Mensesneg Tegaskan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Jadi Prioritas

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara terkait wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Ia memastikan sejauh ini pemerintah belum memiliki rencana untuk membentuk lembaga tersebut.
’’Belum ada, belum. Saya belum lihat dan memang tidak ada (pembentukan BPN),” ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/6).
Prasetyo menegaskan, pembentukan BPN hanya akan dilakukan jika memang diperlukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara. “Dimungkinkan kita membentuk badan itu, iya. Tapi manakala memang diperlukan. Kalau tidak, ya tidak dibuat,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, saat ini pemerintah lebih memilih untuk memperkuat sistem dan kinerja instansi yang sudah ada. Terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Sekarang konsentrasi teman-teman di Kemenkeu. Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang baru terus bekerja keras memperbaiki kinerja, sistem, dan pendataan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal maraknya wacana pembentukan institusi-institusi baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang ramai dibahas adalah rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang disebut bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk diketahui, target penerimaan negara dalam APBN 2024 ditetapkan Rp2.809,29 triliun.
Meski begitu, Sri Mulyani belum membeberkan secara rinci terkait besarannya. Hanya, ia mengatakan bahwa penerimaan negara pada semester 2 sudah pulih, setelah sempat mengalami tekanan dan kontraksi pada semester 1. Hal ini disampaikannya saat menggantian Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan perdagangan bursa di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1).
’’Penerimaan negara yang tadi saya sampaikan di semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, di semester 2 sudah mulai pulih,” kata Sri Mulyani.
“Pada akhir tahun bahkan masih tumbuh, meskipun tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah, tumbuh dari tahun lalu meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” sambung Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa belanja sepanjang 2024 tercatat lebih besar dan mencapai dua digit. Pasalnya, sepanjang tahun ini ada sejumlah belanja yang membutuhkan banyak anggaran belanja, seperti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hingga digunakan untuk pembangunan IKN.
Selain itu, ada juga tambahan bantuan-bantuan sosial di dalam rangka menangani El Nino termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk, pompa air.
“Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat oleh karena itu belanja tumbuh tinggi di Kementerian/Lembaga bahkan tumbuhnya double digit dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani memastikan bahwa secara detail angka dari capaian APBN 2024 akan disampaikan dalam konferensi pers yang bakal digelar oleh Kemenkeu.
Tak hanya penerimaan negara dan belanja, Sri Mulyani memastikan bahwa defisit dalam APBN 2024 tercatat jauh lebih kecil dari yang ditetapkan dalam Laporan Semester atau Lapsem sebesar 2,7 persen.
“Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati Undang-Undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7. Jauh lebih kecil. Artinya, APBN kita tutup pada 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” ungkapnya. (disway/c1/abd)