Digadang Jadi Ketum PPP, Menteri Amran Sulaiman Pilih Fokus Urus Pangan

MAKASSAR – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi santai isu pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belakangan ramai diperbincangkan.
’’Kita urus pangan aja dulu,” ujar Amran kepada awak media saat menghadiri pemotongan hewan kurban di momen hari raya Idul Adha 1446 H di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (6/6).
Amran menegaskan bahwa dirinya saat ini lebih memilih fokus menjalankan tugas negara di periode keduanya sebagai Menteri Pertanian, terutama dalam upaya mencapai target ketahanan dan swasembada pangan yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejauh ini, Amran diketahui tidak terafiliasi secara resmi dengan partai politik manapun. Namun, ia dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh penting, termasuk para ketua umum partai politik serta mantan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, belum ada sinyal jelas mengenai arah politiknya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy (Rommy), menyebut nama Amran sebagai salah satu kandidat kuat Ketua Umum PPP. Rommy bahkan menyebut dukungan terhadap Amran turut datang dari mantan Presiden Joko Widodo.
“Beberapa kali diskusi saya dengan Pak Jokowi, termasuk saat di Solo, memang salah satu alasan menguatnya nama Pak Amran karena beliau tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberi amanah,” ujar Rommy dalam siaran pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Rommy menilai Amran memenuhi kriteria ideal untuk memimpin PPP. Selain berpengalaman di pemerintahan, Amran juga memiliki etos kerja tinggi dan terbukti sukses menakhodai Kementerian Pertanian di masa Presiden Jokowi maupun di kabinet saat ini.
Tak hanya itu, latar belakang Amran sebagai pengusaha dinilai bisa memberikan kontribusi logistik dan manajerial yang mumpuni bagi kemajuan partai berlambang Kabah tersebut.
Meski peluang politik terbuka lebar, Amran untuk saat ini masih memilih fokus pada sektor strategis yang menjadi tanggung jawabnya: ketahanan pangan nasional.
Sebelumnya,  Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Muhammad Tokan menegaskan siapa pun yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPP harus mengikuti mekanisme sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Pernyataan ini disampaikan Tokan sebagai respons atas isu yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam mendorong Menteri Pertanian Amran Sulaiman maju sebagai calon ketua umum PPP.
“Buat kami, siapa pun itu harus mengikuti proses atau mekanisme sesuai AD/ART PPP. Semua pengurus dan kader ingin solid dan memiliki visi yang sama untuk membangun partai agar bangkit kembali dan lolos ke Senayan,” ujar Tokan lewat pesan singkat, Selasa (27/5).
Donnie, sapaan akrab Tokan, menekankan bahwa AD/ART hasil Muktamar terakhir masih mensyaratkan calon ketua umum harus berasal dari kalangan internal.
“AD/ART masih mensyaratkan calon ketua umum DPP PPP dari internal,” katanya.
Karena itu, Tokan mendorong kandidat dari internal partai untuk mulai menyosialisasikan program kerja guna membangun PPP lima tahun ke depan.
Menurut Tokan, hingga kini baru Plt Ketua Umum PPP, H. Muhamad Mardiono, yang namanya telah diusulkan oleh beberapa pengurus daerah untuk maju dalam kontestasi pemilihan ketua umum.
“Saat ini baru Plt Ketua Umum H. Muhamad Mardiono yang namanya muncul,” ujar Tokan.
Sementara itu, nama Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, meski sudah melakukan kunjungan ke beberapa daerah, belum secara resmi diusulkan oleh pengurus di bawah.
Tokan juga menyebut beberapa nama lain yang disebut-sebut berpotensi meramaikan bursa calon ketua umum PPP, seperti Sandiaga Salahuddin Uno dan Amir Uskara.
“Pak Sandiaga Uno dan Amir Uskara dipersilakan melakukan komunikasi politik dengan para pemegang mandat di muktamar nanti,” katanya.
Menanggapi kabar bahwa Haji Isam mendorong Amran Sulaiman maju sebagai calon ketua umum, Tokan mengatakan hal itu harus dibahas dan diputuskan dalam forum muktamar.
“Apakah ada perubahan terkait syarat calon atau tidak, diserahkan sepenuhnya ke muktamirin,” tutup Tokan.
Diketahui, baik Haji Isam maupun Amran Sulaiman bukan merupakan kader PPP. Berbeda dengan Mardiono, Arwani, Sandiaga, dan Amir Uskara yang merupakan bagian dari struktur partai.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi mengkritik keras langkah M. Romahurmuziy (Rommy) yang disebut menawarkan posisi Ketua Umum PPP kepada tokoh-tokoh dari luar partai menjelang Muktamar X.
Menurut Rusli, PPP memiliki banyak kader internal yang layak dan mumpuni untuk menduduki posisi strategis tersebut.
’’Saya pastikan, sebagai kader yang bergerak dari bawah, calon dari internal PPP masih mumpuni dan pantas. Tentunya tidak kalah dengan tokoh-tokoh eksternal,” ujar Rusli saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/5).
Pernyataan Rusli ini merespons kabar bahwa Rommy tengah membujuk sejumlah tokoh nasional, salah satunya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, untuk maju sebagai calon Ketua Umum PPP.
Rommy menilai Amran memenuhi kriteria dari sisi ketokohan dan logistik. Ia juga memuji kinerja Amran di Kementerian Pertanian pada era Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Namun Rusli menyebut langkah Rommy tersebut tidak etis dan terkesan menjadikan partai seperti komoditas.
“Sangat tidak etis. Ini seperti mengeksploitasi partai, seolah-olah PPP ini barang dagangan,” tegas Rusli.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa PPP tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung sebagai kader, asalkan mengikuti mekanisme dan aturan organisasi.
“Ahlan wa sahlan kalau ada tokoh ingin bergabung dan berjuang bersama PPP. Tapi tentu harus mengikuti mekanisme sesuai AD/ART. Tidak hanya PPP, semua partai punya aturan yang sama,” tambahnya.
Sementara itu, Rommy mengatakan bahwa hingga kini Amran Sulaiman belum memberikan jawaban pasti, karena masih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Pertanian.
“Pak Amran masih wait and see, karena beliau masih sangat sibuk dan menjadi tulang punggung program kedaulatan pangan pemerintah,” kata Rommy kepada wartawan, Senin (26/5/2025).
Meski isu ini memicu polemik di internal PPP, Muktamar X tetap akan menjadi momentum penting bagi partai dalam menentukan arah dan kepemimpinan ke depan. (ant/c1/abd)