23 Kades-Camat di Lahat Terjaring OTT

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 25 Jul 2025 - 21:30

KENA OTT: Sebanyak 23 pejabat terdiri 20 kepala desa, camat, dan 2 pengurus Kecamatan Pagargunung, Kabupaten Lahat, terjaring OTT yang dilakukan kejaksaan negeri setempat.--FOTO ISTIMEWA

Penyidikan masih berlangsung dan tim Kejati Sumsel juga akan menelusuri dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) lainnya serta melihat apakah praktik serupa pernah terjadi sebelumnya di wilayah Sumsel.

’’Ini harus menjadi pelajaran penting, tidak hanya bagi Kabupaten Lahat, tetapi juga untuk seluruh daerah lainnya di Sumsel,” tegasnya. (beritasatu.com/c1)

23 kades-camat di lahat terjaring ott                            palembang - sebanyak 23 pejabat terdiri atas 20 kepala desa, camat, dan 2 pengurus kecamatan pagargunung, kabupaten lahat, sumatera selatan (sumsel), terjaring operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan kejaksaan negeri (kejari) lahat. para pejabat ini langsung dibawa ke kantor kejaksaan tinggi (kejati) sumsel untuk diperiksa lebih lanjut.
para pejabat tersebut tiba di kejati sumsel pada kamis (25/7) pukul 22.17 wib dalam kondisi lesu dan tertunduk. bahkan, beberapa dari mereka masih mengenakan seragam dinas saat turun dari kendaraan dan digiring ke ruang pemeriksaan.
 
informasi yang dihimpun menyebutkan ott dilakukan ketika para pejabat ini sedang mengikuti rapat koordinasi menyambut hut ke-80 kemerdekaan ri di kantor camat pagargunung. dari hasil ott, penyidik berhasil menyita uang tunai lebih dari rp60 juta yang diduga berasal dari praktik pungutan liar (pungli).
 
dana tersebut disebut-sebut merupakan hasil permintaan camat kepada para kades dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
 
asisten tindak pidana khusus kejati sumsel adhryansah didampingi kasi penkum vanny yulia eka sari menyatakan, ott ini dilakukan atas perintah langsung kepala kejati sumsel menyusul laporan masyarakat terkait dugaan kuat penyalahgunaan dana desa.
 
"setiap kepala desa diduga diminta menyetorkan uang rp7 juta. dana itu bersumber dari anggaran dana desa (add) yang termasuk dalam keuangan negara. saat ini masih dalam proses pendalaman," ujar adhryansah.
 
adhryansah menegaskan bahwa kejati sumsel tidak akan menoleransi penyalahgunaan dana desa, terutama jika digunakan untuk menyuap oknum aparat hukum.
 
’’kami mengingatkan seluruh kepala desa agar tidak bermain-main dengan dana desa. gunakan dana sesuai ketentuan dan manfaatkan program jaga desa dari kejaksaan untuk pendampingan hukum,” tegasnya.
 
penyidikan masih berlangsung dan tim kejati sumsel juga akan menelusuri dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (aph) lainnya serta melihat apakah praktik serupa pernah terjadi sebelumnya di wilayah sumsel.
’’ini harus menjadi pelajaran penting, tidak hanya bagi kabupaten lahat, tetapi juga untuk seluruh daerah lainnya di sumsel,” tegasnya. (beritasatu.com/c1)