Pemblokiran Rekening Dormant Dinilai Rugikan Masyarakat

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 05 Aug 2025 - 21:19

Ilustrasi buku rekening tabungan--FOTO ISTIMEWA

Ketiga, pemblokiran rekening menimbulkan biaya tambahan bagi nasabah. Pemblokiran rekening, menurut Huda, menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan kepada masyarakat. Mulai dari biaya transportasi untuk reaktivasi hingga kerugian ekonomi akibat transaksi yang tertunda.

’’Apakah PPATK atau bank mau menanggung biaya dan waktu yang terbuang karena pemblokiran ini?” ungkap Huda.

Keempat, rekening aktif justru lebih rentan disalahgunakan. Huda juga menyoroti bahwa rekening yang aktif justru lebih berpotensi digunakan dalam jaringan judi online atau tindak pidana lain. Sementara rekening tidak aktif yang tidak menimbulkan risiko malah dibekukan.

’’Yang pasif dibekukan, yang aktif dibiarkan. Ini logika yang keliru,” kata Huda.

Kelima, wewenang pemblokiran bukan milik PPATK. Merujuk pada UU No. 8 Tahun 2010, Huda menegaskan bahwa kewenangan pemblokiran rekening hanya dimiliki oleh penyidik, jaksa, hakim, atau OJK dalam konteks tertentu.

PPATK hanya berwenang meminta bank menunda transaksi mencurigakan, bukan membekukan rekening secara sepihak.

Keenam, gunakan teknologi Payment ID dan bukan pemblokiran massal. Sebagai alternatif solusi, Huda menyarankan pemerintah menggunakan sistem Payment ID yang akan diluncurkan dalam waktu dekat untuk melacak alur transaksi keuangan secara real-time. Langkah ini dinilai lebih akurat dan tidak merugikan masyarakat secara luas.

pemblokiran rekening dormant dinilai rugikan masyarakat                            jakarta - kebijakan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) yang memblokir sementara rekening tidak aktif atau rekening dormant menuai kritik tajam dari berbagai pihak. salah satunya datang dari direktur ekonomi center of economic and law studies (celios) nailul huda. dia menyebut kebijakan ini merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar hak konsumen.
 
melalui surat terbuka yang dirilis ke publik, huda menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kebijakan tersebut. huda menyebut kebijakan pemblokiran rekening dormant bukan hanya tidak berpihak pada masyarakat, tapi juga menyimpan banyak potensi pelanggaran hukum dan prinsip keadilan.
 
ada enam poin utama kritik yang dilayangkan celios kepada ppatk. pertama, rekening adalah hak konsumen dan bukan objek yang bisa dibekukan sepihak.
 
menurut huda, rekening bank adalah hak milik pribadi nasabah yang tidak bisa dibekukan begitu saja tanpa persetujuan. huda menegaskan bahwa langkah ppatk membekukan rekening tanpa seizin pemiliknya adalah tindakan yang tidak sah.
 
’’tanpa persetujuan konsumen, ppatk melakukan tindakan yang ilegal. bahkan jika mengacu pada uu p2sk, pemblokiran hanya bisa dilakukan oleh ojk dalam kasus transaksi mencurigakan. ppatk tidak punya kewenangan langsung,” jelas huda.
 
kedua, banyak rekening tidak aktif karena kondisi ekonomi dan bukan kejahatan. huda menilai kebijakan ini tidak memperhitungkan realitas sosial-ekonomi masyarakat. banyak rekening menjadi tidak aktif bukan karena penyalahgunaan, tapi karena keterbatasan ekonomi, seperti terkena phk atau tinggal di wilayah terpencil.
 
’’masyarakat di desa bisa saja tidak transaksi selama 6 bulan hingga setahun karena akses terbatas. apakah mereka harus memaksakan diri bertransaksi agar rekeningnya tidak dibekukan?” tegas huda.
 
ketiga, pemblokiran rekening menimbulkan biaya tambahan bagi nasabah. pemblokiran rekening, menurut huda, menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan kepada masyarakat.  mulai dari biaya transportasi untuk reaktivasi hingga kerugian ekonomi akibat transaksi yang tertunda.
 
’’apakah ppatk atau bank mau menanggung biaya dan waktu yang terbuang karena pemblokiran ini?” ungkap huda.
 
keempat, rekening aktif justru lebih rentan disalahgunakan. huda juga menyoroti bahwa rekening yang aktif justru lebih berpotensi digunakan dalam jaringan judi online atau tindak pidana lain. sementara rekening tidak aktif yang tidak menimbulkan risiko malah dibekukan.
 
’’yang pasif dibekukan, yang aktif dibiarkan. ini logika yang keliru,” kata huda.
 
 
kelima, wewenang pemblokiran bukan milik ppatk. merujuk pada uu no. 8 tahun 2010, huda menegaskan bahwa kewenangan pemblokiran rekening hanya dimiliki oleh penyidik, jaksa, hakim, atau ojk dalam konteks tertentu. 
 
ppatk hanya berwenang meminta bank menunda transaksi mencurigakan, bukan membekukan rekening secara sepihak.
 
keenam, gunakan teknologi payment id dan bukan pemblokiran massal. sebagai alternatif solusi, huda menyarankan pemerintah menggunakan sistem payment id yang akan diluncurkan dalam waktu dekat untuk melacak alur transaksi keuangan secara real-time. langkah ini dinilai lebih akurat dan tidak merugikan masyarakat secara luas.
 
huda menyimpulkan bahwa kebijakan pembekuan rekening dormant hanya akan menyusahkan masyarakat kecil dan berpotensi melanggar hak-hak konsumen yang sah. ’’rekening itu hak nasabah, bukan milik ppatk. sudah seharusnya kebijakan ini dicabut,” tegas huda. (disway.id/c1)