ASN Lampung Didorong Wujudkan Layanan Publik Digital, Sekprov: Masyarakat Tak Mau Dilayani Lambat

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 24 Jun 2025 - 20:19

Sekprov Lampung Marindo Kurniawan saat membuka pelatihan kepemimpinan administrator di BPSDM Lampung. -FOTO BIRO ADPIM PEMPROV LAMPUNG -

BANDARLAMPUNG – Aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Lampung diminta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat kemampuan transformasi birokrasi, terutama di bidang digitalisasi layanan.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pemprov berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik sesuai arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat pelantikan Sekprov, 20 Juni lalu.

Salah satu langkah konkretnya, lanjut Marindo, melalui pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi pejabat struktural.

“ASN harus mampu bekerja cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Masyarakat tidak lagi bisa menerima pelayanan yang lamban dan tidak responsif,” tegas Marindo saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Aula BPSDM Lampung, Selasa (24/6/2025).

Ia menambahkan bahwa transformasi digital menjadi kunci utama mewujudkan birokrasi masa depan yang efisien dan adaptif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk mendukung Visi Indonesia 2045.

Pemprov Lampung, kata dia, telah mengambil sejumlah langkah untuk mendukung transformasi digital tersebut, seperti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, penataan kelembagaan, hingga reformasi pelayanan publik berbasis digital yang inklusif.

“Transformasi layanan publik sudah menjadi keniscayaan. Kita harus berani bergerak menuju layanan digital yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Marindo juga menyebut penerapan sistem kerja seperti Integrated Digital Workspace dan flexiwork sebagai langkah konkret meningkatkan fleksibilitas kerja ASN tanpa mengurangi produktivitas.

Ia pun mengajak seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan. “Saya berharap pelatihan ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, serta mendukung tercapainya visi Gubernur Lampung: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” kata Marindo.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Lampung Muhammad Alhusnuriski menjelaskan, penyelenggaraan PKA bertujuan mengembangkan kompetensi pejabat administrator sesuai standar manajerial untuk mendukung transformasi birokrasi ke depan. (pip/c1/abd)

asn lampung didorong wujudkan layanan publik digital, sekprov: masyarakat tak mau dilayani lambat                            bandarlampung – aparatur sipil negara (asn) di provinsi lampung diminta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat kemampuan transformasi birokrasi, terutama di bidang digitalisasi layanan.
sekretaris provinsi (sekprov) lampung marindo kurniawan mengatakan pemprov berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik sesuai arahan gubernur rahmat mirzani djausal saat pelantikan sekprov, 20 juni lalu.
salah satu langkah konkretnya, lanjut marindo, melalui pelatihan kepemimpinan administrator (pka) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi pejabat struktural.
“asn harus mampu bekerja cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil. masyarakat tidak lagi bisa menerima pelayanan yang lamban dan tidak responsif,” tegas marindo saat membuka pelatihan kepemimpinan administrator di aula bpsdm lampung, selasa (24/6/2025).
ia menambahkan bahwa transformasi digital menjadi kunci utama mewujudkan birokrasi masa depan yang efisien dan adaptif, sesuai dengan arahan presiden prabowo untuk mendukung visi indonesia 2045.
baca juga:11 karyawan toko kosmetik di bandar lampung gelapkan barang, kerugian capai ratusan juta
pemprov lampung, kata dia, telah mengambil sejumlah langkah untuk mendukung transformasi digital tersebut, seperti penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) secara terintegrasi, penataan kelembagaan, hingga reformasi pelayanan publik berbasis digital yang inklusif.
“transformasi layanan publik sudah menjadi keniscayaan. kita harus berani bergerak menuju layanan digital yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
marindo juga menyebut penerapan sistem kerja seperti integrated digital workspace dan flexiwork sebagai langkah konkret meningkatkan fleksibilitas kerja asn tanpa mengurangi produktivitas.
ia pun mengajak seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan. “saya berharap pelatihan ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, serta mendukung tercapainya visi gubernur lampung: bersama lampung maju menuju indonesia emas,” kata marindo.
sementara itu, kepala bpsdm provinsi lampung muhammad alhusnuriski menjelaskan, penyelenggaraan pka bertujuan mengembangkan kompetensi pejabat administrator sesuai standar manajerial untuk mendukung transformasi birokrasi ke depan. (pip/c1/abd)

Tag

Share