Perangi LGBT, Wali Kota Instruksikan Pamong

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 10 Jul 2025 - 21:01

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana saat memberikan keterangan pers terkait upaya pencegahan penyebaran konten pornografi. -FOTO DOK. RLMG -

perangi lgbt, wali kota instruksikan pamong                            bandarlampung – menyusul pengungkapan jaringan grup media sosial yang menyebarkan konten pornografi dan melibatkan puluhan ribu anggota, wali kota bandarlampung eva dwiana mengambil langkah cepat guna menjaga kondusivitas sosial di wilayahnya.
eva menginstruksikan para pamong dari tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga yang dinilai mencurigakan.
’’kami minta pamong ikut aktif menjaga lingkungan masing-masing, termasuk mengamati aktivitas yang dinilai tidak wajar, untuk mencegah hal-hal negatif menyebar di masyarakat,” kata eva dwiana di bandar lampung, rabu (10/7/2025).
sebelumnya, sejumlah akademisi, anggota legislatif, dan komnas perlindungan anak menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya kasus penyebaran konten pornografi serta perilaku menyimpang di lampung. hal ini mencuat setelah aparat kepolisian mengungkap aktivitas ilegal dalam grup-grup media sosial tertutup.
menanggapi hal tersebut, eva menyatakan pemkot juga tengah menyiapkan regulasi daerah (perda) sebagai dasar hukum untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas menyimpang di masyarakat.
selain mengerahkan pamong, pemkot bandar lampung juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan patroli dan pemantauan rutin di sejumlah titik rawan.
“kami akan terus bekerja sama dengan kepolisian agar pengawasan di lingkungan masyarakat berjalan maksimal. ini penting agar anak-anak kita terlindungi dari hal-hal negatif,” ujar eva.
upaya pencegahan ini diharapkan dapat menekan ruang gerak oknum penyebar konten ilegal serta mencegah dampak sosial yang lebih luas di tengah masyarakat. 
dalam kesempatan itu, eva dwiana juga menyampaikan kekhawatirannya atas keberadaan kelompok lgbt yang dinilai mulai menunjukkan eksistensinya secara terbuka, bahkan dikhawatirkan menyusup ke dunia pendidikan.
“saya tegaskan kepada seluruh rt, linmas, lurah, camat, babinsa, dan bhabinkamtibmas, kota bandar lampung harus diawasi dengan ketat. jika ada pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, segera dihentikan. ini bagian dari upaya kita untuk mencegah dan menghilangkan praktik lgbt yang saat ini sedang marak dibicarakan,” katanya.
tegas eva juga meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan di lingkungan masing-masing. 
menurutnya, jika ditemukan aktivitas mencurigakan, warga diminta segera melapor kepada aparatur lingkungan seperti rt, aparat kelurahan, babinsa, atau bhabinkamtibmas.
“pemerintah kota juga telah bekerja sama dengan polresta bandar lampung untuk melakukan monitoring langsung ke lingkungan-lingkungan warga,” tambahnya.
lebih lanjut, eva dwiana mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membahas penyusunan peraturan daerah (perda) sebagai langkah hukum untuk membatasi ruang gerak komunitas lgbt di wilayahnya.
“sedang kita diskusikan, insha allah minggu depan keluar,” tutupnya.
pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah kota bandar lampung dalam menjaga norma sosial dan budaya lokal, serta menanggapi keresahan masyarakat terhadap isu-isu yang dianggap bertentangan dengan nilai yang dianut mayoritas warga. 
sebelumnnya kekhawatiran atas maraknya perilaku menyimpang lgbt (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di provinsi lampung kembali mencuat ke permukaan.
sejumlah tokoh dan elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan lampung anti-lgbt mendesak pemerintah daerah dan dprd lampung segera merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah (perda) anti-lgbt.
desakan ini mengemuka dalam kegiatan diskusi dan realisasi perda anti-lgbt yang digelar di aula institut informatika dan bisnis (iib) darmajaya, bandarlampung, kamis (3/7).
hadir dalam forum tersebut sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, hingga perwakilan masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di lampung.
salah satu tokoh yang lantang menyuarakan hal ini adalah sekretaris yayasan alfian husin dan mantan rektor iib darmajaya dr. ir. firmansyah y. alfian. ia menyampaikan keprihatinannya atas fenomena yang disebutnya sebagai ’’darurat lgbt” di lampung.
’’sudah banyak grup facebook dengan ribuan anggota yang diduga merupakan komunitas lgbt. ini kondisi yang sangat memprihatinkan dan perlu tindakan nyata, bukan sekadar opini,” tegas firmansyah.
ia menyebutkan bersama dewan dakwah lampung telah menyatakan sikap tegas menolak keberadaan lgbt dan mendorong agar pemerintah bertindak dengan langkah konkret melalui regulasi daerah.
dalam paparannya, firmansyah mengusulkan enam langkah strategis untuk menekan penyebaran lgbt di lampung. di antaranya sosialisasi terbuka, di mana perlunya kampanye terbuka mengenai bahaya lgbt, dengan melibatkan media massa dan tokoh masyarakat. ’’kita tidak bisa lagi malu-malu bicara soal ini,” tandasnya.
kemudian pendidikan seksual sejak dini, yakni pendidikan seksual yang komprehensif dan sesuai usia perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak, terutama di media sosial, harus diperkuat.
lalu peran guru di sekolah harus menjadi sahabat dan pembimbing siswa, bukan sekadar pengajar formal. optimalisasi pendidikan agama yang dinilai harus dimaksimalkan sebagai upaya pembinaan moral.
terakhir, adanya penindakan tegas yang mendorong adanya sanksi hukum tegas bagi pelaku lgbt untuk memberi efek jera.
’’perda anti-lgbt dapat menjadi payung hukum yang memuat langkah preventif, edukatif, hingga penindakan. kita tidak bisa menunggu lebih lama,” tegasnya.
ketua tp sriwijaya lampung nurhasanah juga menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan percepatan perda anti-lgbt. ia menyebutkan tp sriwijaya terdiri dari akademisi hingga politisi yang siap mendorong langkah advokasi ke tingkat legislatif dan eksekutif.
’’kami sudah melakukan berbagai audiensi dan akan terus mendorong agar perda ini segera dibahas dan disahkan,” ujarnya.
sementara itu, koordinator lampung anti-lgbt habib umar assegaf yang memandu jalannya diskusi menyampaikan masyarakat kini semakin sadar dan sepakat bahwa lgbt adalah penyakit sosial yang harus dilawan secara sistematis.
dalam diskusi tersebut juga muncul sejumlah usulan keras. di antaranya pemberian sanksi berat seperti kebiri hingga hukuman mati bagi pelaku lgbt. beberapa peserta bahkan menyoroti pentingnya tim referensi yang bisa merujuk pada perda serupa yang telah diterapkan di daerah seperti cianjur, bogor, dan garut.
peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti lampung tengah, pesawaran, dan lampung timur pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh percepatan regulasi ini, baik dari gerakan masyarakat (bottom-up) maupun dorongan dari pemerintah dan dprd (top-down).
’’media juga harus ambil peran, blow-up isu ini untuk menjadi gerakan bersama,” ujar salah satu peserta diskusi.
peserta diskusi juga sepakat untuk segera melakukan audiensi ke dprd lampung, gubernur, hingga polda lampung sebagai langkah strategis mempercepat lahirnya regulasi yang mengatur larangan terhadap perilaku lgbt.
’’gerakan ini harus simultan dari atas dan bawah. harus ada keseriusan semua pihak,” pungkas habib umar. (gds/mel/c1/abd)