Sah! MA Larang Ekspor Pasir Laut

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 04 Jul 2025 - 21:33

-GRAFIS/EDWIN RADAR LAMPUNG-

sah! ma larang ekspor pasir laut                             bandarlampung - mahkamah agung (ma) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap peraturan pemerintah (pp) nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. 
dalam putusannya, ma menilai beberapa pasal dalam regulasi tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan.
dosen asal surakarta, muhammad taufiq, merupakan sosok pemohon uji materiil dengan nomor: 5 p/hum/2025. sedangkan pihak termohon yakni presiden republik indonesia.
’’menyatakan pasal 10 ayat (2), pasal 10 ayat (3), dan pasal 10 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 56 undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan karenanya tidak berlaku untuk umum,” bunyi putusan tersebut, dikutip dari beritasatu.
“memerintahkan kepada termohon untuk mencabut pasal 10 ayat (2), pasal 10 ayat (3) dan pasal 10 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut,” sambungnya.
selain menyatakan ketiga ayat tersebut tidak berlaku, ma juga memerintahkan pemerintah untuk mencabutnya.
baca juga:urban farming: alternatif praktis kemandirian pangan
pemerintah dihukum membayar biaya perkara sebesar rp1 juta. putusan ini ditetapkan pada senin, 2 juni 2025, oleh ketua majelis irfan fachruddin dengan anggota lulik tri cahyaningrum dan yosran.
berikut isi pasal 10 pp nomor 26 tahun 2023 yang menjadi objek permohonan pengujian: (2) pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasir laut dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut;
(3) penjualan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan;
(4) izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pemohon disebut mendalilkan objek pengujian tersebut bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni pasal 56 uu nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan.
berikut adalah bunyinya: (1) pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut; (2) pelindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut.
(3) pemerintah bekerja sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
ma dalam pertimbangannya menyatakan, pp nomor 26 tahun 2023 bertentangan dengan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam pasal 56 uu kelautan nomor 32 tahun 2014. 
padahal uu tersebut dimaksudkan demi penanganan kerusakan lingkungan laut melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari pencemaran.
ma memandang pemerintah belum serius menangani masalah lingkungan pesisir. untuk itu, kebijakan terkait penjualan pasir laut dinilai tergesa-gesa dan tidak hati-hati.
baca juga: kenaikan tarif ojol dinilai jadi bumerang bagi mitra driver
“karena itu menurut mahkamah agung, pengaturan komersialisasi hasil sedimentasi di laut berupa penjualan pasir laut di dalam objek permohonan, adalah kebijakan yang terburu-buru dan tidak mempertimbangkan aspek kehati-hatian, karena dapat mereduksi kebijakan optimalisasi pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang bersifat non komersial,” demikian bunyi putusan.
terpisah, terkait putusan mk tersebut, kabid pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (psdkp) dinas kelautan dan perikanan (dkp) provinsi lampung hardian sy. prayitno menyampaikan beberapa poin.
kata hardian, masyarakat, ngo hingga lsm banyak memberikan masukan kepada dkp agar menyampaikan kepada kementerian kelautan dan perikanan (kkp) perihal adanya dibukanya kran ekspor pasir laut. 
tetapi, hardian menerangkan jika hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini kkp. 
baca juga:uji publik buku sejarah nasional dimulai
“dengan adanya putusan mk ini tentu saja ini menjadi keputusan yang merespon keberatan publik diatas khususnya di wilayah pesisir,” ujar hardian saat dihubungi radarlampung.
kemudian, hardian menerangkan, dengan putusan ma yang mencabut pasal tentang dibolehkannya ekpor sedimentasi hasil laut ini tentunya sejalan dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) provinsi lampung tahun 2023–20 43.
dimana dalam perda rtrw provinsi lampung tersebut kegiatan penambangan pasir tidak di akomodir.  
lanjut hardian, bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh dkp provinsi lampung tentu sesuai peraturan. 
tetapi tentu saja dkp lampung saat ini masih menunggu menunggu perpres dan aturan turunannya pasca putusan ma ini. “saat ini kita masih menunggu turunan aturannya,” ucapnya. (pip/c1/yud)