Pemprov Lampung Kembali Segel Tambang Ilegal

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 13 Jun 2025 - 21:21

SEGEL TAMBANG: DLH Lampung bersama tim melakukan penyegelan tiga tambang batu di Kelurahan Sumberagung, Kemiling, Bandarlampung.-FOTO DLH LAMPUNG -

pemprov lampung kembali segel tambang ilegal                            menteri esdm bentuk dirjen gakkum beranrtas tambang ilegal
bandarlampung - pemerintah provinsi (pemprov) lampung melalui dinas lingkungan hidup (dlh) semakin masif menindak kegiatan yang merusak lingkungan, utamanya pengerukan bukit. di mana selama ini kegiatan penambangan bukit terkesan dibiarkan.
terbaru, tiga kegiatan tambang batu yang beroperasi di kelurahan sumberagung, kecamatan kemiling, kota bandarlampung, disegel pada jumat (13/6).
baca juga:lampung satukan langkah mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan
penyegelan dilakukan dlh lampung bersama dinas esdm lampung, dlh bansar lampung, denpom, polda lampung, polresta bandarlampung, dan lurah sumberagung.
kabid penaatan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup (pplh) dlh lampung yulia mustika sari mengatakan tiga tambang batu ini tidak berizin. sehingga, pihaknya bersama tim melakukan pemasangan plang memberhentikan aktivitas penambangan di tiga tambang batu yang terletak di kelurahan sumberagung.
’’hari ini ada tiga lokasi tambang yang dilakukan pemasangan plang. semuanya berlokasi di kelurahan sumberagung," ujar yulia, jumat (13/6).
dilanjutkannya, lokasi pertama yang dilakukan pemasangan plang dikelola oleh gita, lokasi kedua dikelola oleh edi susanto milik asun, dan lokasi ketiga milik andi. 
lanjut yulia, penyegelan tiga tambang batu ini sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. di mana, masyarakat mengadukan dugaan kegiatan pengerukan bukit tidak berizin di kelurahan sumberagung tersebut.
’’untuk luasannya tidak diketahui karena tak ada izin yang kita pegang," ucapnya.
disampaikan yulia mustika sari, sebelum dilakukan pemasangan plang pihaknya telah melakukan rapat koordinasi. kemudian telah melakukan verifikasi dilapangan guna memastikan izin dari kegiatan tambang tersebut. 
"sebelum pemasangan plang didahului dengan  rapat koordinasi di kantor dlh lampung pada 11 juni dan hari kamis 12 juni kami verifikasi ke 3 lokasi dan hari ini kami pemasangan plang," ungkapnya.
untuk diketahui, hingga saat ini setidaknya sudah ada sembilan kegiatan tambang yang dilakukan penyegelan di kota bandar lampung.
dimana dua lokasi tambang berada di kelurahan way laga dan tiga lokasi tambang berada di kelurahan campang raya, kecamatan sukabumi.
terpisah, kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) dalam waktu dekat memiliki direktur jenderal penegakan hukum (dirjen gakkum) guna memperkuat upaya pemberantasan tambang ilegal di indonesia.
’’dirjen gakkum segera dilantik. struktur organisasinya sudah terbentuk,” ujar wakil menteri esdm yuliot tanjung saat ditemui di kantor kementerian esdm, jakarta, jumat (13/6).
yuliot mengungkapkan bahwa presiden telah menunjuk sosok yang akan menduduki posisi tersebut, meskipun ia belum menyebutkan nama secara terbuka. ia menegaskan pelantikan akan dilangsungkan dalam waktu dekat.
sebelum adanya dirjen gakkum, kementerian esdm telah lebih dahulu melakukan evaluasi terhadap pemegang izin usaha pertambangan (iup) sejak 2022. evaluasi tersebut menyasar iup yang tidak menunjukkan aktivitas, dan sebanyak 2.078 izin telah dicabut pada tahun yang sama.
lebih lanjut, dirjen gakkum nantinya berperan dalam menilai kepatuhan para pemegang iup terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan kegiatan operasional dan kontribusi ekonomi masing-masing tambang, seperti jumlah tenaga kerja yang terserap. ’’semua aspek itu nantinya dinilai secara menyeluruh,” ujar yuliot.
sementara itu, menteri esdm bahlil lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa jabatan dirjen gakkum akan diisi oleh aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, militer, maupun kejaksaan.
bahlil juga mengakui bahwa pengelolaan sektor pertambangan di indonesia selama ini belum berjalan secara transparan. salah satu kendala yang ditemui adalah lambatnya proses penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) untuk pertambangan mineral dan batu bara.
dengan kehadiran direktorat jenderal penegakan hukum, ia berharap pengawasan terhadap iup semakin ketat dan tata kelola sektor pertambangan nasional bisa menjadi lebih transparan dan akuntabel. (pip/beritasatu/c1/yud)