Cak Imin Atensi Temuan Transaksi Mencurigakan Ditindaklanjuti

JAKARTA - Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta agar temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 ditindaklanjuti pihak terkait. Ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh didiamkan begitu saja.

“Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan,” ujarnya kepada wartawan di Bekasi, Senin (18/12).

Cak Imin juga mengajak agar seluruh masyarakat mengawasi dugaan-dugaan praktek yang tidak benar jelang Pemilu 2024. Menurutnya, seluruh aparat mesti dipelototi masyarakat agar tidak melakukan hal yang tercela.

BACA JUGA:Satu Caleg Di Lamtim Meninggal Dunia, Kpu Gelar Pleno Pembatalan Calon

“Sekali lagi saya mengingatkan rakyat harus mengawasi seluruh aparat harus bertindak objektif, adil, tidak memihak,” tegasnya.

“Kalau ada polisi, kalau ada TNI, kalau ada PPATK yang memihak, kita foto, kita viralkan, kita adukan ke presiden karena saya yakin presiden akan objektif,” tandas Ketua Umum PKB itu.

Sebelumnya, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengakui, transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. PPATK mencatat, pihaknya menerima kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses Pemilu.

“Kita dapati transakai terkait pemilu ini masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikannya lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi mencurigakan, dan segala macam,” ungkap Ivan di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12).

BACA JUGA:KPU Tanggamus Mulai Fasilitasi APK

Ivan menjelaskan, rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang sudah disiapkan justru tidak mengalami peningkatan. Padahal, RKDK itu seharusnya menjadi tempat penampungan dana kampanye.

“Kita kan beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita, RKDK rekening khusus dana kampanue itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik, ya itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya,” ucap Ivan.

Ivan menduga, ada ketidaksesuaian perolehan maupun penggunaan dana kampanye. Karena itu, ia mempertanyakan RKDK itu cenderung tak bergerak transaksinya, khawatir ada sumber yang salah dari pembiayaan kampanye.

BACA JUGA:Hoaks Jadi Ancaman Besar Pemilu

“Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana, kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang apa mendapatkan sumber dari hasil ilegal, dipakai untuk membantu,” ujar Ivan.