Demokrat Bantah Dalangi Isu Ijazah Jokowi

Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. -FOTO IST-
JAKARTA- Perpolitikan nasional saat ini publik dihangatkan dua isu besar: "Ijazah Palsu Jokowi" dan "Partai Biru".
Terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu, pertama kali disuarakan oleh Roy Suryo dan dr. Tifa yang merupakan pegiat media social (medsos).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akhirnya turun gunung dan kemudian melaporkan Roy Suryo dan dr. Tifa ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.Kasusnya kini sudah naik ke penyidikan oleh kepolisian.
Kemudian seiring berjalan, isu ini kemudian mendapat counter attack dari kubu Jokowi melalui pendukungnya, Relawan Jokowi.
Sang pentolan, Silfester Matituna dalam sebuah siaran televisi nasional tegas mengatakan tudingan ijazah Jokowi palsu adalah sebuah agenda politik besar.
Ia menuding sebuah "Partai Biru" menjadi dalang di balik isu tudingan ijazah palsu Jokowi. Kelompok tersebut, kata dia, telah memainkan peran dalam polemik ini.
Menurutnya Roy Suryo, yang menjadi lawan Jokowi dalam kasus ini, hanya berperan sebagai pion. "Ada figur besar di belakang dia," kata Silfester dalam siaran itu.
Ruang publik seperti media sosial kini ramai membicarakan "Partai Biru" yang kemudian dikaitkan dengan Partai Demokrat. Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut akhirnya buka suara.
Melalui Juru Bicara SPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, Partai Biru yang dikaitkan kepada Partai Demokrat merupakan fitnah yang tidak memiliki dasar.
"Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah “partai biru” yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami," tegas Herzaki dalam keterangan tertulis pada Senin 28 Juli 2025.
Herzaki melanjutkan keberadaan Roy Suryo dalam kasus ini tidak secara otomatis Partai Demokrat sebagai dalangnya.
Ia menyebut Mantan Menpora itu sudah sejak lama bukan lagi sebagai anggota Partai Demokrat.
Menurutnya soal dugaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi, adalah opini pakar telematika tersebut.
"Ia (Roy Suryo) telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai," sambung Herzaki.
Ia juga menambahkan hingga saat ini hubungan keluarga Jokowi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saling menaruh hormat.
"Hubungan antara keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Bapak Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat," lanjutnya.
Ia memberi contoh, harmonisasi hubungan kedua keluarga mantan Presiden itu terlihat dari beberapa agenda.
"Putra sulung Bapak Jokowi, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Bapak Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," jelasnya.
"Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep" lanjutnya.
Baru-baru ini, Herzaki menambahkan, Gibran muncul tanpa sorotan publik saat menjenguk langsung SBY yang tengah dirawat di RSPAD Jakarta.
"Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung Bapak SBY di RSPAD saat beliau kemarin dirawat," tegasnya.
Menurutnya, tudingan-tudingan itu tak mencerminkan hubungan baik antar kedua keluarga besar itu.
Justru sebaliknya Herzaki menduga ada pihak lain yang memancing dalam dua isu besar; ijazah palsu dan partai biru ini.
Kata dia, kedua isu ini dimunculkan untuk mengadu domba SBY dengan Jokowi.
"Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi," ujarnya.
Menurutnya, cara-cara berpolitik kotor seperti ini sama sekali tak elok, dapat merusak semangat dalam sistem demokrasi yang sehat.
"Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat," lanjutnya lagi.
Herzaki berharap klarifikasi yang disampaikan hari ini membuat masyarakat mendapat kejelasan.
"Demikian klarifikasi resmi dari kami. Semoga pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab," tutupnya.(*)