Menperin: Kawasan Industri Jadi Pilar Penting Perekonomian Nasional

JAKARTA — Dalam situasi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, peran kawasan industri semakin vital sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan perlunya dukungan kebijakan strategis yang inklusif dan berkelanjutan guna memperkuat sektor tersebut.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kawasan industri terbukti menjadi katalisator masuknya investasi sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan sektor industri di berbagai daerah.
“Selama ini kawasan industri telah menjadi katalisator bagi masuknya investasi hingga penumbuhan dan pemerataan sektor industri di berbagai daerah,” ujar Agus di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Agus menambahkan, salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing kawasan industri adalah pemberlakuan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri. Kebijakan ini dinilai mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional pelaku industri.
“Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri wajib berlokasi di kawasan industri. Ini memberikan banyak manfaat, termasuk ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, serta pasokan bahan baku dan energi,” jelasnya.
Namun, Agus mengakui implementasi kebijakan HGBT masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Selain belum optimal di seluruh kawasan industri, tingginya harga gas industri masih menjadi persoalan klasik yang harus segera dicari solusinya.
Ia pun berharap dengan ditetapkannya kelanjutan kebijakan HGBT oleh Presiden Prabowo Subianto, implementasinya dapat berjalan lebih baik dan menyeluruh.
“Saat HKI (Himpunan Kawasan Industri) bertanya bagaimana memastikan ketersediaan gas, saya akan perjuangkan. Jika suplai gas nasional dirasa kurang atau harganya tidak sesuai regulasi, industri harus diberikan fleksibilitas untuk mendapatkan gas dari sumber lain, termasuk luar negeri,” tegas Agus.
Saat ini, Indonesia memiliki 170 kawasan industri dengan tingkat okupansi mencapai 58,39 persen. Dalam lima tahun terakhir, terdapat penambahan 52 kawasan industri baru.
Menurut Agus, perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bahwa kawasan industri tetap menjadi destinasi utama investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sebelumnya, Pemerintah tengah mendorong perekonomian rakyat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 4-5 tahun mendatang. Butuh kolaborasi berbagai pihak dan transformasi menyeluruh untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan, rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045. Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
RPJPN memiliki lima sasaran visi. Yaitu pendapatan per kapita Indonesia setara dengan negara maju dan masuk ke dalam ekonomi lima besar dunia, kemiskinan menurun hingga 0,5-0,8 persen, serta peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat.
Kemudian meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang diukur dengan indeks modal manusia yang terus meningkat dan intensitas emisi gas rumah kaca menurun hingga menuju net zero emission.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kata Febrian, tentunya diperlukan transformasi menyeluruh. Salah satunya transformasi ekonomi melalui pengembangan efek inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, pemanfaatan transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik. “Tidak kalah penting mendorong perkotaan sebagai pusat pertumbuhan,” ucapnya dalam CEO Forum di SCBD, Selasa (26/11).
Dalam periode 2025-2029, Febrian menegaskan Indonesia harus mampu tumbuh menuju 8 persen. Program Makan Bergisi Gratis (MBG) memiliki pengaruh yang luas untuk mengatasi kekurangan nutrisi, pencegahan stunting, kematian anak usia dini, dan berat badan balita di bawah ideal. Tentunya program ini juga akan berkontribusi menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih cedas, dan lebih produktif.
“Program ini juga menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan petani, dan meningkatkan daya beli masyarakat yang semua ini diperkirakan akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen basis poin (bps) per tahun,” kata Febrian.
Industrialisasi dan hilirisasi, lanjut Febrian, menjadi kebijakan sentral untuk membalikkan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat. Industrialisasi akan difokuskan pada beberapa sektor prioritas. Yakni, industri berbasis sumber daya alam, industri padat kerja berkelajutan, industri dasar kimia dan logam, serta industri yang padat teknologi.
“Jika industri industrialisasi ini kita lakukan secara terfokus dan komprehensif, perkiraan akan ada potensi tambahan PDB hingga USD156 miliar. Di sisi lain, pengembangan industri perlu juga memperhatikan aspek lingkungan agar daya saingnya terus dapat ditingkatkan,” ungkap Febrian.
Pembangunan ekonomi Indonesia akan berbasis koridor ekonomi. Seperti, koridor ekonomi Sumatera Utara diarahkan untuk mengembangkan industri berbasis sumber daya alam dan sekaligus sebagai hub ekonomi biru untuk bagian barat Indonesia. Koridor ekonomi Jawa sebagai kawasan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai super hub kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara.
“Selama periode lima tahun ke depan, ada 24 kawasan industri dan kawasan industri ekonomi khusus prioritas yang akan dikembangkan dan ditargetkan akan beroperasi,” beber Febrian.
Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, transformasi digital dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Febrian memperkirakan ekonomi digital Indonesia diperkirakan mampu tumbuh 8 kali dalam waktu kurang dari 10 tahun. Sehingga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen bps per tahun.  (disway/c1/abd)