Komisi IV DPRD Lamteng Perjuangkan 31 Ribu Warga Masuk PBI BPJS Kesehatan

komisi iv dprd lamteng perjuangkan 31 ribu warga masuk pbi bpjs kesehatan komisi iv dprd lampung tengah tengah mengupayakan solusi atas persoalan jaminan kesehatan ribuan warganya yang kini tak lagi tercakup dalam program penerima bantuan iuran (pbi) bpjs kesehatan. dalam rapat yang melibatkan bpjs kesehatan, dinas sosial, dinas kesehatan, serta rsud de-mang sepulau raya, dprd membahas rencana penambahan kuota pbi bagi sekitar 31 ribu warga kurang mampu. ketua komisi iv dprd lamteng, meri andriani, menyatakan bahwa pembiayaan penambahan peserta pbi dimungkinkan melalui alokasi dana dari pajak rokok. ketua komisi iv dprd lamteng, meri andriani-foto ist - baca juga:reses dprd lamteng dapil v, warga suarakan pemerataan pembangunan dan layanan publik "sebagian dari penerimaan pajak rokok, baik yang diterima provinsi maupun kabupaten/kota, wajib dialokasikan minimal 50 persen untuk pelayanan kesehatan masyarakat. ini bisa dimanfaat-kan untuk mendukung pembiayaan iuran peserta pbi," jelas meri, belum lama ini. tak hanya membahas penambahan kuota, komisi iv juga menyoroti perlunya sistem layanan terpadu untuk mempermudah akses warga yang membutuhkan jaminan kesehatan namun be-lum terdaftar sebagai peserta pbi. -- baca juga:pemkot bandar lampung klaim belum terima dbh dari pemprov persoalan ini mencuat setelah terungkap bahwa sebanyak 38.000 warga lampung tengah telah dinonaktifkan dari daftar pbi per 1 januari 2025. informasi tersebut disampaikan kepala bpjs kesehatan cabang metro, dr. bellza rizki ananta (dr. tata), saat menghadiri rapat dengar pen-dapat dengan komisi iv dprd pada rabu, 8 januari 2025. menurut dr. tata, penghapusan tersebut mencakup 25.000 peserta yang sebelumnya ditanggung oleh kementerian sosial, serta sekitar 13.800 peserta dari pbi pemerintah provinsi lampung. -- baca juga:pln up3 pringsewu sigap pulihkan listrik ribuan warga terdampak gangguan jaringan "per desember 2024, total peserta pbi dari kemensos untuk lamteng mencapai 543.000 jiwa. namun, setelah penyesuaian awal tahun 2025, jumlah itu berkurang menjadi 518.838 jiwa," ungkapnya. lebih memprihatinkan, pemkab lampung tengah saat ini baru mampu menanggung 15.260 jiwa sebagai peserta pbi dari total penduduk sekitar 1,38 juta jiwa, atau hanya sekitar 1,1 persen dari total populasi. baca juga:kalah dari australia, timnas voli finish peringkat 6 di avc nations cup penonaktifan kepesertaan, menurut dr. tata, bisa disebabkan berbagai faktor. mulai dari peserta yang telah meninggal dunia, perubahan status pekerjaan, hingga perpindahan segmen kepesertaan. "contohnya, ada peserta yang awalnya tidak bekerja dan layak mendapat bantuan, tapi kini sudah memiliki pekerjaan tetap, sehingga dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima pbi," jelasnya. dprd bersama instansi terkait berkomitmen untuk memperjuangkan penambahan kuota agar masyarakat miskin tetap bisa mengakses layanan kesehatan secara layak dan gratis. (*)  

Tag

• # pbi bpjs kesehatan
• # dprd lampung tengah
• # kesehatan
• # dinas kesehatan

Share

• 
• 
• 
• 
•