PKB dan Golkar Kompak Ikut Arahan Prabowo

Soal Usulan Gibran Ngantor di IKN
JAKARTA - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi usulan Partai NasDem yang meminta presiden mengeluarkan keputusan presiden (keppres) agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Cak Imin menyebut pihaknya menunggu sikap resmi dari pemerintah dan Otorita IKN terkait usulan tersebut. ’’Ya, saya menganggap semua ide, termasuk ide NasDem kan jangan sampai ada yang ideal, jangan sampai yang stuck, jangan sampai ada yang tidak bermanfaat. Karena itu, ide itu kita tangkap untuk mengoptimalkan,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Rabu (23/7) malam.
Namun, ia menegaskan bahwa PKB masih menunggu arah kebijakan yang lebih konkret. “Nah bagaimana untuk optimalisasi lnya kita PKB nunggu saja bagaimana otorita IKN bagaimana pak presiden. Yang penting jangan terlampau lama membiarkan IKN tidak bermanfaat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga menyinggung arah koalisi yang sedang dibangun bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Ya masih jauh, ya pokoknya koalisi ini buat PKB dan pak Prabowo koalisi yang produktif yang harus menghasilkan manfaat yang dinikmati rakyat. Kalau itu terus terbukti PKB apa kata pak Prabowo,” ungkapnya.
Saat ditanya soal kedekatannya dengan Gibran, Cak Imin menjawab diplomatis. “Kalau saya kan akrab dengan semua semua,” ucapnya.
Terkait isi obrolan dengan Gibran, Cak Imin hanya menjawab singkat. “Apa ya, ya pokoknya adalah rahasia,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya, sikap Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang terbuka terhadap masukan demi kebaikan bangsa.
“Kita silakan saja, namanya saja usulan kan semuanya boleh mengusulkan, namanya usulan semuanya bisa. Pak Presiden kan orangnya demokratis, dan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara,” kata Bahlil.
Terkait usulan tersebut, Bahlil menegaskan akan mengikuti arahan pemerintah apapun putusanya. “Kalau Golkar, kalau kita kan partai pendukung pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya kita dukung,” ucapnya.
Soal moratorium pembangunan IKN yang disebut-sebut diusulkan Partai Nasdem, Bahlil membantah adanya penghentian sementara tersebut.
“Setahu saya nggak ada moratorium ya. Gini, membangun IKN itu kan sudah ada times (waktu), sudah ada perencanaannya, tahapannya sudah ada. Itu aja yang dijalankan, yang namanya membangun suatu kota negara itu kan tidak secepat dan tidak waktu yang 5 tahun. Perencanaan itu aja yang dijalankan ya,” jelasnya. (disway/c1/yud)