Puluhan Massa Minta BK DPRD Metro Transparan

DEMO: Warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Metro demo di depan gedung DPRD, Senin (16/6). - FOTO RURI SETIAUNTARI/RADAR LAMPUNG -
METRO - Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Metro melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Metro, Senin, 16 Juni 2025.
Aksi demonstrasi tersebut mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Metro untuk transparansi dan menginformasikan kepada masyarakat hasil klarifikasi atas isu dugaan perselingkuhan dua anggota DPRD Metro, RH dan D, yang mencuat beberapa waktu lalu.
Perwakilan aksi teraebut diundang masuk untuk berdialog di ruang OR kantor DPRD, yang diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Metro Ahmad Kuseini, Wakil Ketua II DPRD Kota Metro Abdulhak, Wakil Ketua BK DPRD Kota Metro, Wasis Riyadi serta sejumlah anggota BK.
Wakil Ketua BK DPRD Kota Metro, Wasis Riyadi mengatakan, demontrasi oleh Gerakan Masyarakat Peduli Metro tersebut dianggap sebagai pengingat supaya BK DPRD Metro mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
"Sungguh sangat kami merasa besar hati didatangi seperti itu, mengingatkan saya untuk bekerja lebih jujur, lebih baik, lebih lurus dan juga lebih transparan," ujarnya.
Ia mengaku, pihaknya belum dapat memberikan informasi mengenai hasil klarifikasi atas kasus dugaan tersebut.
"Hanya tahapan-tahapannya yang memang belum disampaikan seluruhnya dan baru sebagian ya. Kalau nanti sudah final kita sampaikan," ungkapnya.
Namun, Wasis berjanji untuk segera memanggil RH, anggota DPRD Metro yang dituduh telah melakukan hubungan gelap dengan oknum anggota DPRD Kota Metro yang berinisial D.
"Yang jelas prosesnya itu sesuai dengan tata tertib ya. Nah, kami akan coba menghubungi para pihak yang belum dipanggil. Yang belum dipanggil itu adalah ibu RH. Kemarin kita sudah memanggil D dan sebelumnya juga telah memanggil AD. Baru setelah ini kita akan panggil RH," terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepasa maayarakat untuk memberikan waktu kepada BK DPRD untuk dapat memberikan kesimpulan atas hasil dari klarifikasi terhadap isu yamg cukup menarik reaksi publik tersebut.
"Berikan waktu saya untuk mengulang jadwal. Insya Allah ya minggu-minggu ini. Kalau tuntutan menonaktifkan itu bukan kewenangan dari BK. Tapi itu kewenangan pimpinan. Kalau kami hanya pada etika saja. Kalau yang memutuskan ya pimpinan dan partainya, yang jelas bukan kewenangan BK," pungkasnya.
Dari informasi yang dihimpun, terdapat empat tuntutan dari peserta aksi yang disampaikan ke publik massa meminta BK DPRD menonaktifkan RH dan D untuk menghindari intervensi.
Kemudian meminta Badan Kehormatan DPRD Metro bekerja dengan senyata-nyatanya, dengan bukti yang tidak dikurang-kurangi.
Apabila, BK dalam menyatakan keputusannya dengan tanpa dasar yang jelas, Gerakan Masyarakat Peduli Metro akan kembali datang ke DPRD Metro.