4 Pulau Aceh Jadi Rebutan, Gubernur Muzakir Manaf: Cadangan Gasnya Setara Andaman

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 15 Jun 2025 - 18:09

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan 4 pulau yang tengah diperdebatkan memang merupakan milik Aceh, dan punya potensi sumber energi yang melimpah, setara dengan Andaman. - FOTO DISWAY--

"Dalam konteks evaluasi itu, maka Komisi II DPR RI akan memanggil Menteri Dalam Negeri dan para Kepala Daerah," pungkasnya.

Bahkan, kata dia, Komisi II DPR RI tak menutup kemungkinan akan merevisi UU Pemerintahan aceh dan undang-undang tentang Sumatera Utara.

Hal itu, dilakukan untuk memastikan fiksasi 4 pulau tersebut berada di mana.

"Jika diperlukan melakukan revisi terhadap undang-undang pemerintah Aceh dan undang-undang tentang Sumatera Utara untuk memastikan fiksasi 4 pulau tersebut berada dimana, itu akan kami lakukan pada wilayah kami di DPR RI," tegasnya.

Menurutnya, kepastian keberadaan wilayah 4 pulau itu menjadi penting karena itu terkait dengan bagaimana perencanaan pembangunan daerah, bagaimana penggunaan APBD di kabupaten dan provinsi, termasuk bagaimana "status" kependudukan penduduk-penduduk di 4 pulau tersebut.

Ia memastikan pihaknya akan melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan efektif kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Saya kira itu langkah-langkah yang kami lakukan dalam beberapa hari ke depan. Kami akan terus melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan efektif kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra kerja kami, sekaligus berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang solutif dan komprehensif," tutupnya. (disway/abd)

