Penyaluran Kredit Bank ke UMKM Lesu

UMKM: Pekerja menyelesaikan pembuatan konveksi pakaian Lebaran di R. Clarisi Collection pada sentra UMKM Konveksi Bulak Timur, Depok, Jawa Barat.--FOTO DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM
Pada Mei Hanya Tumbuh 1,9 Persen
JAKARTA - Penyaluran kredit perbankan ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin turun. Hanya tumbuh 1,9 persen year-on-year (yoy) per Mei 2025. Padahal, Bank Indonesia (BI) memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk setiap penyaluran ke sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak perekonomian.
Penyaluran kredit kepada UMKM melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,3 persen YoY. Meski secara nominal, perbankan telah menyalurkan sebanyak Rp1.401,2 triliun hingga pertengahan Mei 2025.
"Pertumbuhan ini didorong oleh kredit UMKM skala kecil yang meningkat sebesar 9,6 persen di tengah kontraksi pada kredit skala menengah sebesar 1 persen," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Selasa (24/6).
Berdasarkan jenis penggunaannya, lanjut Ramdan, pertumbuhan kredit UMKM dipengaruhi oleh peningkatan kredit investasi dan modal kerja. Meski, peningkatan kedua penggunaan kredit itu masih lebih rendah dari pertumbuhan pada April 2025. "Masing-masing masih tumbuh 5,3 persen dan 0,6 persen secara YoY," ujarnya.
Secara nominal, kredit investasi yang disalurkan mencapai Rp392,1 triliun. Sedangkan, kredit modal kerja senilai Rp1.009,1 triliun. Di sisi lain, pembiayaan ke sektor mikro justru terkontraksi 1,9 persen YoY.
Dalam rapat dewan Gubernur BI pada 18 Juni 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 akan berada pada kisaran 8-11 persen. Bank sentral terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Termasuk melalui kebijakan insentif KLM.
Total insentif KLM hingga pekan kedua Juni 2025 mencapai Rp372 triliun. Rinciannya, disalurkan kepada kelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp164 triliun dan bank umum swasta nasional (BUSN) senilai Rp166,4 triliun. Sedangkan kepada bank pembangunan daerah (BPD) mencapai Rp36 triliun dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp5,6 triliun.