Pemerintah Bakal Renovasi 1.300 Rumah Nelayan

JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana renovasi 1.300 rumah nelayan yang berada di kawasan pesisir. Renovasi ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Fahri menjelaskan biaya renovasi rumah nelayan tersebut akan menelan biaya Rp 21,8 juta per unit. Anggaran itu mencakup honor fasilitator lapangan, upah untuk keluarga penerima manfaat, serta pembelian material melalui toko bangunan lokal.

Dari jumlah dana tersebut, sekitar Rp 17,5 juta akan ditransfer secara langsung ke toko bangunan untuk membeli kebutuhan material. Ia mendorong agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berperan sebagai distributor bahan bangunan, dengan dukungan pasokan dari BUMN yang memproduksi semen dan baja nasional.

“Dana yang ditransfer ke toko bangunan sebaiknya menjadi peluang bagi Koperasi Merah Putih untuk membuka gudang material sendiri. Bila BUMN bisa menyuplai semen dan material lainnya, harga bisa ditekan, dan total biaya bisa lebih efisien,” kata Fahri di Jakarta, Selasa (3/6). 

Renovasi rumah ini dinilai strategis karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan angka pengangguran, serta membantu keluarga keluar dari kemiskinan ekstrem.

Fahri juga mengusulkan agar tanah yang menjadi lokasi renovasi diputihkan dan dibuat disertifikasi terlebih dahulu. Langkah ini penting agar rumah yang dibangun memiliki legalitas dan nilai ekonomi jangka panjang.

Dengan sertifikat tanah dan rumah yang layak, keluarga penerima manfaat akan memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk mengakses pembiayaan, seperti kredit usaha rakyat (KUR) produktif.

“Renovasi ini berdampak besar. Akan ada kebutuhan material. Artinya ada pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja terserap, pengangguran berkurang, dan masyarakat bisa segera keluar dari garis kemiskinan,” tutur Fahri.(beritasatu/nca)