4 pulau aceh jadi rebutan, gubernur muzakir manaf: cadangan gasnya setara andaman                            jakarta – permasalahan terkait 4 pulau aceh yang dialihkan ke sumatera utara terus bergulir dan menjadi perdebatan.
gubernur aceh, muzakir manaf, blak-blakan menyampaikan alasan mengenai 4 pulau yang tengah menjadi rebutan tersebut. menurutnya, pulau-pulau tersebut merupakan milik aceh dan punya potensi sumber energi yang melimpah — setara dengan andaman.
meskipun masalah kepemilikan terus bergulir, menteri dalam negeri tito karnavian, yang dituding melakukan pengalihan kepemilikan 4 pulau tersebut, hingga saat ini tak kunjung memberikan solusi.
diketahui, 4 pulau yang tengah menjadi perdebatan tersebut adalah pulau lipan, pulau panjang, pulau mangkir ketek, dan pulau mangkir gadang.
baca juga:sengketa empat pulau memanas, warga aceh singkil duduki lokasi sengketa
muzakir manaf juga menyatakan bahwa berdasarkan sejarah dan bukti yang ada, 4 pulau tersebut memang merupakan bagian dari aceh.
“tapi yang jelas, 4 pulau itu adalah hak kita, dan untuk apa kita harus berteriak kalau memang itu memang milik rakyat aceh,” tegasnya.
selain soal kepemilikan, 4 pulau tersebut juga tengah menjadi perdebatan karena potensi sumber energi yang melimpah di sekitarnya.
“kandungan energi dan gas yang ada di kawasan tersebut sama besarnya dengan andaman,” ujar muzakir.
andaman merupakan kepulauan yang terletak di sebelah tenggara teluk benggala, sebelah barat myanmar, dan sebelah utara aceh.
baca juga:bnnp musnahkan 14,9 kg sabu jaringan aceh
direktur strategi dan pengembangan bisnis pgn, rosa permata sari, menyampaikan potensi pasokan dari blok andaman diperkirakan mencapai 2–5,5 tcf dan dapat memenuhi kebutuhan yang bervariasi.
sedangkan wk andaman ii saat proses pengeboran timpan-1 mampu menghasilkan 27 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan 1.884 barel kondensat per hari (bcpd).
andaman ii juga punya potensi yang cukup signifikan, meskipun tak sebesar blok masela.
direktur jenderal minyak dan gas bumi, tutuka ariadji, saat rapat dengar pendapat (rdp) komisi vii dpr, 13 desember lalu, menyampaikan bahwa penemuannya memang cukup signifikan.
“kalau dilihat, memang tidak sebesar masela, tapi boleh dibilang separuhnya. dan itu baru andaman ii, masih ada andaman i dan south andaman yang juga punya potensi besar,” kata tutuka.
baca juga:diterjang angin kencang, pln tanjung karang bergerak cepat pulihkan listrik di sejumlah wilayah bandar lampung
jumlah sumber daya di area andaman diperkirakan mencapai 4.865 mmboe (discovery 260, prospect 1.970, dan lead 2.635).
andaman i dikelola oleh kkks mp (80%) dan premier oil/harbour energy (20%) dan ditargetkan mulai onstream tahun 2030.
andaman ii dikelola oleh premier oil/harbour energy (40%), mp (30%), dan bp (30%), dengan jadwal onstream tahun 2028.
sementara andaman iii dikelola repsol (51%) dan petronas (49%).
south andaman dikelola mp (80%) dan premier oil/harbour energy (20%) dan juga ditargetkan mulai onstream 2030. 
sementara 
ketua komisi ii dpr ri m. rifqinizamy karsayuda meminta menteri dalam negeri (mendagri) untuk memimpin rapat dengan tim rupa bumi yang bekerja tahun 2008-2009.
"saya meminta kepada pemerintah melalui menteri dalam negeri untuk melakukan beberapa langkah-langkah strategis. yang pertama, menteri dalam negeri akan segera memimpin rapat dengan tim rupa bumi yang bekerja tahun 2008-2009," kata rifqi saat dikonfirmasi, minggu, 15 juni 2025.
rifqi menjelaskan tim rupa bumi ini terdiri dari 10 kementerian/lembaga yang kementerian dalam negeri merupakan lead untuk memimpinnya.
"nah tim ini akan segera dipanggil untuk kembali oleh kementerian dalam negeri dalam waktu dekat untuk menelusuri sejauh mana objektifitas kesimpulan hasil kajian tim tahun 2008-2009 pada waktu itu," ujarnya.
selanjutnya, rifqi juga meminta kepada menteri dalam negeri untuk segera mengundang gubernur aceh dan gubernur sumatera utara serta bupati aceh sikil serta bupati tapanuli tengah untuk mendengarkan hasil penelusuran menteri dalam negeri dengan 10 kementerian/lembaga negara yang tergabung dalam tim rupa bumi untuk disampaikan kepada kepala daerah dan dprd setempat.
ia mengatakan hasil itu tentu nanti akan membuahkan berbagai rekomendasi, apakah bisa disepakati hasil dari tim rupa bumi atau ada evaluasi.
"dalam konteks evaluasi itu, maka komisi ii dpr ri akan memanggil menteri dalam negeri dan para kepala daerah," pungkasnya.
bahkan, kata dia, komisi ii dpr ri tak menutup kemungkinan akan merevisi uu pemerintahan aceh dan undang-undang tentang sumatera utara.
hal itu, dilakukan untuk memastikan fiksasi 4 pulau tersebut berada di mana.
"jika diperlukan melakukan revisi terhadap undang-undang pemerintah aceh dan undang-undang tentang sumatera utara untuk memastikan fiksasi 4 pulau tersebut berada dimana, itu akan kami lakukan pada wilayah kami di dpr ri," tegasnya.
menurutnya, kepastian keberadaan wilayah 4 pulau itu menjadi penting karena itu terkait dengan bagaimana perencanaan pembangunan daerah, bagaimana penggunaan apbd di kabupaten dan provinsi, termasuk bagaimana "status" kependudukan penduduk-penduduk di 4 pulau tersebut.
ia memastikan pihaknya akan melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan efektif kepada kementerian dalam negeri.
"saya kira itu langkah-langkah yang kami lakukan dalam beberapa hari ke depan. kami akan terus melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan efektif kepada kementerian dalam negeri sebagai mitra kerja kami, sekaligus berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang solutif dan komprehensif," tutupnya. (disway/abd)