Kadin-AMPPSI Minta Pemerintah Setop Impor

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 21 Jul 2025 - 20:54

Diskusi tata niaga singkong dengan tema Mencari Solusi Bersama Permasalahan Tata Niaga Singkong di Lampung bersama Kadin Lampung, Kadin Lampung Timur, dan APPSI di sekretariat Kadin Lampung, Senin (21/7).-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA/RLMG -

BANDARLAMPUNG - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Lampung bersama Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI) sepakat agar pemerintah menyetop impor dan membuat regulasi tentang tapioka.

Hal tersebut disampaikan kedua belah pihak dalam diskusi tata niaga singkong dengan tema Mencari Solusi Bersama Permasalahan Tata Niaga Singkong di Lampung bersama Kadin Lampung, Kadin Lampung Timur, dan APPSI di sekretariat Kadin Lampung, Senin (21/7).

Pada diskusi tata niaga singkong tersebut, keduanya bersepakat jika perlunya segera dilakukan pemberhentian impor tapioka dan segera dibentuk regulasi atau undang-undang yang mengatur terkait ubi kayu atau tapioka.

Ketua KADIN Lampung Timur, Sidik Ali mengatakan, dirinya melaporkan dan menjembatani aspirasi dari AMPPSI terkait harga singkong saat ini.

Menurut, untuk di Lampung Timur dari sekitar 823 ribu mata pilih hampir 78 persen masyarakat hidup dari singkong.

“Aspirasi ini ketika kami melihat ini kami kabupaten tidak mampu lagi. Secara berjenjang sesuai surat aliansi. Pemerintah didorong dorong keluarkan kebijakan,” ujar Sidik Ali.

Ditempat yang sama, Ketua AMPPSI, Maradoni mengatakan, perlunya segera penghentian impor tapioka dan regulasi yang jelas terkait tata niaga ubi kayu atau tapioka ini. Kata Maradoni, pihaknya telah berkali-kali menggelar aksi menyuarakan keluhan petani singkong mengenai carut marut harga singkong di Provinsi Lampung.

Bahkan, telah sampai pembahasan bersama dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman maupun rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI.

Namun, dari putusan yang diambil belum menemukan keputusan yang saling menguntungkan antara para petani maupun pabrik tapioka yang membeli singkong petani di Lampung.

Maradoni menceritakan, permasalahan ini telah dimulai sejak Desember 2024 lalu. Saat itu setelah demo di kabupaten, Pj Gubernur Lampung mengundang pihaknya.

Dari pertemuan tersebut ditandatangi surat keputusan bersama yang menyebutkan jika harga singkong Rp 1.400 per kg dengan rafaksi 15 persen. Namun, keputusan tersebut tidak dijalankan oleh pihak industri.

“Pada Januari 2025 kita adakan kembali aksi besar-besaran. Sehingga keluar surat edaran dari pak gubernur yang tidak digubris industri,” ujat Maradoni.

Lanjut Maradoni, setelah aksi-aksi yang dilakukan didaerah, pihaknya pun diundang menteri pertanian. Saat itu ditetapkan harga Rp 1.350 per kg dengan rafaksi 13 persen dan kembali tidak dijalankan industri.

“Kami juga diundang Komisi IV DPR RI. Memang yang dibutuhkan regulasi tapa regulasi kami lemah,” ucapnya.

