Kenaikan Subsidi Listrik 2026 Picu Kekhawatiran

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 11 Jul 2025 - 21:12

-- FOTO DISWAY.ID/BIANCA KHAIRUNNISA-

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reformasi subsidi bertarget berbasis data DTKS dan data rekening listrik. Sebagai contoh, rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450VA dan 900VA pra bayar perlu tetap mendapatkan subsidi penuh.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) listrik bagi kelompok miskin sebagai kompensasi bila harga listrik disesuaikan.

’’Ke depan, reformasi subsidi listrik bukan sekadar kewajiban fiskal. Melainkan keharusan moral negara untuk memastikan rakyat miskin dan rentan terlindungi dari ketidakpastian harga energi sambil menata fiskal untuk pembangunan jangka panjang,” tutur Achmad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa keputusan penambahan subsidi listrik ini sendiri dilakukan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat, serta untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional.

Selain itu, Airlangga juga menambahkan bahwa stimulus ini sendiri ditujukan untuk pelanggan PLN dengan daya listrik maksimal 1.300 VA. ’’Kita turunkan di bawah 1.300 VA, kalau kemarin kan sampai 2.200 VA,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) pada triwulan III atau periode Juli-September 2025 ini tarif listrik dipastikan tidak akan naik. ’’Triwulan III-2025 diputuskan tarif tetap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Jisman.

Atas perubahan ini, tarif listrik pada periode Juli-September 2025 untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi juga telah dipastikan tidak akan mengalami perubahan. Hal ini juga turut diterapkan kepada tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi. (disway.id/c1)

kenaikan subsidi listrik 2026 picu kekhawatiran                             ekonom peringatkan risiko salah sasaran
jakarta - rencana pemerintah menaikkan subsidi listrik menjadi rp97,37 triliun hingga rp104,97 triliun pada 2026 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. ekonom dan pengamat ekonomi menilai angka kenaikan tersebut sangatlah besar, yakni setara hampir 5 persen dari total belanja negara untuk kesehatan dan pendidikan di rapbn.
ekonom sekaligus pakar kebijakan publik universitas pembangunan nasional veteran jakarta achmad nur hidayat mengatakan kebijakan penambahan subsidi ini berpotensi salah sasaran jika tidak dikelola dengan baik.
 
’’pertanyaan ini bukan sekadar menyoal angka anggaran, melainkan menyoal keadilan distribusi fiskal dan efektivitas kebijakan publik kita. masalahnya, apakah tambahan subsidi listrik sebesar itu akan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan yaitu masyarakat miskin dan rentan atau justru dinikmati kelompok menengah-atas yang memiliki daya beli lebih tinggi?” ungkap achmad.
 
kekhawatiran ini sendiri juga didasari oleh data world bank 2017 dan asian development bank 2021, yang menunjukkan 40 persen rumah tangga terkaya (desil 7–10) menikmati 50–60 persen subsidi listrik, sedangkan 40 persen rumah tangga termiskin hanya menikmati sekitar 20–25 persen subsidi. di sisi lain, rumah tangga miskin di wilayah rural terpencil kerap belum teraliri listrik pln sama sekali. jika pun ada, konsumsinya sangat kecil sehingga subsidi yang mereka nikmati pun minimal.
’’artinya, tambahan subsidi listrik rp105 triliun akan dinikmati lebih besar oleh kelompok menengah-atas. meskipun bagi mereka, manfaat tambahan itu tidak signifikan terhadap kesejahteraan,” ungkap achmad.
 
 
achmad menambahkan, jika pemerintah memang ingin menaikkan subsidi listrik diperlukan juga adanya pengarahan ulang pada kebijakan subsidi tersebut.
 
dalam hal ini, achmad menyatakan bahwa pemerintah dapat mengalihkan sebagian subsidi menjadi investasi transisi energi terbarukan. 
 
cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reformasi subsidi bertarget berbasis data dtks dan data rekening listrik. sebagai contoh, rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450va dan 900va pra bayar perlu tetap mendapatkan subsidi penuh. 
 
selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan langsung tunai (blt) listrik bagi kelompok miskin sebagai kompensasi bila harga listrik disesuaikan. 
 
’’ke depan, reformasi subsidi listrik bukan sekadar kewajiban fiskal. melainkan keharusan moral negara untuk memastikan rakyat miskin dan rentan terlindungi dari ketidakpastian harga energi sambil menata fiskal untuk pembangunan jangka panjang,” tutur achmad.
 
sebelumnya, menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menyatakan bahwa keputusan penambahan subsidi listrik ini sendiri dilakukan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat, serta untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional.
 
selain itu, airlangga juga menambahkan bahwa stimulus ini sendiri ditujukan untuk pelanggan pln dengan daya listrik maksimal 1.300 va. ’’kita turunkan di bawah 1.300 va, kalau kemarin kan sampai 2.200 va,” ucapnya.
 
di sisi lain, direktur jenderal ketenagalistrikan jisman p. hutajulu kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) menyatakan bahwa tarif tenaga listrik pt pln (persero) pada triwulan iii atau periode juli-september 2025 ini tarif listrik dipastikan tidak akan naik. ’’triwulan iii-2025 diputuskan tarif tetap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar jisman.
 
atas perubahan ini, tarif listrik pada periode juli-september 2025 untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi juga telah dipastikan tidak akan mengalami perubahan. hal ini juga turut diterapkan kepada tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi. (disway.id/c1)