Kemiskinan Ekstrem Diklaim Sudah Turun Jadi 0,83 Persen

JAKARTA - Pemerintah mencatat realisasi belanja negara 2024 naik 7,6 persen menjadi Rp3.359,8 triliun dibanding tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kenaikan anggaran ini berdampak nyata, seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan perlindungan sosial dan stabilitas nasional. Menurutnya, kebijakan belanja yang terarah dan terukur telah memberi dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

 

’’Kebijakan belanja terarah dan terukur dan memberi dampak nyata. Angka kemiskinan menurun hingga 9,03 persen pada Maret 2024 dan pada bulan September kembali menurun ke 8,57 persen. Kemiskinan ekstrem menurun dengan capaian mendekati 0 atau 0,83 persen,” ujar Sri Mulyani dalam agenda Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2024 di Rapat Paripurna ke-21 DPR RI, Selasa (1/7/2025).

 

Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan perbaikan. Per Agustus 2024, pengangguran turun menjadi 4,91 persen. Menurut Sri Mulyani, capaian ini menunjukkan bahwa belanja negara benar-benar diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

 

Pemerintah juga memperkuat peran transfer ke daerah melalui peningkatan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Langkah ini dilakukan guna mendorong peningkatan kualitas layanan publik di berbagai daerah serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.

 

“Belanja diarahkan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, dan mendukung program pembangunan nasional dan agenda nasional termasuk pemilihan umum,” lanjut Sri Mulyani.

 

Dalam laporan yang sama, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pengelolaan fiskal selama tahun 2024 dilakukan secara hati-hati (pruden), seiring meningkatnya kebutuhan agenda nasional. Ia menekankan pentingnya efisiensi belanja dan pemanfaatan anggaran untuk program-program yang memiliki dampak langsung pada rakyat.

 

Kementerian Keuangan juga menyebut bahwa capaian ini akan menjadi fondasi kuat bagi kesinambungan kebijakan fiskal di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mulai 2025. Fokus pemerintah tetap pada perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta stabilitas fiskal jangka panjang. (beritasatu.com/c1)