Gerindra Apresiasi Dukungan PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo

JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) atas dukungannya terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat.
Saat ditemui di gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (3/8), Muzani mengungkapkan bahwa dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sejumlah pertemuan informal.
“Ibu Mega dalam banyak kesempatan menyampaikan kepada kami bahwa pemerintah hasil pemilu ini harus didukung, agar memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaan,” kata Muzani.
Sebagai bagian dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, Muzani mengaku bersyukur atas sikap politik yang ditunjukkan PDIP.
“Kami berterima kasih atas bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Megawati menyatakan bahwa PDIP tidak akan bergabung dalam Kabinet Prabowo, namun tetap akan mendukung kebijakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Ia menegaskan bahwa PDIP tidak berada di posisi oposisi, melainkan akan mengambil peran sebagai penyeimbang konstruktif.
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi,” ujar Presiden ke-5 RI itu.
Meski memberikan dukungan, Megawati menegaskan bahwa PDIP akan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum.
“Kami akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegasnya.
Megawati juga menekankan bahwa sikap politik PDIP tidak bergantung pada posisi di dalam atau luar pemerintahan, tetapi berdasarkan prinsip kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan oleh Bung Karno.
“PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat,” pungkasnya.
Dalam pidato penutupan Kongres VI PDI Perjuangan di Nusa Dua, Bali, Ketua Umum terpilih Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil peran sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.
Meski demikian, Megawati menyatakan PDIP akan mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang. Ia menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, istilah oposisi atau koalisi bukanlah konsep yang sepenuhnya tepat.
“Saya ulangi agar kita semua mengingat, dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, tidak dikenal secara tegas konsep oposisi atau koalisi kekuasaan. Karena itu, PDIP tidak akan masuk dalam salah satu dari dua posisi tersebut,” ujar Megawati pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
Ia menambahkan bahwa PDIP tetap akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, PDIP juga akan bersikap kritis terhadap kebijakan yang menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.
“Sebagai partai yang berlandaskan ideologi, kami berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat. Kami siap mendukung pemerintah jika berpihak pada rakyat, tapi kami juga akan mengkritisi setiap penyimpangan dari nilai keadilan, hukum, dan amanat penderitaan rakyat,” tegas Presiden kelima RI itu.
Megawati juga mengajak seluruh kader PDIP untuk tetap menjaga demokrasi dan terus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam setiap langkah politik.

(ant/disway/c1/abd)