Gaji ASN Jadi Sorotan Banggar DPRD Lamteng

Reporter: Ari Suryanto |

Editor: Rizky Panchanov |

Selasa , 05 Aug 2025 - 14:05

PARIPURNA: Bupati Lamteng, Ardito Wijaya saat hadiri pembahasan KUA PPAS Lamteng. --

gaji asn jadi sorotan banggar dprd lamteng                            gunungsugih – target pendapatan daerah pemerintah kabupaten (pemkab) lampung tengah (lamteng) mengalami penurunan. 
hal itu terlihat dari draf kua-ppas apbd perubahan 2025 yang telah resmi disahkan, senin, 4 agustus 2025.
target pendapatan awal rp2,958 triliun. turun menjadi rp2,927 triliun. turun tipis --sekitar rp30,86 miliar. tapi tetap saja turun.
sumber masalahnya? transfer pusat berkurang.
“pad memang naik. tapi transfer dari pusat turun cukup besar,” kata octavia aspriani, juru bicara badan anggaran (banggar) dprd lampung tengah.
srikandi partai golkar tersebut menyebut, pad naik rp51,50 miliar. dari rp341,67 miliar ke rp393,17 miliar.
tapi pendapatan transfer anjlok rp82,36 miliar. dari rp2,616 triliun jadi rp2,534 triliun.
yang menarik: saat pendapatan turun, belanja justru melonjak. dari rp2,969 triliun menjadi rp3,305 triliun. naik rp336,39 miliar.
dari mana nutupinnya?
jawabannya: pembiayaan. dari pinjaman dan sumber lain.
penerimaan pembiayaan daerah 'meledak'. dari rp52,50 miliar menjadi rp430,38 miliar. hampir sembilan kali lipat.
dibarengi dengan pengeluaran pembiayaan yang naik jadi rp51,79 miliar.
belanja modal jadi 'jawara'. loncat dari rp272,18 miliar ke rp629,86 miliar. naik lebih dari dua kali lipat.
belanja operasi justru turun: dari rp2,191 triliun ke rp2,105 triliun.
belanja tidak terduga tetap: rp15 miliar.
belanja transfer? naik sedikit, jadi rp501,32 miliar.
banggar memberikan banyak catatan.
pertama, soal pinjaman. harus sesuai aturan. harus dihitung kemampuan fiskalnya. jangan sampai macet bayar.
“fiskal kita harus disiplin. jangan main hitung cepat,” kata octavia.
kedua, soal program. harus realistis. harus bisa dikerjakan dalam waktu yang tersisa. jangan cuma rencana, tapi tak sempat dieksekusi.
ketiga, terkait asn. gaji dan tunjangan harus dihitung lebih teliti. jangan sampai tekor gara-gara salah hitung.
keempat, program jangan 'copas' dari tahun lalu. harus bermanfaat. harus terasa oleh masyarakat. jangan seremonial saja.
kelima, tambahan anggaran untuk bantuan hukum. keenam, sosialisasi e-katalog untuk pelaku usaha.
ketujuh, evaluasi menyeluruh. supaya tidak ada anggaran mubazir.
dan terakhir: soal jalan rusak.
jangan cuma perbaikan berdasarkan sk. tapi lihat lapangan. mana yang benar-benar rusak parah, itu yang didahulukan.
apbd boleh berubah. tapi harapan warga, jangan ikut berubah.
menanggapi saran banggar, bupati lamteng ardito wijaya menyebut, perubahan kua-ppas bukan tanpa alasan.
pun telah melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“ini komitmen eksekutif dan legislatif. transparan. akuntabel. responsif,” katanya.
menurutnya, banyak faktor menjadi alasan perubahan kua-ppas.
makro ekonomi. evaluasi apbd tahun lalu. dinamika pembangunan. semua jadi bahan.
ketua dprd lamteng febriyantoni tak mau lepas fungsi kendali.
dprd, kata dia, akan mengawal ketat. anggaran tak boleh meleset dari rakyat.(*)