Kemendagri Dorong Percepatan Perizinan Berusaha Daerah, Fokus SDA dan Mal Pelayanan Publik

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan berusaha di daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan bahwa salah satu langkah yang dilakukan pihaknya adalah menyusun jadwal percepatan perizinan yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah (pemda).
“Kami juga melakukan koordinasi antara penyelenggara layanan di daerah dan di tingkat pusat,” ujar Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Ia mengakui, lambatnya proses perizinan kerap menjadi hambatan utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Kemendagri juga menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang mengedepankan prinsip cepat, murah, dan transparan.
Tak hanya itu, Kemendagri turut memperhatikan laporan masyarakat terkait layanan perizinan dan mendorong pemda mengoptimalkan fungsi mal pelayanan publik (MPP) dalam memberikan kemudahan perizinan.
“Mal pelayanan publik dibuat agar semua proses perizinan dilakukan secara terpadu. Kami dorong terus, bahkan kami lombakan kinerjanya,” imbuhnya.
Menurut Tomsi, beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam pelayanan MPP, termasuk untuk perizinan usaha.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses perizinan. Menurutnya, layanan daring harus benar-benar berjalan optimal dan tidak menimbulkan kerumitan baru.
“Jangan sampai diklaim online, tapi prosesnya berputar-putar dan ujung-ujungnya tetap harus datang langsung,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Kelompok Peserta Simon Saimima dan para anggota Kelompok P3N XXV Lemhannas RI.
Sebelumnya, Posisi investasi internasional (PII) Indonesia pada triwulan IV/2024 mencatat kewajiban neto yang menurun. Ini disebabkan kenaikan aset finansial luar negeri (ASLN) dan kewajiban finansial luar negeri (KFLN) yang turun. Realisasi itu meningkatkan cadangan devisa (cadev).
Bank Indonesia (BI) mencatat kewajiban neto sebesar USD245,3 miliar. Lebih rendah dibandingkan kewajiban neto pada akhir triwulan III/2024 senilai USD270,4 miliar. Posisi AFLN tercatat USD522,8 miliar. Naik 0,6 persen secara kuartalan dari USD519,7 miliar.
“Peningkatan posisi AFLN tersebut dipengaruhi oleh kenaikan investasi aset, terutama dalam bentuk cadangan devisa. Dikuti oleh investasi langsung dan investasi portofolio. Peningkatan posisi AFLN lebih lanjut tertahan oleh faktor perubahan lainnya seiring penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang dunia dan pelemahan indeks harga saham global,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Senin (10/3).
Sedangkan KFLN Indonesia turun 2,8 persen quartal-to-quartal (qtq) menjadi USD768,1 miliar dari USD790,0 miliar per akhir Triwulan III/2024. Dipengaruhi oleh transaksi investasi portofolio yang mencatat aliran modal keluar. Seiring putaran pasar keuangan global yang masih tinggi.
Denny menyebutkan bahwa investasi langsung dan investasi lainnya tetap membukukan aliran modal masuk. Mencerminkan terjaganya optimisme investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi domestik.
Perkembangan posisi KFLN juga akibat penurunan nilai instrumen keuangan domestik. Seiring penguatan nilai tukar USD terhadap mayoritas mata uang global.
“Termasuk rupiah, dan penurunan harga saham domestik,” jelas Denny.
Bank sentral memandang perkembangan PII Indonesia pada Triwulan IV/2024 dan sepanjang 2024 tetap terjaga. Hal ini dipastikan dari perbaikan rasio net kewajiban PII Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 18,8 persen pada 2023 menjadi 17,6 persen pada 2024.

“Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang sekitar 92,3 persen. Terutama dalam bentuk investasi langsung,” terang Denny.
Indikator tersebut yang mendorong cadev sebesar USD155,7 miliar per Desember 2024 dan meningkat menjadi USD156,1 miliar pada Januari 2025. Pada akhir Februari 2025, sedikit menurun menjadi USD154,5 miliar.
Akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons BI dalam menghadapi pasar keuangan global yang tetap tinggi.
Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) R. Triwahyono menjelaskan, pelemahan rupiah sempat terjadi salah satunya akibat rilis dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memutuskan untuk menurunkan rekomendasi terhadap equity di Indonesia menjadi underweight. Artinya, rentan memiliki performa yang lebih rendah.
Semula investasi saham di Indonesia dari indeks MSCI itu adalah netral. Tapi kemudian, mereka mengeluarkan menjadi underweight. Sehingga menyebabkan tekanan pasar saham indonesia sangat dalam. Ini juga disebabkan oleh keluarnya investor asing dari pasar saham.
“Ketika keluar dan mereka langsung memang back to safe haven, akhirnya mereka membutuhkan dolar (Amerika Serikat), itu yang mengakibatkan memang tekanan oleh dolar beberapa waktu belakangan ini memang cukup tinggi,” ungkap Tri.
Tri juga mengungkapkan adanya kabar positif dari JP Morgan yang menaikkan rekomendasi saham untuk beberapa bank besar di Indonesia. Seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Sentimen tersebut membuat situasi agak sedikit berbalik. Pasar saham di Indonesia relatif mengalami rebound. (disway/c1/abd)