50 Ribu Ojol Siap Kepung Istana, Garda Indonesia Ancam Off Bid Nasional

JAKARTA – Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia berencana menggelar aksi besar-besaran bertajuk Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI pada 21 Juli 2025.
Aksi tersebut ditargetkan diikuti 50 ribu pengemudi ojol dari Jabodetabek dan berbagai daerah di Indonesia.
Tak hanya itu, Garda Indonesia juga mengancam sekitar 500 ribu pengemudi ojol di seluruh Indonesia akan melakukan aksi mematikan aplikasi secara massal (off bid) sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.
“Kami bersama berbagai aliansi ojol se-Jabodetabek dan daerah-daerah lain akan melaksanakan aksi ‘Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI’, dengan target 50.000 ojol masuk Jakarta secara bergelombang,” kata Kadiv Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata, Minggu (21/6/2025).
Dalam aksi tersebut, massa ojol akan membawa lima tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang transportasi online.
Menetapkan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen.
Memberikan diskresi tarif untuk layanan pemesanan makanan dan pengantaran barang.
Melakukan audit investigatif atas potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi yang dianggap diambil sepihak oleh aplikator tanpa transparansi.
Menghapus program promo dan pengkotakan pengemudi, seperti program aceng, slot, hub, member, hemat, dan lainnya.
Yudha mengatakan aksi ini digelar lantaran tuntutan serupa yang disampaikan dalam Aksi 205 pada 20 Mei 2025 lalu belum mendapat tanggapan resmi dari Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.
Lebih lanjut, ia menuding Kemenhub lebih mengutamakan kepentingan pengusaha aplikator dibanding aspirasi para pengemudi ojol.
“Ini bentuk pelecehan dari penyelenggara negara terhadap rakyatnya. Saat aksi 20 Mei lalu, Menteri Perhubungan tidak mau menerima perwakilan kami,” tegas Yudha.
Ia berharap Presiden Prabowo membuktikan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, bukan justru mendukung perusahaan aplikator yang merugikan pengemudi.
Sementara itu, Ketua Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menegaskan, aksi ini menargetkan adanya keputusan langsung dari Presiden Prabowo terkait tuntutan ojol.
“Kalau tidak ada jawaban, aksi besar-besaran akan terus berlanjut. Ini perlawanan yang tidak akan berhenti sampai ada keputusan,” tegas Igun.
Igun juga berharap aksi berjalan damai, meskipun tidak bisa menjamin sepenuhnya situasi tetap kondusif jika tuntutan terus diabaikan pemerintah.
“Semoga Menteri Perhubungan bisa merespons tuntutan kami agar tidak terjadi kericuhan,” pungkasnya.
Sebelumnya,  Ribuan pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Roda 2 dan Roda 4 (Garda) Indonesia akan menggelar demo besar-besaran, Selasa (20/5).
Demo ojol tersebut nantinya terkonsentrasi di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI. Dengan massa aksi yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Cirebon, Bandung, Cikampek, Karawang, Palembang, Lampung, dan Banten Raya.
“Pada Selasa 20 Mei 2025 akan ada beberapa aliansi ikut serta antara lain APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI dan GEPPAK organisasi Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan, AKSI 205 nanti diperkirakan hampir seluruh kota di Indonesia akan digelar aksi serentak dan besar dengan estimasi total pengemudi online Roda 2 dan Roda 4 yang akan turun aksi sekitar 500.000 orang,” kata Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya, dikutip Senin (19/5).
Dalam demo tersebut, para ojol melayangkan tiga tuntutan. Salah satunya berkaitan dengan pelanggaran atas Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022 mengenai potongan biaya aplikasi 20 persen namun dilanggar hingga mencapai 50 persen.
Kedua, pihaknya juga menuntut agar para mitra ojek online untuk segera memiliki payung hukum. Adapun yang ketiga, tuntutannya berkaitan dengan revisi tarif diskon penumpang berupa penghapusan argo goceng (Aceng) hingga promo hemat.

Lewat demo besok, Garda berharap pihak Pemerintah tidak berdiam diri atas kekecewaan para pengemudi online roda dua dan roda empat selama ini yang mendiamkan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh aplikator-aplikator pelanggar regulasi.
“Saat Pemerintah tidak bisa bertindak maka kami Garda yang akan bertindak bersama rekan-rekan dari berbagai aliansi, organisasi, serikat, federasi dan konfederasi, kami akan bertindak keras dan tegas,” ujar Igun.
“Tidak ada ampun bagi aplikator-aplikator pelanggar aplikasi karena selama ini sejak tahun 2022 pengemudi online gabungan R2 dan R4 sudah sangat bersabar namun diremehkan oleh aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” tambahnya.
Selain aksi unjuk rasa, Garda bersama kawan-kawan juga melakukan aksi mematikan aplikasi massal atau offbid massal. Di mana pada 20 Mei 2025 Garda memperkirakan pemesanan apapun melalui aplikasi akan lumpuh sebagian ataupun total.
“Maka masyarakat Jakarta dan Indonesia agar memaklumi aksi offbid ini sebagai pembelajaran kami kepada pihak aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” ungkapnya. (disway/c1/abd)