Akademisi: Pertimbangkan Zero Truk di Jalan

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 20 Jun 2025 - 21:33

Radar Lampung Baca Koran--

Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk memberlakukan angkutan logistik menggunakan jalur logistik melalui jalur tol, jalur kereta api, maupun jalur laut.

“Hal utama saat ini peran industri dapat monitoring untuk kapasitas muatan pada angkutan logistik agar tidak melebihi kapasitas,” terangnya.

“Karena ingin mengejar target capaian pengiriman barang dan hemat dalam pembiayaan pengiriman barang maka memaksa pengiriman angkutan logistik yang tidak sesuai pada kapasitas dimensi dan berat kendaraan,” sambungnya.

Tentunya disampaikan Abi Berkah, adanya aturan tentang ODOL bagi bagi masyarakat berita ini menjadi kabar baik agar regulasi tersebut memberikan hal positif bagi infrastruktur jalan agar tidak terjadi kerusakan akibat beban berlebihan dari angkutan logistik, bahkan mengurangi angka kecelakaan.

“Tetapi disisi lain ada hal yang menjadi kurang baik bagi pada supir truk. Pemerintah harus bijak dalam memberikan solusi, regulasi ini tetap dijalankan tetapi bisa memberikan tarif angkutan logistik yang tidak memberatkan bagi pelaku industri,” ungkapnya.

“Perlu roadmap rencana atau panduan terperinci yang menggambarkan tahapan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Ini membantu tim dan stakeholder memahami posisi saat ini dan langkah selanjutnya dalam mencapai target,” sambungnya.

Roadmap dapat dibagi dalam tiga periode, misal jangka pendek (2025-2026), jangka menengah (2027 – 2029) dan jangka panjang (2030-2045). Di dalam roadmap ada program, indikator dan penanggungjawab dari Kementerian dan Lembaga terkait.

Selanjutnya, dapat dimulai dari proyek pemerintah dan BUMN yang tidak menggunakan truk ODOL.

Baru kemudian ke sektor atau wilayah lainnya. Kemudian, jangan lupa memasukkan pemberantasan pungli, upah standar pengemudi, perbaikan tunjangan fungsional petugas penguji kendaraan bermotor, penggunaan teknologi untuk pengendalian, pemberian insentif dan disinsentif.

Pungli angkutan logistik di Indonesia tidak seperti di negara lain yang memang minim sekali. Pungli itu dilakukan mulai dari premanisme maupun oknum yang menginginkan keuntungan. (pip/c1/yud)