kadin-amppsi minta pemerintah setop impor                            bandarlampung - kamar dagang dan industri indonesia (kadin) provinsi lampung bersama aliansi masyarakat peduli petani singkong indonesia (amppsi) sepakat agar pemerintah menyetop impor dan membuat regulasi tentang tapioka.
hal tersebut disampaikan kedua belah pihak dalam diskusi tata niaga singkong dengan tema mencari solusi bersama permasalahan tata niaga singkong di lampung bersama kadin lampung, kadin lampung timur, dan appsi di sekretariat kadin lampung, senin (21/7).
pada diskusi tata niaga singkong tersebut, keduanya bersepakat jika perlunya segera dilakukan pemberhentian impor tapioka dan segera dibentuk regulasi atau undang-undang yang mengatur terkait ubi kayu atau tapioka.
ketua kadin lampung timur, sidik ali mengatakan, dirinya melaporkan dan menjembatani aspirasi dari amppsi terkait harga singkong saat ini.
menurut, untuk di lampung timur dari sekitar 823 ribu mata pilih hampir 78 persen masyarakat hidup dari singkong.
“aspirasi ini ketika kami melihat ini kami kabupaten tidak mampu lagi. secara berjenjang sesuai surat aliansi. pemerintah didorong dorong keluarkan kebijakan,” ujar sidik ali.
ditempat yang sama, ketua amppsi, maradoni mengatakan, perlunya segera penghentian impor tapioka dan regulasi yang jelas terkait tata niaga ubi kayu atau tapioka ini. kata maradoni, pihaknya telah berkali-kali menggelar aksi menyuarakan keluhan petani singkong mengenai carut marut harga singkong di provinsi lampung.
bahkan, telah sampai pembahasan bersama dengan menteri pertanian amran sulaiman maupun rapat dengar pendapat (rdp) dengan dpr ri.
namun, dari putusan yang diambil belum menemukan keputusan yang saling menguntungkan antara para petani maupun pabrik tapioka yang membeli singkong petani di lampung.
maradoni menceritakan, permasalahan ini telah dimulai sejak desember 2024 lalu. saat itu setelah demo di kabupaten, pj gubernur lampung mengundang pihaknya.
dari pertemuan tersebut ditandatangi surat keputusan bersama yang menyebutkan jika harga singkong rp 1.400 per kg dengan rafaksi 15 persen. namun, keputusan tersebut tidak dijalankan oleh pihak industri.
“pada januari 2025 kita adakan kembali aksi besar-besaran. sehingga keluar surat edaran dari pak gubernur yang tidak digubris industri,” ujat maradoni.
lanjut maradoni, setelah aksi-aksi yang dilakukan didaerah, pihaknya pun diundang menteri pertanian. saat itu ditetapkan harga rp 1.350 per kg dengan rafaksi 13 persen dan kembali tidak dijalankan industri.
“kami juga diundang komisi iv dpr ri. memang yang dibutuhkan regulasi tapa regulasi kami lemah,” ucapnya.
hingga, disampaikan maradoni pada akhir juni 2025 pihaknya diundang oleh badan legislatif (baleg) dpr ri yang dipimpin oleh gubernur rahmat mirzani djausal bersama 9 bupati di lampung.
“kami sampaikan apa yang terjadi di lampung. kami sampaikan ke baleg harus buat regulasi untuk payungi petani singkong. respon beliau (ketua baleg, red) luar biasa dari anggota harus disegerakan para petani singkong yang kritis,” ungkapnya.
pada kesempatan itu, maradoni menyoroti praktik potongan harga di lapangan yang mencapai 20-55 persen, padahal harga singkong saat ini dipatok rp 1.350 per kg.
“kami hitung-hitung, potongan itu hanya untuk memurahkan harga, jatuhnya harga jadi hanya rp 600 per kilogram. sehingga jika  kami dipotong 30 persen, dengan panen 27 ton, saya rugi. apalagi kalau potongan 35 persen,” tuturnya.
selain harga singkong, maradoni juga mengungkap terkait alat pengukur kadar aci yang dirinya anggap kontroversial karena tidak memiliki sertifikasi.
“menurut kami alat tersebut manipulatif karena tidak ada sni. siapa yang rekomendasi. tidak ada sertifikat. saya sudah sampaikan itu ke dirkrimsus,” ungkapnya.
diakhir penyampaiannya pada diskusi tersebut, maradoni mengungkapkan bahwa solusi utama yang ditawarkan pihaknya hanya dua, yakni hentikan impor tapioka dan kejelasan regulasi terkait tata niaga singkong.
“satu-satunya jalan solusi menurut kami adalah impor harus dihentikan, jadi bukan sekadar ratas (impor terbatas). karena mereka tidak mau terbuka (industri, red),” tuturnya.
“kedua, harus ada undang-undang atau regulasi yang pasti yang dapat memberi kejelasan dan dasar hukum bagi petani singkong,” sambungnya.
menanggapi hal tersebut, ketua dewan pertimbangan kadin lampung, ardiansyah mengatakan, melihat akar persoalan dari permasalahan singkong ini, yang terpenting adalah pemberhentian impor.
kata bang aca sapaan akrabnya, jika selama ini muncul narasi bahwa kualitas singkong petani lampung tidak berkualitas tentu hal tersebut bisa di atasi.
“mereka (petani, red) pasti mau produksi singkong yang berkualitas asal jelas. saya sangat setuju perlu diperjuangkan apa yang diinginkan petani singkong. kalau perlu hentikan,” ujar bang aca.
“kita memperjuangkan harus betul-betul diseriusin menteri perdagangan harus tanggung jawab,” sambungnya.
untuk itu bang aca mendorong agar singkong ini menjadi komoditas, sehingga pemerintah dapat melakukan penyelamatan. seperti membuat regulasi harga pada gabah dan jagung. “jadi penetapan harga harus ditetapkan secara nasional. mari bersama-sama kita kawal ini agar pemerintah benar-benar serius. saya tidak mau terulang masyarakat marah,” tegasnya.
dirinya menyinggung, jika terbukanya kran impor tapioka ini tidak terlepas dari peran mafia singkong yang memanipulasi data luasan lahan dan hasil produksi. (pip/c1/yud)
sehingga memicu keputusan impor tepung tapioka dengan pertimbangan produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan industri tapioka.
“mafia itu sebenarnya mereka-mereka itu saja, mulai dari perusahaan milik mereka, impor mereka yang melakukan bahkan ekspor mereka juga yang melakukan,” ucapnya.
sehingga, bang aca turut mendesak pembentukan lembaga independen untuk mengukur kadar aci. “apa sulitnya membentuk lembaga independen untuk mengukur kadar aci? agar ujung-ujungnya tidak menyalahkan petani,” tuturnya.
bang aca juga berharap hasil rapat ini akan disampaikan ke dpp kadin agar pemerintah serius membuat regulasi yang jelas demi kepentingan petani.
senada, wakil ketua kadin lampung, romi j utama menyampaikan, jika kehadiran investor baru dibidang pertanian utamanya singkong dapat menjadi solusi permasalahan singkong di lampung.
“dengan pemerintah menghadirkan investor baru, maka ada potensi persaingan yang sehat antar pengusaha. sehingga ini juga akan berdampak positif terhadap petani,” ujar romi j utama.
kata romi j utama, kehadiran investor baru ini, monopoli pasar diharapkan dapat terpecah, dan petani memiliki lebih banyak pilihan pembeli.tidak hanya dimonopoli oleh satu dua perusahaan saja.
lanjut romi j utama, hasil diskusi ini akan di sampaikan ke kadin pusat untuk di sampaikan juga ke pemerintah pusat. “sehingga pusat bisa ambil landasan dari diskusi hari ini. ketika diminta masukan dari pusat, sehingga kadin pusat punya masukan strategis sesuai kondisi di lapangan,” ungkapnya. (pip/c1/yud)