rosan.
 
meski demikian, rosan enggan memberikan detail lebih lanjut saat ditanya soal nomor, tanggal terbit, atau salinan dari pp tersebut.
 
 
diketahui danantara menetapkan kebijakan terkait dengan pemberian tantiem, insentif, dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya kepada direksi dan dewan komisaris perusahaan bumn dan anak usaha. dalam kebijakan baru ini, komisaris tidak lagi mendapatkan bonus tantiem dari laba perusahaan.
 
 
untuk anggota direksi bumn dan anak usaha, pemberian tantiem, insentif (insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang) dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, harus didasarkan pada laporan keuangan yang sebenar-benarnya dari hasil operasi perusahaan dan merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan. dalam hal terdapat hasil usaha yang sifatnya "one-off" (sebagai contoh revaluasi aset, penjualan aset, kuasi reorganisasi dan sejenisnya) atau "windfall", maka harus dikeluarkan dari perhitungan.
 
 
untuk anggota dewan komisaris bumn dan anak usaha, tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif (insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang), dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. (beritasatu.com/c1)