akademisi: pertimbangkan zero truk di jalan                            bandarlampung - para sopir truk kini ramai berunjuk rasa di sejumlah kota di jawa menentang aturan baru tentang angkutan barang melebihi ukuran dan muatan atau sering disebut odol –singkatan dari over dimension over load, yang pelanggarnya diancam hukuman pidana.
sejumlah sopir truk memasang spanduk di kendaraan masing-masing dengan tulisan ’’tolong revisi uu odol, welcome to indonesia sopir truk odol dipenjara, sopir bukan kriminal, bukan menentang odol, melainkan ini tentang keluarga di rumah”.
dalam demo-demo tersebut, para sopir mengaku tidak ingin menyalahi aturan dengan mengangkut barang hingga kelebihan muatan. namun, tuntutan pasar dan industri memaksa mereka untuk membawa barang-barang di luar kapasitas truk sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 29 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur tentang kendaraan odol.
para sopir tidak memiliki solusi alternatif terhadap penerapan aturan tersebut sementara pasar dan industri belum mampu beradaptasi dengan peraturan itu.
lampung juga tidak terlepas dilalui oleh kendaraan odol. banyak kendaraan-kendaraan odol yang melintas di jalan lampung.
akademisi institut teknologi sumatera (itera) muhammad abi berkah nadi menilai menghentikan operasi truk kelebihan dimensi dan muatan (odol) adalah pilihan yang lebih aman dan bijaksana untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, dan menjaga kelancaran lalu lintas.
baca juga:cuaca ekstrem, nelayan congkel di bandar lampung takut melaut
dikatakan abi, aturan angkutan logistik sejak awal memang tidak seketat aturan angkutan penumpang. alhasil, banyak praktik di lapangan yang melenceng dari regulasi yang ada.
disampaikan abi berkah, pemerintah pusat memiliki niat baik dengan membuat regulasi pada angkutan logistik odol saat ini untuk mengurangi hal negatif di lalu lintas.
tetapi hal tersebut memberikan dampak yang kurang baik bagi pelaku industri dan supir truk. ada beberapa sektoral terutama angkutan logistik ini menganggap regulasi yang akan dibuat memberikan kerugian.
“dalam implementasi di lapangan banyak hal angkutan logistik odol yang di lalui jalan raya yang dimana jalan lalu lintas tersebut tidak layak dilalui pada angkutan logistik odol yang bisa menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan,” ujar abi berkah.
kejadian-kejadian ini, menurut abi, mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah pada regulasi aturan terhadap angkutan logistik odol.
baca juga:israel-iran memanas, sby sebut 5 figur penentu masa depan dunia
lanjut abi, untuk menerapkan kebijakan zero odol atau jalanan tanpa truk berlebih muatan mempertimbangkan beragam aspek. ’’salah satu komponen utama adalah meningkatkan daya saing industri,” ucapnya.
hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk memberlakukan angkutan logistik menggunakan jalur logistik melalui jalur tol, jalur kereta api, maupun jalur laut. 
“hal utama saat ini peran industri dapat monitoring untuk kapasitas muatan pada angkutan logistik agar tidak melebihi kapasitas,” terangnya.
“karena ingin mengejar target capaian pengiriman barang dan hemat dalam pembiayaan pengiriman barang maka memaksa pengiriman angkutan logistik yang tidak sesuai pada kapasitas dimensi dan berat kendaraan,” sambungnya.
tentunya disampaikan abi berkah, adanya aturan tentang odol bagi bagi masyarakat berita ini menjadi kabar baik agar regulasi tersebut memberikan hal positif bagi infrastruktur jalan agar tidak terjadi kerusakan akibat beban berlebihan dari angkutan logistik, bahkan mengurangi angka kecelakaan.
“tetapi disisi lain ada hal yang menjadi kurang baik bagi pada supir truk. pemerintah harus bijak dalam memberikan solusi, regulasi ini tetap dijalankan tetapi bisa memberikan tarif angkutan logistik yang tidak memberatkan bagi pelaku industri,” ungkapnya.
“perlu roadmap rencana atau panduan terperinci yang menggambarkan tahapan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. ini membantu tim dan stakeholder memahami posisi saat ini dan langkah selanjutnya dalam mencapai target,” sambungnya.
baca juga:marindo siap wujudkan cita-cita kecil gubernur mirza untuk lampung maju
roadmap dapat dibagi dalam tiga periode, misal jangka pendek (2025-2026), jangka menengah (2027 – 2029) dan jangka panjang (2030-2045). di dalam roadmap ada program, indikator dan penanggungjawab dari kementerian dan lembaga terkait.
selanjutnya, dapat dimulai dari proyek pemerintah dan bumn yang tidak menggunakan truk odol. 
baru kemudian ke sektor atau wilayah lainnya. kemudian, jangan lupa memasukkan pemberantasan pungli, upah standar pengemudi, perbaikan tunjangan fungsional petugas penguji kendaraan bermotor, penggunaan teknologi untuk pengendalian, pemberian insentif dan disinsentif.
pungli angkutan logistik di indonesia tidak seperti di negara lain yang memang minim sekali. pungli itu dilakukan mulai dari premanisme maupun oknum yang menginginkan keuntungan. (pip/c1/yud)