Prabowo Desak Gencatan Senjata di Gaza dan Israel, Ajak Selesaikan Konflik Myanmar

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dan Perdana Menteri Lawrence Wong. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas masalah regional dan global, termasuk solusi damai untuk Gaza dan Israel, juga penyelesaian konflik di Myanmar.
Prabowo pun menyerukan gencatan senjata di Gaza dan Israel. ’’Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi di Gaza dan eskalasi konflik Israel-Iran. Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera,” kata Prabowo di Parlemen Singapura, Senin (16/6).
Selain itu, Prabowo juga menyoroti konflik di Myanmar dan meminta upaya lebih luas untuk mencari solusi damai di kawasan tersebut.
“Mengenai Myanmar, kami sepakat bahwa kami juga harus berkonsentrasi untuk mencapai keterlibatan dan hasil yang damai di Myanmar,” imbuhnya.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Singapura pada pukul 21.24 waktu setempat untuk melakukan kunjungan kerja.
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Prabowo akan melakukan pertemuan (Leaders’ Retreat) dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong.
“Bapak Presiden Prabowo, sekitar 20 menit yang lalu tiba di Singapura dan akan melaksanakan Leaders’ Retreat bersama Perdana Menteri Singapura, Pak Lawrence Wong,” ujar Sugiono di Hotel Fullerton, Singapura, Minggu (15/6/2025).
Sugiono juga menjelaskan pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari apa yang dibahas oleh kepala negara masing-masing saat KTT ASEAN beberapa waktu lalu.
“Jadi beberapa topik pembicaraan merupakan kelanjutan dari apa yang kedua kepala negara komunikasikan saat KTT ASEAN beberapa waktu yang lalu,” katanya.
Selain itu, akan ada kerja sama lebih luas antara Indonesia dan Singapura.
“Dan besok, pembicaraan mengenai hubungan bilateral dan kerja sama tersebut akan lebih rinci dan konkret,” pungkas Sugiono.
Sebelumnya juga Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menilai pemerintah Indonesia perlu mendesak negara-negara anggota Konferensi Islam dan ASEAN, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa Israel terus melancarkan serangan dan agresi terhadap sejumlah negara. Setidaknya terdapat enam negara yang menjadi sasaran serangan Israel, yaitu Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak.
“Kalau dihitung, Israel melakukan ribuan serangan di keenam negara tersebut dan tak satu pun diberi sanksi oleh PBB,” ujar Said, Jumat (15/6/2025).
Selain sanksi, Said juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengajukan peta jalan damai di Timur Tengah, yang nantinya dapat dibahas di Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Sekretariat Jenderal PBB.
Terbaru, Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Tindakan tersebut, menurut Said, jelas melawan Pasal 4 Ayat 2 Piagam PBB, di mana Iran merupakan sebuah negara berdaulat yang punya hak di bawah hukum internasional.
Serangan tersebut juga dinilai dapat memicu terjadinya perang nuklir di kawasan Timur Tengah dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas.
Said menyarankan Pemerintah Indonesia juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, yang memberinya kewenangan menyampaikan peringatan mengenai ancaman perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan PBB.
“Dengan demikian, Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya demi mencari solusi konkret mengenai masalah di Timur Tengah,” katanya.
Selain itu, Said juga meminta pemerintah Indonesia mengingatkan para anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengenai penggunaan hak veto yang harus sesuai dengan visi dan misi PBB, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Selain mendesak PBB, Indonesia juga dapat mengajak negara-negara anggota Konferensi Islam dan ASEAN untuk memutus hubungan diplomatik dan dagang dengan Israel, sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan kedaulatan.
Bersama-sama, kata Said, Indonesia juga dapat mendorong Majelis Umum PBB untuk mempertimbangkan dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB. (disway/c1/abd)